OJK: Program 3 Juta Rumah dan Makan Bergizi Beri Peluang ”Cuan” ke Industri Jasa Keuangan

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK November 2024, secara virtual, Jumat (13/12/2024), mengatakan, program prioritas pemerintah, seperti penyaluran 3 juta rumah setahun dan makan bergizi gratis memiliki persebaran yang luas dan masif. Ini dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian.

Seluruh ekosistem dalam kedua program tersebut, menurut Mahendra, akan merasakan manfaatnya. Dalam program 3 juta rumah, misalnya, akan berdampak positif bagi industri bahan bangunan dan material bangunan, jasa konstruksi dan infrastruktur, serta membuka lapangan pekerjaan.

Program makan bergizi gratis (MBG) juga akan berdampak positif bagi para produsen pangan lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga seluruh jejaring logistik dan distribusi rantai pasok.

”Dampak paling besar terhadap jasa keuangan adalah potensi untuk keuntungan dengan adanya peluang pembiayaan yang sangat besar. Pembiayaan yang ingin dicapai dengan target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, utamanya untuk program pembangunan rumah,” katanya.

Kondisi tersebut, Mahendra melanjutkan, pada gilirannya akan membuka kesempatan bagi sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun pasar modal, untuk dapat ikut berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan dalam pasar modal ialah efek berbasis aset (EBA).

Selanjutnya, sekuritisasi dalam EBA tersebut akan memberikan pendanaan yang besar terhadap pembangunan perumahan sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan produk-produk di pasar modal. Hingga 29 November 2024, penghimpunan dana di pasar modal melalui penawaran umum mencapai Rp 219,45 triliun.

Penawaran umum tersebut, antara lain, berasal dari fund raising oleh 34 emiten baru dan penawaran umum melalui initial public offering (IPO) saham senilai Rp 51,20 triliun. Di sisi lain, masih terdapat 133 rencana penawaran umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp 58,34 triliun.

Dukungan berbagai program pemerintah dan bauran kebijakan juga akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi.

Program 3 juta rumah juga akan mendorong permintaan pembiayaan dari sisi masyarakat, yakni kredit pemilikan rumah (KPR). Ini akan berdampak positif bagi industri perbankan.

Menurut Mahendra, industri jasa keuangan memiliki potensi yang besar untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di tengah keterbatasan anggaran. OJK telah memberikan masukan kepada pemerintah dan saat ini masih menunggu perumusan terkait pelaksanaan program-program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menambahkan, kebijakan ekonomi yang mengarah pada pelonggaran kebijakan moneter akan menjadi angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri perbankan pada 2025.

”Dukungan berbagai program pemerintah dan bauran kebijakan juga akan menjadi pendorong bagi perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan intermediasi,” ujarnya.

OJK memperkirakan, pertumbuhan industri perbankan pada 2025 diperkirakan masih berada dalam tren yang positif. Adapun perkiraan penurunan suku bunga global dan domestik diharapkan akan turut berdampak positif terhadap penghimpunan dana perbankan sekaligus menurunkan biaya dana.

Jika penghimpunan dana positif, Dian melanjutkan, ketersediaan likuiditas akan tetap terjaga dan membantu perbankan dalam melaksanakan penyaluran kredit. Penurunan suku bunga secara global juga diharapkan dapat mendorong peningkatan permintaan kredit sehingga pertumbuhan kredit diharapkan tetap kuat.

Dihubungi secara terpisah, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin berpendapat, meski nilai nominatif program MBG diturunkan, dari Rp 20.000 menjadi Rp 10.000, program ini tetap akan menggerakkan perekonomian sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh sebab itu, realisasi program prioritas tersebut membutuhkan pembiayaan, baik kredit investasi maupun modal kerja. Artinya, industri perbankan akan berperan besar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan program tersebut.

”Bank saja mungkin tidak akan cukup. Sebab, kalau sampai ke tataran yang sangat luas sektor riilnya, dari hulu ke hilir, pasti juga butuh jasa keuangan lain, baik dari perusahaan pembiayaan maupun dari sektor-sektor yang lain di seluruh industri jasa keuangan,” tutur Amin saat dihubungi dari Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah dilaksanakan melalui bauran kebijakan. Ini, antara lain, proyek strategis nasional (PSN), fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR-FLPP), serta subsidi cicilan 2-3 juta rumah.

Program 3 juta rumah akan diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan.

”Program kita adalah PSN, FLPP, dan subsidi cicilan 2 juta-3 juta rumah. Kita yakinkan negara, tetapi ini juga bergantung berbagai faktor dan koordinasi lintas kementerian, seperti Bappenas, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan Kementerian Keuangan,” ujarnya (Kompas.id, 11/12/2024).

Secara keseluruhan, OJK menilai, kondisi sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan perbaikan aktivitas perekonomian global. Stabilitas sektor jasa keuangan tersebut, antara lain, ditopang oleh kinerja perekonomian domestik pada triwulan III-2024. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi tumbuh 4,95 persen secara tahunan dan 5,03 persen secara tahun kalender berjalan.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diproyeksikan akan tetap mampu dipertahankan di atas 5 persen pada 2024. Selain itu, Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan III-2024 juga mencatatkan surplus, yang mengindikasikan ketahanan eksternal tetap terjaga.

”Lembaga jasa keuangan harus terus mewaspadai potensi risiko ke depan dan memiliki langkah mitigasi risiko yang memadai,” ujar Mahendra.

Hal ini sejalan dengan perkembangan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia yang selama lima bulan berturut-turut berada di zona kontraksi atau di bawah 50. PMI Manufaktur berada di level 49,3 pada Juli 2024, kemudian 48,9 di Agustus 2024, sebesar 49,2 pada September dan Oktober 2024, serta 49,6 di November 2024.

Di sisi lain, sejumlah indikator permintaan domestik menunjukkan pelemahan, seperti penjualan retail, kendaraan bermotor, dan indeks kepercayaan konsumen tetap perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, OJK terus mencermati perkembangan dan risiko terhadap sektor jasa keuangan domestik dengan melakukan forward-looking assessment.

OJK mencatat, pertumbuhan kredit industri perbankan pada Oktober 2024 masih mencatatkan dua digit, yakni sebesar 10,92 persen secara tahunan menjadi sebesar Rp 7.656,90 triliun dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 6,74 persen secara tahunan menjadi Rp 8.751,16 triliun. 

Sementara itu, likuiditas industri perbankan pada Oktober 2024 masih memadai dengan rasio alat likuid non core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 113,64 persen dan sebesar 25,58 persen.

Adapun kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) bruto sebesar 2,2 persen dan NPL neto sebesar 0,77 persen.