Sempat Menunda Gencatan Senjata, Israel Akhirnya Sepakati Pemulangan Sandera

TEL AVIV, JUMAT — Setelah sempat menunda, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan kesepakatan untuk memulangkan sandera yang ditawan di Jalur Gaza telah tercapai. Pembebasan sandera diperkirakan dimulai secara bertahap pada Minggu (19/1/2025), sesuai kesepakatan.

”Berdasarkan persetujuan kabinet dan pemerintah, serta pelaksanaan perjanjian, pembebasan sandera dapat dilanjutkan sesuai dengan kerangka kerja yang direncanakan, dengan para sandera diharapkan akan dibebaskan paling cepat pada Minggu,” kata kantor Netanyahu, Jumat (17/1/2025).

Dalam gencatan kedua ini disepakati 33 sandera akan dibebaskan. Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Pembebasan sandera ini akan berlangsung secara bertahap di tahap pertama gencatan senjata yang direncanakan berlangsung 42 hari.

Sekitar 250 orang disandera di Gaza dalam serbuan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebanyak 108 sandera telah dibebaskan dalam gencatan senjata Hamas-Israel pada November 2023. Dari sekitar 100 sandera yang masih ditawan di Gaza, sepertiganya diyakini telah tewas.

Di tengah besarnya desakan komunitas internasional dan warga Israel, Netanyahu mengatakan, ia mengadakan pertemuan dengan Kabinet Keamanan Israel. Ia melanjutkan pertemuan dengan pemerintah untuk menyetujui kesepakatan pembebasan sandera.

Netanyahu telah menginstruksikan satuan tugas khusus untuk bersiap menerima para sandera yang kembali dari Gaza. Keluarga para sandera sudah diberi tahu bahwa kesepakatan tersebut telah tercapai.

Berdasarkan persetujuan kabinet dan pemerintah, serta pelaksanaan perjanjian, pembebasan sandera dapat dilanjutkan sesuai dengan kerangka kerja yang direncanakan.

Rapat kabinet Israel untuk menyepakati gencatan senjata sempat ditunda sehari setelah kesepakatan gencatan senjata diumumkan, Kamis (16/1/2025). Alasan penundaan karena ada perselisihan di menit-menit terakhir dengan Hamas.

Kantor Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian dari perjanjian tersebut. Juru bicara Pemerintah Israel, David Mencer, mengatakan, Israel menolak tuntutan baru Hamas, yaitu penarikan pasukan Israel dari koridor Philadelphi.

Koridor ini merupakan jalur sempit yang berbatasan dengan Mesir yang diduduki pasukan Israel sejak Mei 2024.

Selain itu, Israel menolak keinginan Hamas dan kelompok perjuangan Palestina lainnya untuk menentukan siapa yang dibebaskan dalam pertukaran tawanan di tahap pertama gencatan senjata.

Hamas membantah tuduhan Israel tersebut. Pejabat senior Hamas, Izzat al-Rishq, mengatakan, kelompoknya berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata, sesuai dengan kesepakatan yang diumumkan oleh para mediator.

Sikap Israel sempat menimbulkan kekhawatiran kesepakatan gencatan senjata di Gaza gagal, hanya sehari setelah Presiden AS Joe Biden dan mediator Qatar mengumumkannya. Hal ini pernah terjadi pada Agustus 2024. Saat itu, kesepakatan gencatan gagal hanya beberapa hari setelah Biden mengumumkan poin-poin gencatan senjata.

Pada tahap pertama gencatan senjata, pasukan Israel akan ditarik mundur dari Gaza. Ratusan ribu warga Palestina akan dapat kembali ke rumah mereka yang tersisa. Bantuan kemanusiaan juga dapat mengalir ke Gaza dalam jumlah jauh lebih besar dari saat ini.

Adapun sisa sandera akan dibebaskan pada tahap kedua. Sandera yang belum akan dibebaskan di tahap pertama di antaranya tentara pria. Negosiasi pembebasan sandera tahap kedua akan dilakukan di gencatan senjata tahap pertama.

Hamas mengatakan tidak akan membebaskan tawanan yang tersisa tanpa gencatan senjata yang langgeng dan penarikan penuh Israel dari Gaza. Sementara Israel telah bersumpah untuk terus menyerang sampai dapat membubarkan Hamas dan mempertahankan kendali keamanan terbuka atas wilayah Gaza.

Pertanyaan jangka panjang tentang Gaza pascaperang ialah siapa yang akan memerintah wilayah tersebut atau mengawasi rekonstruksi kawasan yang hancur.

Israel menerima tekanan dari dalam dan luar negeri untuk melaksanakan gencatan senjata. Desakan itu berasal dari komunitas internasional, sekutu Israel, dan warga Israel.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty meminta Israel dan Hamas untuk melaksanakan rencana gencatan senjata Gaza tanpa penundaan. Selain Qatar dan AS, Mesir telah menjadi salah satu mediator utama dalam gencatan senjata.

Hal yang sama disuarakan para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7) yang merupakan sekutu Israel. Dalam pernyataannya, G7 menyebut kesepakatan gencatan senjata di Gaza sebagai perkembangan yang signifikan.

Mereka mendesak Israel dan Hamas untuk menerapkan implementasi sepenuhnya. G7 menegaskan kembali dukungannya untuk pertahanan Israel dari ancaman keamanan. Mereka mendesak Iran dan proksinya untuk menahan diri dari serangan lebih lanjut terhadap Israel.

Kelompok itu juga menyoroti situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza. ”Kami mendesak semua pihak mengizinkan penyaluran bantuan kemanusiaan yang aman, cepat, dan tanpa hambatan serta memastikan pelindungan warga sipil, termasuk pekerja kemanusiaan,” demikian pernyataan tersebut.

Di dalam negeri, warga Israel terus menggelar aksi unjuk rasa agar Netanyahu tak mengutamakan kepentingan politiknya sendiri. Mereka mendesak Netanyahu segera menyepakati gencatan senjata agar pemulangan sandera segera dilakukan.

Perjanjian gencatan senjata tersebut menuai penolakan sengit dari mitra koalisi sayap kanan Netanyahu. Selama ini, Netanyahu mengandalkan dukungan kaum ultrakanan itu untuk mempertahankan kekuasaannya.

Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir telah mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan jika Israel menyetujui gencatan senjata tersebut. Ben-Gvir tak memberi komentar setelah Netanyahu mengumumkan kesepakatan pemulangan sandera telah dicapai.

Keluarnya partai Jewish Power milik Ben-Gvir akan mengurangi jumlah kursi koalisi yang mendukung Netanyahu di parlemen, dari 68 menjadi 62 kursi.

Hal ini akan melemahkan pemerintahan Netanyahu. Ben-Gvir mengatakan, partainya akan kembali ke koalisi hanya jika Israel melanjutkan perang terhadap Hamas.

Pengunduran diri Ben-Gvir tidak akan menjatuhkan pemerintahan atau menggagalkan kesepakatan gencatan senjata. Namun, langkah tersebut akan membuat pemerintahan Netanyahu tidak stabil. Pemerintahan Netanyahu terancam runtuh jika Ben-Gvir bergabung ke partai lain.

Adapun Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang juga dari sayap ultrakanan, sangat menentang kesepakatan gencatan senjata. Ia masih bertahan di koalisi dengan syarat Netanyahu berjanji untuk melanjutkan perang melawan Hamas setelah fase pertama gencatan senjata.

Di tengah kegembiraan warga Gaza menyambut pengumuman gencatan senjata, gempuran Israel ke Gaza terus meningkat. Serangan udara Israel telah menewaskan sekitar 100 orang di Gaza sejak gencatan senjata itu diumumkan, Rabu (15/1/2025).

Warga Palestina di Gaza melaporkan serangan bom besar-besaran oleh Israel pada Kamis. ”Kami menduga pendudukan (Israel) akan meningkatkan serangan bom, seperti yang mereka lakukan setiap kali ada laporan kemajuan dalam perundingan gencatan senjata,” kata Mohammed Mahdi, yang berlindung di Kota Gaza.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, jumlah korban tewas sebanyak 72 orang dari serangan pada Kamis. Jumlah ini hanya mencakup jenazah yang dibawa ke dua rumah sakit di Kota Gaza.

Jumlah sesungguhnya diperkirakan lebih tinggi. ”Kemarin adalah hari berdarah, dan hari ini lebih berdarah lagi,” kata Zaher al-Wahedi, pejabat Kementerian Kesehatan Wilayah Gaza.

Militer Israel mengatakan, selama Kamis, mereka menyerang sekitar 50 lokasi terkait Hamas dan pejuang Palestina di seluruh Jalur Gaza. Lokasi itu di antaranya fasilitas penyimpanan senjata dan lokasi peluncuran roket.

Menyusul meningkatnya gempuran Israel, kegembiraan pun berganti dengan kecemasan yang menyebar di seluruh Gaza. Hal ini karena beredarnya berita pertentangan di menit-menit terakhir gencatan senjata antara Hamas dan pejabat Israel.

”Kami meminta saudara-saudara kami di Hamas untuk berkomunikasi dengan mediator guna mengakhiri perang,” kata Omar Jendiya, pengungsi di Deir al-Balah. ”Cukup dengan penghancuran dan pembunuhan,” ujarnya.

Perang di Gaza dipicu serangan Hamas ke Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang pada 7 Oktober 2023.

Israel menanggapi dengan serangan dahsyat yang telah menewaskan lebih dari 46.600 warga Palestina. Perang itu telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza.

Sekitar 90 persen dari populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta terpaksa mengungsi dalam kondisi kekurangan pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Ratusan ribu orang berjuang melawan kelaparan dan penyakit di kamp-kamp dan tenda seadanya di kawasan pesisir. (AP/AFP/Reuters)