Semua Menanggung Kerugian akibat Kerusuhan

Kerusuhan dan kecemasan akibat pergolakan politik berdampak buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Roda ekonomi berjalan lambat dan bisa terhenti.

Ekonomi sektor riil dan mobilitas masyarakat melambat di Jabodetabek dan sejumlah kota besar di Indonesia, Senin (1/9/2025). Pada saat yang sama, sentimen negatif menggelayuti pasar keuangan. Perputaran roda ekonomi di awal September yang melambat ini terjadi menyusul gejolak sosial-politik yang bereskalasi dan meluas sepanjang pekan terakhir Agustus. Sejauh ini, tujuh warga meninggal di tengah insiden yang diwarnai kerusuhan itu (Kompas, 2/9/2025).

Unjuk rasa, yang berujung pada kerusuhan sejak 15 Agustus, telah menelan korban jiwa. Keluarga, sejawat, dan masyarakat tentu mengalami kesedihan yang mendalam. Kita mengucapkan berdukacita untuk keluarga mereka dan handai tolan.

Dampak lainnya, pergerakan ekonomi langsung melambat. Sentra-sentra ekonomi langsung melakukan antisipasi dengan menutup operasi mereka. Proses produksi berbagai barang dan jasa tentu terganggu secara signifikan. Pergerakan orang juga berkurang. Pesanan-pesanan berbagai produk juga anjlok. Orang memilih untuk berada di rumah dan pergerakan menjadi terbatas. Industri pariwisata dan hiburan tentu terdampak mendalam karena orang melakukan pembatalan. Mereka menunggu perkembangan keadaan.

Keadaan ini mempunyai dampak berantai. Industri logistik, transportasi, dan pengiriman barang tentu juga memilih mengamankan diri karena armada mereka bisa ikut menjadi korban bila berada di jalanan. Di ujung, para pemasok atau produsen yang biasanya lancar terpaksa harus menyimpan produk mereka. Penyimpanan berarti memunculkan ongkos baik berupa gudang, listrik, dan juga sarana pendukung lainnya. Dalam jangka lama, terutama produk pangan, akan mengalami kerusakan.

Keluarga mereka pun akan terdampak ketika roda ekonomi terganggu di berbagai sektor. Oleh karena itu, kerusuhan dan juga kecemasan karena pergolakan politik akan merugikan semua, baik pengusaha besar maupun kecil. Mereka yang tinggal di desa dan di kota sama saja. Anak-anak terpaksa tidak bisa bersekolah hingga harus belajar secara daring. Mereka yang dewasa juga harus bekerja dari rumah seperti saat pandemi.

Di tengah situasi seperti ini kita berharap masyarakat sipil makin kuat. Masyarakat yang berdaya akan menekan atau mengurangi berbagai potensi rusuh dalam setiap unjuk rasa karena sesama mereka bisa mencegah keinginan untuk rusuh. Upaya penyusupan pun tak akan mudah.

Unjuk rasa adalah hal yang diperbolehkan dalam negara demokrasi, tetapi tentu tidak disertai rusuh. Kita perlu belajar banyak dari Thailand. Unjuk rasa di negara itu berlangsung ramai, tetapi ekonomi tetap berjalan karena tidak sampai merusak. Kita terus berharap masyarakat sipil memiliki kekuatan dan menentukan nasib bangsa ini.