Sengkarut Mutasi Para Jenderal di TNI, Apa yang Sebenarnya terjadi?

Bagaimana mutasi di tubuh TNI yang menyedot perhatian publik?

Mutasi di tubuh TNI tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang diterbitkan tanggal 29 April 2025. Dalam surat keputusan tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaksanakan rotasi dan mutasi terhadap 237 perwira tinggi (pati) TNI, yang terdiri dari 109 perwira TNI AD, 64 perwira TNI AL, dan 64 perwira TNI AU.

Jabatan strategis yang mengalami pergantian antara lain Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III, Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) I, serta sejumlah jabatan penting lain di lingkungan TNI dan ketiga matra TNI.

Salah satu perwira tinggi yang dimutasi adalah Letjen Kunto Arief Wibowo yang menjabat Pangkogabwilhan I. Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD. Padahal, ia baru menjabat posisi Pangkogabwilhan I selama empat bulan. Pangkogabwilhan I kemudian diisi oleh mantan ajudan Presiden Joko Widodo, Laksda Hersan. Laksda Hersan sebelumnya menjabat Pangkoarmada III.

Proses mutasi ini terjadi tak lama setelah ramai gugatan pencopotan putra Jokowi, Gibran, dari jabatannya sebagai wapres, yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Forum tersebut berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satunya ada nama ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno, yang merupakan mantan wakil presiden.

Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai, mutasi terhadap Letjen Kunto yang baru menjabat selama empat bulan sebagai Pangkogabwilhan I itu terbilang cepat dan tidak lazim. Langkah tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terutama karena terjadi tak lama setelah nama sang ayah, Try Sutrisno, muncul dalam Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran dicopot dari jabatan wapres. Apalagi, sosok pengganti Letjen Kunto, yakni Laksda Hersan, sebelumnya dikenal sebagai ajudan Presiden Jokowi.

”Mungkin saja, karena jabatan empat bulan itu relatif cepat. Pasti menimbulkan pertanyaan publik, kenapa tiba-tiba dirotasi,” ujar Beni.

Bagaimana mutasi itu kemudian diralat hanya berselang sehari?

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meralat keputusan mutasi perwira tinggi TNI dengan menerbitkan surat keputusan nomor 554a/IV/2025 pada 30 April 2025. Keputusan itu meralat surat keputusan nomor 554 yang ditandatangani sehari sebelumnya, pada 29 April 2025.

Perubahan yang terjadi cukup signifikan karena membatalkan mutasi yang dilakukan pada nomor urut 4-10 yang diduduki oleh sejumlah perwira tinggi yang memegang jabatan strategis. Dengan demikian, dari 237 perwira tinggi yang dimutasi, ada tujuh perwira tinggi yang diralat mutasinya.

Perubahan yang terjadi di antaranya mutasi Letjen Kunto dibatalkan. Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksamana Muda Krisno Utama juga tidak jadi dimutasi menjadi Panglima Komando Armada III.

Terkait ralat atas mutasi yang hanya berumur sehari, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan, ”Iya, memang batal karena ada gerbong yang tidak bisa bergerak di TNI, terutama karena kebutuhan operasi yang saat ini sedang terjadi.”

Siapa sosok Letjen Kunto Arief Wibowo, salah satu jenderal yang mutasinya dibatalkan?

Letjen Kunto Arief Wibowo merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. Ia lulus dari Akademi Militer tahun 1992. Dalam karier militernya, jenderal yang menyandang bintang tiga tersebut telah menduduki beberapa jabatan dan penugasan. Setelah lulus Akmil, Kunto diberi tugas sebagai Komandan Peleton (Danton) Yonif Linud 502/Ujwala Yudah dan Danton Yonif Linud 412 Bharata Eka Sakti.

Sejumlah tugas kemudian diembannya, mulai dari Kasi-2/Ops Korem 083/Baladhika Jaya (2007-2008), Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 500/Raider (2008-2009), dan Komandan Satuan Pendidikan Sussarcab di Pusdikif Pussenif (2009-2010). Tugas berikutnya adalah Komandan Brigade Infanteri 6/Tri Shakti Balajaya (2012-2013), Kepala Departemen Teknik Akademi Militer (2013-2014), hingga akhirnya dipercaya sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Kodam IX/Udayana (2014-2016), Komandan Korem 044/Garuda Dempo (2016-2018), dan Komandan Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI AD (2018).

Sebagai jenderal bintang satu, Kunto kemudian menduduki jabatan Komandan Korem 032/Wirabraja (2018-2020) dan Kepala Staf Kodam III/Siliwangi (2020-2021). Ketika berpangkat mayor jenderal, Kunto dipercaya menjadi Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad (2021-2022) dan Panglima Kodam III/Siliwangi yang juga merangkap Komandan Komando Garnisun Tetap II/Bandung (2022-2023).

Pada 2023-2024, Kunto mengemban jabatan Wakil Komandan Kodiklatad (2023-2024) dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Pada 2024, Kunto diangkat sebagai Pangkogabwilhan I sehingga dia menyandang pangkat letnan jenderal.

Adapun Kogabwilhan I berfungsi sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP). Untuk tugas itu, Kogabwilhan mengintegrasikan sejumlah pangkalan TNI yang berada di wilayah operasinya.

Bagaimana reaksi publik atas mutasi yang kemudian diralat itu?

Ralat keputusan mutasi perwira tinggi TNI yang berselang hanya sehari memunculkan spekulasi politis dari publik. Kepala Laboratorium Indonesia 2025 (LAB 45) Jaleswari Pramodhawardani menuturkan, keputusan mutasi dan ralat cepat yang dibuat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memicu spekulasi politis yang sulit diabaikan. Apalagi, mutasi tersebut salah satunya melibatkan putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo. Adapun Try Sutrisno sebelumnya bersama Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pencopotan putra Presiden ke-7 RI Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan wakil presiden.

”Kendati mutasi adalah dinamika internal militer, kecepatan ralat mengundang tanya soal pengambilan keputusan yang ideal,” ujarnya.

Lebih jauh, munculnya spekulasi publik mencerminkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dari TNI. Penjelasan komprehensif dari TNI amat krusial untuk meredam tanya dan menjaga kepercayaan masyarakat. Meskipun penjelasan kepada publik tidak mudah, keterangan resmi dari TNI tetap diperlukan agar spekulasi liar tidak berlanjut.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanuddin, pun prihatin atas ralat mutasi perwira tinggi TNI tersebut. Keputusan itu dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.

”Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Ia bahkan mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Panglima TNI seharusnya sejak awal menolak usulan mutasi jika tidak didasarkan pada kepentingan organisasi.

Apa yang sebenarnya terjadi di balik sengkarut mutasi yang diralat dalam waktu sehari itu?

Ralat mutasi sejumlah perwira tinggi TNI, termasuk Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, putra dari Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, diduga ada campur tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebagai panglima tertinggi mengevaluasi keputusan yang diambil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Sinyalemen adanya campur tangan dari Presiden Prabowo disampaikan Co-founder Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi. Menurut dia, Presiden sebagai panglima tertinggi memberikan evaluasi terakhir atas keputusan yang dibuat Panglima TNI. Evaluasi yang berujung pada batalnya mutasi sejumlah perwira tinggi itu kemungkinan disesuaikan dengan perkembangan situasi ataupun evaluasi intelijen.

”Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi berhak memberikan evaluasi terakhir sesuai dengan kebutuhan organisasi atau dinamika politik terkini,” ujarnya.

Campur tangan Presiden Prabowo, menurut Khairul, diduga untuk mencegah polemik yang muncul akibat mutasi anak Try Sutrisno. Sebab, momentum mutasi itu cukup berdekatan dengan ramainya usulan pencopotan Wapres Gibran. Selain itu, Prabowo sangat menghormati para senior TNI, termasuk Try Sutrisno. Situasi itu membuat pertimbangan dalam mutasi perwira tinggi TNI cukup kompleks.

Terkait dugaan campur tangan Presiden Prabowo dalam mutasi perwira tinggi TNI, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi.