Sentilan Ambisi Besar RCEP

Di tengah perang dagang global, perhatian kepada alternatif-alternatif kerja sama ekonomi meningkat. Sayangnya, sebagian alternatif yang digadang-gadang bisa menjadi pelantar baru belum kunjung menunjukkan pergerakan positif dan signifikan. Fenomena itu terlihat pula pada Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan atau RCEP.

Dirundingkan bertahun-tahun, RCEP resmi berlaku pada Januari 2022. Sejauh ini, beberapa catatan kritis disampaikan sejumlah pihak, antara lain dalam 2025 RCEP Media and Think Tank Forum di Haikou, China.

Forum pada 23-25 Mei 2025 itu dihadiri perwakilan dari 15 anggota RCEP. Selain semua anggota ASEAN, RCEP melibatkan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. China Institute for Reform and Development (CIRD), China Daily, dan China Oceanic Development Foundation menjadi penyelenggara utama forum itu.

Guru Besar Emiritus Chung-Ang University di Korsel, Ahn Choong Yong, menyebut, RCEP terlalu lamban. Di tengah perang dagang yang dipicu kebijakan Amerika Serikat, mekanisme penerapan RCEP perlu dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan.

Ia juga mengingatkan, sejumlah hal krusial belum ada dalam mekanisme RCEP. Hal itu termasuk mekanisme penyelesaian sengketa pemerintah dan swasta (ISDS). Peningkatan ISDS secara global dan kebutuhan kerja sama pemerintah dan swasta untuk beragam proyek membuat pemimpin negara anggota RCEP perlu segera menyelesaikan isu itu. Isu yang berkaitan dan belum dijawab RCEP adalah potensi monopoli BUMN atau entitas ekonomi lain yang mendapat sokongan penting dari negara.

Tidak kalah penting, ia menyinggung soal ketiadaan mekanisme aturan tenaga kerja berbasis hukum dan norma internasional. Hal lain yang belum jelas adalah soal ekonomi hijau dan digital, dua aktivitas yang diproyeksi mendominasi perekonomian masa mendatang.

Ketua Bersama ASEAN untuk Komite Gabungan RCEP Dina Kurniasari mengatakan, berbagai isu belum diakomodasi mekanisme RCEP, termasuk soal perluasan anggota. Ketiadaan mekanisme penambahan keanggotaan itu menjadi salah satu alasan lamaran Hong Kong, Chile, dan Sri Lanka belum kunjung diterima.

Ia juga mencatat soal kesenjangan pemanfaatan RCEP. Belum semua anggota RCEP, termasuk anggota ASEAN, memanfaatkan perjanjian dagang itu. Padahal, RCEP menjadi blok dagang terbesar dengan gabungan produk domestik bruto (PDB) anggotanya setara 28,6 persen PDB global.

Dina mencatat fakta ASEAN kurang inisiatif untuk memanfaatkan perjanjian dagang itu. Padahal, setelah China, ASEAN adalah pasar terbesar RCEP.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri sepakat dengan keterbatasan itu. Ia mencatat RCEP belum punya infrastruktur memadai untuk menerapkan serangkaian kesepakatan dan mekanisme. Unit Dukungan RCEP (RSU) di Sekretariat ASEAN baru diresmikan pada Desember 2024, dua tahun setelah RCEP resmi berlaku.

Gugatan lain adalah para pemimpin RCEP terakhir kali bertemu pada 2019. Padahal, pertemuan para pemimpin menjadi kesempatan menjawab berbagai tantangan RCEP. Para pemimpin antara lain harus menjawab: apakah RCEP berfungsi?

Seperti Ahn dan Dina, Rizal menyoroti kelambanan perkembangan penerapan RCEP. Hal itu antara lain karena anggota ASEAN semakin condong menyelesaikan perjanjian dagang bilateral dibandingkan dengan multilateral seperti RCEP.

Bahkan, dibandingkan sesama mekanisme multilateral, RCEP tetap tertinggal. RCEP antara lain kalah gesit penerapannya dibandingkan dengan ASEAN+China, ASEAN+3, atau mekanisme lain. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) akan memasuki versi tiga dalam waktu dekat.

Para anggota RCEP belum kunjung menyelesaikan semua hambatan dagang, baik tarif maupun nontarif. Dampaknya, ekspor antaranggota RCEP belum terpacu. Mengacu pada data CIRD dan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), volume perdagangan sesama RCEP masih lebih rendah dibandingkan dengan antara anggota RCEP dan negara di luar RCEP.

China menjadi peraih manfaat terbesar dari RCEP. Dari 5,7 triliun dollar AS volume perdagangan sesama RCEP pada 2024, sebanyak 1,8 triliun dollar AS atau 32 persen di antaranya dicatat China.

Sebagai pembanding, Jepang dan Korsel hanya mencatat masing-masing 661 miliar dollar AS dan 593 miliar dollar AS. Bahkan, ada tren penurunan volume perdagangan Jepang dan Korsel dengan anggota lain di RCEP. Dibanding pada 2021, volume perdagangan Jepang 2024 turun 9,7 persen dan Korsel 2,5 persen.

Padahal, kecuali pada 2020 dan 2022, investasi Jepang ke berbagai anggota RCEP lebih besar dibandingkan China dan Korsel. Direktur Institut Daya Saing Asia pada National University of Singapore (NUS) Paul Cheung menyinggung soal kekhawatiran China mendominasi perekonomian anggota RCEP. Produk-produk China sulit disaingi produk negara lain. Di tengah perang dagang AS-China, muncul pertanyaan: apakah Asia Tenggara akan jadi pasar pengganti bagi ekspor China?

Kekhawatiran itu bisa jadi salah satu faktor penerapan aneka kesepakatan RCEP lamban. Di sisi lain, pasar China tidak kunjung dibuka penuh untuk para mitranya. Beijing terus menerapkan serangkaian kendali ketat atas pasar domestiknya. Banyak produk anggota ASEAN belum bisa masuk pasar China karena serangkaian aturan domestik China.

Perkembangan RCEP, kata Ahn Choong Yong, akan bergantung pada penyelarasan reformasi pasar China dengan aktualisasi ASEAN. Presiden CIRD Chi Fulin menyinggung soal pembukaan pasar China.

Menurut dia, Beijing telah berusaha membuka pasar lebih luas bagi komoditas ekspor ASEAN. Hal itu menjadi salah satu faktor pendorong ekspor ASEAN ke China terus meningkat.

Keterbukaan lebih lanjut, kata Chi, penting untuk meningkatkan RCEP. Dari ”blok dagang terbesar”, RCEP bisa menjadi ”blok perdagangan bebas tertinggi” apabila mampu bertindak tepat di tengah situasi sekarang.

Perang dagang saat ini menjadi momentum tepat peningkatan status RCEP. RCEP, kata Chi, tidak hanya akan menjadi mesin baru pertumbuhan. Pelantar itu juga akan menjawab tantangan soal integrasi ekonomi kawasan.

Banyak harapan pada RCEP, termasuk di antaranya dari Dana Moneter Internasional. Menurut proyeksi IMF, RCEP akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan PDB global.

Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengingatkan, RCEP perlu memperhatikan usaha kecil menengah (UKM). Sebab, 90 persen pelaku bisnis di anggota RCEP berstatus UKM. Perhatian dan afirmasi akses pada UKM akan membuat RCEP benar-benar bermanfaat bagi warga negara-negara anggotanya. Kini, UKM masih kesulitan mengakses pasar ekspor dan aneka hal pendukungnya.

Bagi ASEAN, menurut Kao, RCEP bukan cuma pelantar lain kerja sama ekonomi. RCEP adalah forum yang secara aktif ikut diciptakan ASEAN. Karena itu, penting bagi ASEAN untuk memanfaatkan dan mengembangkan RCEP.

Apalagi, ketertarikan pada RCEP terus meluas. Seperti Dina dan Chi, Kao menekankan pentingnya menyelesaikan mekanisme penambahan keanggotaan RCEP untuk memperkuat pelantar itu. Bahkan, menurut Chi, RCEP dalam masalah bila tidak mampu memperluas keanggotaan.

Kao melanjutkan, RCEP dan pelantar kerja sama lain yang dimiliki ASEAN, termasuk ACFTA, tidak saling bersaing. Justru pelantar-pelantar itu saling melengkapi.

Direktur Eksekutif RSU Taufiq Wargadalam juga menyebut RCEP salah satu pencapaian penting ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan RCEP bisa saling melengkapi. Di sisi lain, masih banyak pekerjaan untuk mengoptimalkan manfaat RCEP. Pembentukan RSU pada Desember 2024 salah satu upaya itu.

Yose mengingatkan, salah satu kebutuhan pokok agar RCEP berfungsi optimal adalah penguatan kelembagaan. RSU dan aneka infrastruktur RCEP perlu diberi kewenangan lebih luas.

Yose dan sejumlah pakar lain yang hadir dalam forum di Haikou optimistis, ambisi besar saat pembentukan RCEP bisa terwujud. RCEP, kata Yose, bisa menjadi salah satu arsitektur baru perekonomian kawasan.

RCEP, kata Paul Cheung, dapat menjadi jawaban bagi kawasan di tengah perubahan global saat ini. Syaratnya, jawab pertanyaan-pertanyaan dan selesaikan tantangan RCEP dengan pendekatan relevan pada situasi mutakhir.