Sepanjang Satu Dekade Kabupaten Bogor Selalu Dilanda Bencana Alam

Setidaknya tiap tahun selama satu dekade, bencana alam berulang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Cuaca ekstrem selalu disebut-sebut sebagai biang keladi bencana yang terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bogor harus mencari jalan untuk segera memitigasi bencana sambil tetap memeratakan pembangunan infrastruktur.

Selama puluhan tahun penduduk di Kabupaten Bogor hidup berdampingan dengan bencana hidrometeorologi.

Bencana alam yang terus berulang tidak kunjung memberikan pelajaran bagi pemerintah dan penduduk setempat. Setidaknya selama satu dekade terakhir, bencana yang terjadi makin parah dan meluas dampak kerusakannya.

Pada awal 2015, kawasan Bogor langsung dihadapkan pada situasi curah hujan tinggi yang berakibat meluapnya sungai dan banjir bandang.

Di pengujung Oktober hingga November, angin puting beliung menerjang 10 desa di Kabupaten Bogor. Setidaknya 800 rumah warga di Kecamatan Ciomas terdampak rusak ringan hingga parah.

Pada Januari 2016, jalur utama arah kawasan Puncak (Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur) mengalami longsor tebing di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Longsoran tanah sepanjang 25 meter dengan tinggi 7 meter yang menutup badan jalan dipicu hujan deras. Selang tiga bulan kemudian, tiga wisatawan tewas dan dua lainnya luka berat akibat pergerakan tanah di sebuah hotel.

Pada April 2017, Jembatan Cipamingkis di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ambles dan membuat jalur alternatif Cibubur menuju Cianjur terputus.

Di pengujung tahun, bencana longsor, puting beliung, dan banjir kembali melanda 17 lokasi di Kabupaten Bogor. Pusat Data dan Informasi BPBD Kabupaten Bogor melaporkan, terjadi 27 longsor atau tanah bergerak dan ada 677 orang terdampak.

Bencana longsor dan banjir kembali melanda di April 2018. Kali ini terdapat tiga kecamatan di Kabupaten Bogor dan tiga kecamatan di Kota Bogor yang terdampak. Peristiwa ini merenggut korban jiwa, sekitar 27 warga kehilangan tempat tinggal, dan jembatan roboh.

Situasi makin parah di tahun berikutnya, tepatnya sepanjang Januari hingga Maret 2019. Sebanyak 15 kecamatan di Kabupaten Bogor dilanda puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Selain korban jiwa, setidaknya 987 rumah rusak hingga roboh dan jalanan rusak.

Dua bulan sebelum pandemi Covid-19 diumumkan, belasan kecamatan di Kabupaten Bogor terdampak tanah longsor dan banjir bandang. Sedikitnya 24 orang tewas, jaringan listrik rusak, dan belasan rumah roboh.

Ketika berjibaku dengan penanganan pandemi Covid-19 pun, penduduk di Kabupaten Bogor harus menghadapi bencana alam yang kembali datang pada Januari dan Februari 2021.

Setidaknya 22 kecamatan terdampak. Sekitar 500 warga mengungsi karena rumah rusak/roboh dan fasilitas umum, seperti sekolah dan jalanan, rusak parah.

Kemudian sepanjang Januari hingga Juli 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor melaporkan 284 kejadian bencana yang berdampak ke 38 kecamatan.

Terdapat 199 tanah longsor, 42 banjir, 21 gempa bumi, 14 pergeseran tanah, 8 kebakaran. Dampaknya parah, 17.483 warga mengungsi, 43 warga meninggal, 56 warga luka berat dan ringan, 1.297 rumah rusak ringan hingga berat, serta 81 sarana ibadah, pendidikan, dan fasilitas umum rusak.

Tahun berikutnya, bencana longsor, banjir, dan gempa bumi terjadi pada April dan Desember 2023. Tercatat 24 kecamatan dilanda banjir dan tanah longsor dan mengakibatkan 884 warga harus mengungsi.

Sementara gempa bumi berkekuatan M 4,6 pada Desember 2023 yang melanda daerah Sukabumi dan Bogor mengakibatkan 61 rumah rusak ringan hingga berat.

Tahun lalu, tepatnya Januari-Februari dan November-Desember 2024, sebanyak 32 kecamatan di Kabupaten Bogor dilanda puting beliung, tanah longsor, dan banjir.

Laporan BPBD menyebutkan, 4.054 warga terdampak, 15 orang meninggal, 344 rumah rusak ringan hingga berat, jembatan patah, dan jalanan rusak parah.

Seakan tidak berhenti dari tahun ke tahun, bencana tanah longsor, angin kencang, dan banjir bandang kembali melanda pada Maret 2025. Setidaknya 16 kecamatan terdampak. Sejauh ini, 423 warga terdampak, satu orang meninggal (hanyut), serta 998 warga dan 257 rumah terdampak.

Jika dilihat selama satu dekade, peristiwa bencana di Kabupaten Bogor cenderung dominan terjadi di awal dan menjelang akhir tahun, seturut siklus datangnya cuaca ekstrem. Namun, terlalu naif jika faktor tersebut terus-menerus dituding sebagai penyebab kerusakan infrastruktur dan menelan korban jiwa.

Secara geografis, Kabupaten Bogor hanya berjarak sekitar 60 kilometer dari Jakarta, tetapi problem pembangunan masih menjadi persoalan mendasar bagi kabupaten berpenduduk 5,6 juta jiwa ini.

Bahkan, dalam beberapa aspek, kondisi daerah ini cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Masalah infrastruktur, penataan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ditambah lagi, bencana hidrometeorologi terus menghantui selama puluhan tahun di kawasan ini. Di satu sisi, area Bogor menjadi primadona wisata bagi penduduk Jakarta, Banten, dan sekitarnya.

Di sisi lain, kawasan ini berada dalam bayang-bayang terus turunnya daya dukung lingkungan hingga naiknya bencana alam yang terus berulang.

Problem alih fungsi lahan sebenarnya mulai terjadi sebelum Indonesia merdeka. Sekitar 1700-an, VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) memperkenalkan penanaman kopi jenis coffea arabica di kawasan Jabotabek-Karawang yang kemudian meluas ke Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Tasikmalaya.

Varietas perkebunan kopi ini pun berkembang seiring waktu menjadi kopi Robusta, Liberika, dan Excelsa.

Seratus tahun setelahnya, wilayah Kabupaten Bogor masih didominasi oleh hutan tropis lebat dan lahan pertanian tradisional.

Pemerintah kolonial saat itu membuka banyak perkebunan di daerah Puncak dan Cisarua, terutama untuk teh dan kopi. Pada 1870, berlaku Agrarische Wet yang mengubah kawasan Halimun-Salak menjadi kawasan perkebunan.

Tercatat pertama kalinya Jakarta mengalami banjir besar pada 1918 setelah pembukaan hutan di pegunungan selatan Bogor untuk perkebunan teh.

Banyak masyarakat menggarap tanah-tanah di dataran tinggi untuk perkebunan atau rumah tinggal, menyulitkan pihak kehutanan menetapkan dan menata batas kawasan hutan.

Morfologi Kabupaten Bogor didominasi oleh dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan, dengan batuan hasil letusan gunung, seperti andesit, tufa, dan basalt sebagai penyusunnya.

Kombinasi batuan ini memiliki sifat yang cukup mudah meloloskan air, sehingga mampu menyerap air hujan dalam jumlah besar.

Namun, jenis batuan tersebut juga cenderung mengalami pelapukan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gerakan tanah, terutama saat curah hujan tinggi.

Selama puluhan tahun hingga kini, kawasan Bogor dihadapkan pada tantangan mulai dari perambahan, alih fungsi lahan, inkonsistensi penggunaan dengan kebijakan, kemampuan lahan yang terlampaui, penurunan kualitas hidrologi, beragam bencana, tata ruang, sampah, keberlanjutan pariwisata, dan agraria.

Padahal, kawasan Puncak menjadi tulang punggung area konservasi, daerah hulu, daerah tangkapan air, perlindungan satwa, dan penghasil komoditas pertanian dataran tinggi, serta tujuan wisata.

Jual beli lahan negara berstatus hak guna usaha (HGU) perkebunan dengan mudah ditemui di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Sebagian lahan yang diperjualbelikan berada di lereng curam dengan kemiringan lebih dari 45 derajat.

Luas lahan yang dijual mulai dari 2.000 hingga 3.000 meter persegi. Akibatnya, lahan hijau kawasan resapan air di hulu Sungai Ciliwung dengan mudah beralih fungsi menjadi berbagai bangunan permanen (Kompas.id, 5/2/2021).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, lebih dari 1.000 hektar lahan perkebunan teh di Puncak telah beralih fungsi. Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius karena berpotensi memperburuk kondisi lingkungan.

Lanjutnya, banjir yang terjadi sejak dulu tidak kunjung selesai dan dibutuhkan perlu realokasi anggaran untuk membelanjakan berdasarkan kebutuhan publik.

Dedy menegaskan, alih fungsi lahan di Puncak harus segera dihentikan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lebih lanjut.

Menurut rencana, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan PT Perkebunan Nusantara terkait dan Perhutani Jabar untuk mengembalikan fungsi konservasi lahan yang telah berubah.

Di sinilah, pihak swasta harus dievaluasi atas kepemilikan lahan dan properti yang selama ini mengurangi daya resapan air.

Sebagai langkah cepat, Pemerintah Kabupaten Bogor turut mengeluarkan status tanggap darurat seusai menggelar rapat koordinasi dengan BNPB pada Senin (3/3/2025).

Kepala BNPB Suharyanto menyebut, status tanggap darurat itu dilakukan dalam memudahkan memberi bantuan kepada korban terdampak bencana.

”Untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang terkena banjir, khususnya yang mengungsi ini, betul-betul kita akan penuhi semaksimal mungkin. Kemudian juga terdata ada yang rumahnya rusak, baik yang sedang, ringan, berat. Itu pun akan diberikan bantuan oleh pemerintah,” ucap Suharyanto seusai rapat koordinasi (Kompas, 3/3/2025).

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, status tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari atau 17 Maret 2025.

Secara keseluruhan, Bupati Bogor Rudy Susmanto menjamin warga Kabupaten Bogor yang terdampak akan diberikan bantuan kesehatan dan logistik selama masa tanggap darurat.

Bupati juga turut memastikan, seluruh infrastruktur yang terdampak bencana, seperti jalanan dan jembatan rusak, akan segera tuntas sebelum perayaan Idul Fitri akhir bulan ini.

(Litbang Kompas)