Seperti Problem Ayam-Telur, Mana Lebih Dulu Demokrasi atau Kesejahteraan?

Bulan kedua tahun 2025 sudah dimulai. Pada bulan Februari ini, perkembangan terbaru muncul dari arena perang di Ukraiana. Tentara Korea Utara dikabarkan ditarik mundur dari garis depan laga Ukraina-Rusia karena militer negara itu mengalami kehilangan besar. Sebanyak 4.000 tentaranya tewas selama membantu Rusia.

Eropa ternyata masih mengalami konflik bersenjata. Memang tidak semasif seperti Perang Dunia II yang menyebabkan puluhan juta manusia meninggal. Cita-cita untuk membangun perdamaian memang tidak mudah diwujudkan.

Cita-cita Eropa yang damai sudah dibicarakan pada bulan yang sama, 80 tahun lalu. Dalam Konferensi Yalta, 4-11 Februari 1945, di Crimea, Presiden Uni Soviet Joseph Stalin, Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt, dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill membahas wajah Eropa dan Jerman nanti setelah Nazi Jerman sepenuhnya dikalahkan. Pertemuan digelar karena Sekutu dan Uni Soviet sama-sama melihat kekalahan Nazi tinggal menunggu waktu.

Hasil pertemuan menyatakan, wilayah Jerman dibagi empat zona, yang masing-masing dikendalikan AS, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Pembagian juga diterapkan di kota Berlin meski posisinya sekitar 150 kilometer menjorok ke area yang dikendalikan Soviet. Hasil lain dari Konferensi Yalta, semua negara yang dibebaskan dari kekuasaan Nazi diberi jaminan untuk menggelar pemilu yang adil. Dengan kata lain, demokrasi harus ditegakkan di negara-negara bekas wilayah pendudukan Nazi. Sementara itu, negara-negara di Eropa timur harus memiliki sikap yang bersahabat dengan Soviet, bahkan di wilayah itu diizinkan ada pengaruh partai komunis.

Penegakan demokrasi menjadi agenda penting pasca-Perang Dunia II. Negara-negara demokrasi diyakini dan cukup terbukti tidak berperang satu sama lain. Negosiasi damai lebih dipilih ketimbang moncong senapan. Dengan demokrasi pula, negara rasanya tak akan memeluk ideologi ekstrem, seperti Nazi. Demokrasi menciptakan distribusi kekuasaan. Ada parlemen yang harus terlibat bersama ekskekutif untuk membuat undang-undang. Ada pula lembaga peradilan yang akan memeriksa keabsahan kebijakan eksekutif dan parlemen.

Setelah Perang Dunia II, demokratisasi menjalar ke seluruh dunia. Sejumlah negara bekas jajahan di Afrika dan Asia memilih sistem demokrasi. Indonesia termasuk di dalamnya. Kita menggelar Pemilu 1955 yang diikuti banyak partai dan diikuti masyarakat tanpa membedakan suku dan kelamin.

Dalam perjalanannya, negara-negara demokrasi tidak selamanya bertahan. Ada negara yang mengalami kudeta militer. Ada pula yang yang menjadi otoriter. Muncul pertanyaan, apa yang membuat demokrasi di sebuah negara bertahan, bahkan berkembang? Sebaliknya, apa yang membuat demokrasi mengalami kemunduran, bahkan digantikan rezim otoriter?

Seymour Martin Lipset, sosiolog dan ilmuwan politik AS, menemukan korelasi kuat antara pembangunan ekonomi dan demokrasi. Dalam artikel ilmiahnya yang terbit tahun 1959, ”Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, dipaparkan, negara-negara Eropa dan Amerika Latin dengan tingkat pendidikan yang baik, pendapatan per kapita tinggi, industrialisasi kuat, serta urbanisasi yang meluas akan memiliki demokrasi berkualitas. Temuan diperolehnya lewat uji statistik. Muncullah ”hipotesis modernisasi”, yang lebih kurang menyebutkan, modernisasi akan menciptakan kondisi yang diprlukan bagi demokrasi.

Selanjutnya, begitu banyak riset akademis dilakukan untuk menguji korelasi modernisasi dan demokrasi. Hasilnya beragam. Ada yang mendapati korelasi itu sangat signifikan dan positif, tetapi ada pula yang lemah. Modifikasi juga dilakukan untuk melihat lebih detail aspek pembangunan ekonomi yang paling berpengaruh dalam demokrasi. Ada riset yang menggunakan usia harapan hidup (Jacobsen, 2015) untuk mengecek korelasi itu. Ada pula yang menjadikan gap pencapaian antara siswa perempuan dan laki-laki di sekolah dasar sebagai indikator pembangunan ekonomi yang diuji.

Peraih Nobel Ekonomi, yaitu Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A Robinson, menemukan hal berbeda. Justru demokrasi memengaruhi ekonomi, bukan sebaliknya. Institusi demokrasi harus kuat terlebih dahulu, barulah tercipta kehidupan ekonomi yang sejahtera dan merata (Acemoglu, dkk, 2008). Acemoglu bersama Robinson juga menulis ”Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty” yang mengurai secara deskriptif sekaligus analisis mengapa ada negara yang maju, sementara ada negara yang tak berkembang meski keduanya berbagi perbatasan.

Seperti problem ayam dan telur, jangan-jangan hal serupa terjadi pada ekonomi dan demokrasi. Sejahtera ataukah demokratis terlebih dahulu?