Sepotong Kisah ”Bancakan” Para Elite dari Rezim ke Rezim

Pergantian rezim hampir selalu disertai pergantian wajah pemimpin lembaga-lembaga pembantu pemerintah. Jumlah lembaga boleh jadi disesuaikan dengan seberapa panjang gerbong yang dibawa sang kepala rezim. Kekuasaan itu bagaikan ”bancakan” yang bergulir hanya di kalangan segelintir elite.

Yang paling segar, ajang ”bancakan” itu terpotret pada kasus tercantumnya nama sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur tim Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Tim itu dibentuk oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) guna menjalankan strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya demi mencapai target nol emisi karbon pada 2030 nanti.

Permasalahannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga Sekretaris Jenderal PSI, menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Hal itu tertera dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Total anggota tim itu berjumlah 43 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat sedikitnya lima orang yang berlatar belakang politikus PSI, yakni Andy Budiman, yang juga Wakil Ketua Umum PSI. Ia menduduki jabatan tertinggi dibandingkan dengan rekan-rekan separtainya, yakni Dewan Penasihat Ahli.

Beberapa kader PSI lainnya, seperti Kokok Dirgantoro, Sigit Widodo, Yus Ariyanto, dan Suci Mayang Sari, menduduki jabatan yang lebih rendah dibandingkan dengan Andy. Mereka hanya menjadi anggota dari sejumlah bidang yang terdapat pada tim itu.

Kehebohan publik terpantik dari bocoran honorarium yang akan diterima Raja Juli dan kawan-kawannya setelah bergabung dalam tim tersebut. Merujuk pada SK Menteri Kehutanan No 32/2025, Raja Juli akan menerima gaji terbesar Rp 50 juta per bulan. Gaji terbesar kedua akan diterima Andy, yakni Rp 25 juta per bulan. Adapun kader-kader lain yang hanya menduduki jabatan anggota bidang akan menerima gaji Rp 20 juta per bulan.

Temuan itu membuat politisi senior Partai Golkar sekaligus anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, meradang. Padahal, Partai Golkar dan PSI berada dalam satu gerbong semasa Pemilihan Presiden 2019. Keduanya sama-sama mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan kini masuk dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

”Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang,” kata Firman, Sabtu (8/3/2025). 

Menurut Firman, semestinya anggota tim itu terdiri dari sosok-sosok berpengalaman dalam hal kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup. Tak bisa seenaknya menempatkan kader partai, apalagi jika tidak memiliki latar belakang dan kapasitas yang sesuai.

Penempatan kader partai, sebut Firman, mengakibatkan aparatur sipil negara (ASN) dilemahkan posisinya. Bahkan, pengisian jabatan seolah mengabaikan sistem meritokrasi yang seharusnya diberlakukan. 

”Seharusnya ASN memilki kesempatan, tetapi jadi begitu mudah tergeser oleh sekelompok kader partai yang belum tentu profesional. Sistem rekrutmen seperti ini marak di pemerintahan akhir-akhir ini,” kata Firman. 

Oleh karena itu, Firman mengharapkan agar Presiden Prabowo memperhatikan masalah-masalah semacam itu. Jangan sampai kasus serupa terulang. Lebih-lebih jika sampai dipandang sebagai hal biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan. 

”Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” tandasnya.

Sehubungan dengan hal itu, Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat PSI Agus Mulyono Herlambang tak memungkiri kabar tercantumnya kader PSI dalam struktur tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Itu sesuai dengan keterangan Humas Kemenhut tentang personel tim yang terdiri dari ASN, pensuinan ASN, hingga pihak eksternal kementerian yang dapat membantu tim menjalankan program.

”Bang Menteri (Raja Juli) menunjuk beberapa orang profesional nonpartai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya,” ujar Agus (Kompas, 7/3/2025).

Soal anggaran tim, Agus menekankan kembali pada keterangan Humas Kemenhut yang menyatakan pembiayaan tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sepenuhnya pembiayaan bersumber dari donor atau negara mitra sesuai dengan aturan hukum. Dengan begitu, ia menilai, APBN tidak terbebani. 

Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang.

Agus pun menjamin kapabilitas dan integritas para kader PSI yang namanya termuat dalam SK Menteri Kehutanan No 32/2025. Nantinya para kader itu akan menduduki jabatan dukungan kesekretariatan. Adapun tugasnya bakal membantu kinerja menteri dalam hal administrasi. Faktor kecocokan dianggap memengaruhi pemilihan sosok-sosok itu. 

”Karena sudah lama membantu Bang Menteri (Raja Juli), sudah bisa langsung bekerja tancap gas,” kata Agus.

Ditengok lebih jauh, aksi berbagi ”kue” seperti yang dilakukan Raja Juli bukan hal baru sama sekali. Para senior Raja Juli dalam jagat politik sudah banyak yang melakukannya. Bahkan, status menterinya diperoleh setelah ia bersama partainya mendukung Prabowo-Gibran semasa Pilpres 2024. 

Selaku kepala negara, unsur politis terasa sangat kental ketika Prabowo menentukan kabinetnya. Jumlah penjabat menteri koordinator, menteri dan wakil menteri pada Kabinet Merah Putih mencapai 91 orang. Angka itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah anggota Kabinet Indonesia Maju Jilid II, yang dipimpin Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni 53 orang. 

Gemuknya porsi kabinet pimpinan Prabowo-Gibran seolah mengakomodasi besarnya gerbong tim kampanye mereka semasa kontestasi elektoral. Itu bisa ditilik dari proporsi menteri yang berangkat dengan latar belakang partai politik, yang persentasenya mencapai 57,14 persen. Itu ditambah lagi dengan menteri yang berlatar belakang sukarelawan, seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Dengan latar belakang sukarelawan, Budi Arie pernah melakukan hal serupa Raja Juli. Ia menjadikan Bendahara Relawan Pro Joko Widodo (Projo) Panel Barus sebagai Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, pada 3 Januari 2025. Kuatnya muatan bagi-bagi jabatan disinyalir mengingat Budi Arie berstatus ketua umum dari kelompok sukarelawan tersebut.

Pun, Budi Arie merupakan bagian dari penerima ”bancakan” dari rezim sebelumnya yang dipimpin Jokowi. Ia dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode kedua kepemimpinan Jokowi. Pelantikan berlangsung pada 17 Juli 2023. Jaraknya lebih kurang setahun sebelum Jokowi lengser.

Hal serupa berlaku bagi Prabowo. Jokowi menjadikannya Menteri Pertahanan sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Seiring berjalannya waktu, konstelasi politik membuat Jokowi dan Prabowo bermitra. Puncaknya, Prabowo menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, pada Pilpres 2019. 

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Firman Noor menyampaikan, sebenarnya aksi bagi-bagi jabatan termasuk fenomena lazim dalam sistem demokrasi. Setiap pergantian rezim akan terjadi pergantian figur pemimpin lembaga negara.

”Sebenarnya ini untuk menjaga kepastian agenda kerja berdasarkan ideologi atau visi partai pemenang berjalan baik. Namun, tetap berdasarkan kapabilitas. Itulah situasi normatif yang biasa terjadi di negara maju yang demokrasinya sudah mapan,” kata Firman. 

Celakanya, lanjut Firman, ihwal kapabilitas dan profesionalisme itu sering terabaikan pada praktik pembagian kekuasaan di Indonesia. Lebih-lebih jabatan setara menteri yang lebih tinggi nuansa politiknya daripada kepakarannya. Alhasil, sekadar modal kedekatan saja bisa mengantar seorang politisi menduduki jabatan-jabatan strategis semacam itu.

Urusan profesionalisme, sebut Firman, hendaknya jangan dikorbankan untuk kepentingan politik semata. Jabatan publik harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik pula. Jangan sampai diisi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas. Sebab, nantinya yang paling dirugikan justru masyarakat.

”Di sini butuh kematangan dan kebajikan dari menteri dan presidennya. Dari mereka-mereka yang punya top position untuk bisa merekrut orang-orang terbaik dalam jajaran kabinet,” kata Firman. 

Kasus bagi-bagi jabatan Raja Juli pada sesama kader PSI hanya contoh kecil. Peristiwa serupa sudah banyak terjadi sebelumnya. Sayangnya, ikhtiar menyejahterakan warga itu yang masih urung kelihatan. Apabila jabatan publik disandang hanya untuk memakmurkan kelompoknya sendiri, apa faedahnya?