Serangan AS ke Iran Ancam Stabilitas Ekonomi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Keterlibatan Amerika Serikat yang melancarkan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir utama Iran tidak hanya memicu eskalasi besar dalam konflik Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang bergantung pada impor energi, Indonesia perlu mengantisipasi dampak perang tersebut.

Seperti diberitakan Kompas.id, Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan itu pada Sabtu (21/6/2025) petang waktu Washington atau Minggu pagi WIB. Trump mengklaim bahwa serangan berhasil menghantam tiga lokasi fasilitas nuklir Iran, yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan.

Mengutip laman Reuters, langkah Presiden Donald Trump yang mengerahkan pesawat pengebom siluman B-2 dan melancarkan serangan terhadap tiga situs nuklir utama Iran menandai eskalasi paling serius dalam konflik bersenjata antara Israel dan Iran, sekaligus memperluas konflik ke dimensi global.

Padahal, Iran berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya bertujuan damai dan berada dalam kerangka perjanjian Non-Proliferation Treaty (NPT).

Dihubungi secara terpisah, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan bahwa serangan AS ke Iran tidak berdampak langsung secara signifikan pada perdagangan Indonesia. Namun, dampak yang perlu diwaspadai dan berpengaruh terhadap Indonesia adalah di sektor keuangan dan energi.

Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila perang terus mengalami eskalasi yang menyebabkan kenaikan harga minyak dan gas alam dunia. Konflik Iran-Israel membuat harga minyak Brent berfluktuasi di kisaran 73 dollar hingga 92 dollar AS per barel, dengan analis memperingatkan potensi kenaikan harga sebesar 15-20 persen pada 2025.

”Jika Selat Hormuz terganggu, pasokan energi dunia terganggu, harga naik, ekonomi dunia dan Indonesia melambat. Selain itu, risiko global meningkat, aliran modal terganggu, suku bunga naik, dan rupiah berpotensi tertekan,” kata Wijayanto, Minggu (22/6/2025).

Meski demikian, menurut dia, kecil kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz karena hal itu juga akan berdampak pada negara-negara Asia, termasuk China, yang merupakan importir energi besar dari Timur Tengah.

Adapun Selat Hormuz merupakan pintu gerbang utama Teluk Persia. Selat ini menjadi jalur strategis bagi negara-negara produsen minyak dan gas utama dunia, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait, dalam perdagangan migas global.

Badan Energi Internasional (IEA) mencatat, pada 2023, rata-rata 20 juta barel minyak mentah per hari diangkut melewati Selat Hormuz. Volume tersebut setara hampir 30 persen dari total perdagangan minyak dunia. Sekitar 70 persen dari volume itu dikirim ke negara-negara Asia, seperti China, India, dan Jepang, yang menjadi pembeli terbesar.

Dikonfirmasi lebih lanjut, ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan bahwa keterlibatan AS dalam perang antara Israel dan Iran merupakan alarm serius bagi Indonesia. Dari kondisi perang ini, Indonesia perlu segera menentukan sikap.

Serangan AS ke Iran tidak hanya mengguncang Timur Tengah, tetapi juga menggoyang fondasi ekonomi dan geopolitik negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

”Presiden (Prabowo Subianto) dan jajaran ekonomi harus mempersiapkan langkah darurat untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia pada impor energi akan menjadi beban fiskal yang besar jika harga minyak menembus 100 dollar AS per barel. Menunda revisi kebijakan subsidi energi hanya akan memperparah defisit APBN,” ujar Syafruddin.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga harus memperkuat koordinasi dalam upaya stabilisasi rupiah. Potensi capital outflow atau arus modal keluar akibat gejolak global dapat menekan nilai tukar dan mendorong inflasi. Intervensi moneter perlu disertai dengan penajaman komunikasi kebijakan agar pasar tetap tenang.

Selain itu, Indonesia perlu segera menghidupkan jalur diplomasi Selatan-Selatan, terutama melalui G77 dan OKI. Ketidakhadiran suara kolektif Global South dalam krisis ini semakin memperbesar dominasi narasi geopolitik oleh blok G7 yang nyaris tanpa kritik terhadap agresi Israel.

Indonesia, dengan rekam jejaknya sebagai pemimpin negara berkembang dan pendukung kemerdekaan Palestina, harus memimpin inisiatif diplomatik untuk mengakhiri kekerasan dan menuntut penghormatan terhadap hukum internasional.

”Indonesia harus berpihak pada stabilitas dan keadilan global. Tindakan yang lamban hanya akan memperbesar kerentanan kita sendiri. Perang yang dimulai dari Tel Aviv dan Teheran bisa berdampak hingga ke pasar minyak, nilai tukar, hingga kantong rakyat Indonesia. Maka, ketegasan diplomatik dan kesiapan ekonomi bukan lagi pilihan, tetapi keniscayaan,” ujarnya.