Kilas Balik Jelang Krisis Moneter 1998

Memori kolektif masyarakat terhadap krisis moneter 1998 kembali muncul. Nilai tukar rupiah yang sempat ambruk ke level Rp 16.622 per dollar AS pada perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Jisdor per 25 Maret 2025 menjadi pemberitaan dan pembicaraan.

Sekilas, depresiasi rupiah tersebut memang mendekati level saat krisis moneter 1998 melanda. Kala itu, kurs rupiah di pasar uang spot antarbank Jakarta ditutup pada level Rp 16.900 per dollar AS pada Juni 1998. Bahkan, sempat menyentuh level Rp 17.000 per dollar AS pada Januari 1998.

Namun, situasinya terbilang berbeda jika dilihat dari besarnya persentase depresiasi rupiah. Pada krisis moneter 1998, nilai tukar rupiah anjlok 690 persen atau hampir tujuh kali lipat, dari Juni 1997 yang masih dalam kisaran Rp 2.441 per dollar AS.

Sebaliknya, kondisi rupiah saat anjlok pada 25 Maret 2025 tercatat melemah sebesar 9,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada saat itu, nilai tukar rupiah berada di level Rp 15.189 per dollar AS.

Di sisi lain, pelemahan ini lebih dalam dibanding kurs negara kawasan (peers) lainnya, seperti won Korea yang melemah 9,26 persen, rupee India 2,61 persen, peso Filipina sebesar 2,29 persen, dan dong Vietnam sebesar 3,47 persen. Bahkan, bath Thailand dan dollar Singapura justru mengalami apresiasi.

Sebelum krisis moneter 1998 melanda, tanda-tandanya pun mulai tampak dari sejumlah indikator perekonomian domestik. Berdasarkan arsip Kompas, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum terjadi krisis moneter 1998 tercatat mencapai 4,7 persen pada 1997, turun jauh di bawah target yang sebesar 7,1 persen.

Begitu 1998, pertumbuhan ekonomi berbalik menjadi minus 13,1 persen. Kemudian, laju inflasi per akhir 1997 telah menembus angka dua digit sebesar 11,05 persen, melonjak dibanding sepuluh tahun sebelumnya yang terjaga di bawah 10 persen. Setelah krisis moneter melanda, laju inflasi meroket hingga mencapai 77,6 persen pada 1998.

Lebih lanjut, defisit transaksi berjalan terus meningkat, dari 2,9 miliar dollar AS pada 1993/1994 atau 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 8,1 miliar dollar AS pada tahun 1996/1997 atau 3,5 persen dari PDB. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia pada akhir 1997 mencapai 21.418,2 juta dollar AS, setara  5,3 bulan impor.

Ternyata ketahanan ekonomi kita tidak cukup kuat menghadapi pukulan dari luar. Di samping pengaruh luar, sebagian kesulitan yang kita derita adalah juga karena kelemahan dalam tubuh kita sendiri.

Dua bulan sebelum lengser, Presiden RI ke-2 Soeharto sempat menyampaikan, target Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI telah tercapai, setidaknya sampai pertengahan 1997 telah berjalan mulus. Ini disampaikannya dalam pidato pertanggungjawabannya pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) di Jakarta 1 Maret 1998.

Namun, sejak paruh kedua 1997, gelombang gejolak moneter datang menghantam. Gejolak tersebut pun pada gilirannya membuat semua yang telah diupayakan pemerintah selama ini berantakan.

"Ternyata ketahanan ekonomi kita tidak cukup kuat menghadapi pukulan dari luar. Di samping pengaruh luar, sebagian kesulitan yang kita derita adalah juga karena kelemahan dalam tubuh kita sendiri," kata Presiden (Kompas, 2 Maret 1998).

Ia juga memaparkan, utang pemerintah turun, dari 55 miliar dollar AS Serikat per akhir Maret 1994 menjadi 54,1 miliar dollar pada akhir Desember 1997. Sebaliknya, utang swasta meningkat, dari 28,3 miliar dollar AS menjadi 82 miliar dollar.

Pun demikian perbandingan utang dengan pendapatan atau debt service ratio (DSR) swasta meningkat, dari 12,8 persen pada 1993/94 menjadi 27,4 persen pada 1997/98. Sebaliknya, DSR pemerintah turun dari 19,1 persen pada 1993/94 menjadi 11,8 persen pada 1997/98.

Sebaliknya, melihat kondisi terkini, Bank Indonesia (BI) mengklaim, fundamental ekonomi domestik masih terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Dalam Rapat Dewan Gubernur Maret 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pertumbuhan ekonomi pada 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5 persen, dengan inflasi yang terjaga dalam sasaran 1,5-3,5 persen.

Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 sebesar 154,5 miliar dollar AS. Ini setara dengan pembiayaan impor 6,6 bulan atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Capaian tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Defisit Neraca Pembayaran Indonesia pada 2025 pun diprakirakan tetap sehat seiring dengan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, serta didukung imbal hasil investasi yang tetap menarik. Defisit transaksi berjalan juga terjaga dalam kisaran defisit 0,5-1,3 persen dari PDB.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyampaikan, fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat, meski nilai tukar terus mengalami fluktuasi. Ini ditunjukkan dengan capaian sejumlah indikator awal (leading indicators) perekonomian.

“Kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang. Kita punya ekspor bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi, dengan demikian, fundamental kita bagus,” katanya kepada awak media di kompleks Istana Negara, di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Ini mirip dengan pernyataan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono sebelum krisis tahun 1998. Fundamental ekonomi kita kuat, katanya. Jadi, krisis tak akan merembes dari Thailand ke kita.

Di lain pihak, Pengajar di Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi justru mempertanyakan klaim fundamental ekonomi yang tetap terjaga sebagai jaminan terbebas dari kondisi seperti krisis 1998. Klaim tersebut tidak menjawab atas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dan rupiah yang melemah.

Adapun Bursa Efek Indonesia pada 18 Maret 2025 terpaksa menghentikan perdagangan sesi I lantaran IHSG terkoreksi hingga 6 persen. Perdagangan hari itu pun ditutup dengan IHSG berada di level 6.011,84 atau terendah sejak 2021.

“Ini mirip dengan pernyataan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono sebelum krisis tahun 1998. Fundamental ekonomi kita kuat, katanya. Jadi, krisis tak akan merembes dari Thailand ke kita,” ujar Syafruddin secara tertulis, Kamis (27/3/2025).

Sebelum krisis melanda, Gubernur BI, J Soedradjad Djiwandono kala itu menegaskan, krisis mata uang Thailand baht tidak memengaruhi nilai tukar rupiah. Kerja sama antarbank sentral di Asia terus dilakukan dalam mencegah spekulasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Rupiah pun terjaga dalam kisaran Rp 2.440-Rp 2.442 per dollar AS (Kompas, 19 Mei 1997).

Dua bulan berselang, kurs rupiah bergerak ke kisaran Rp 2.500 per dollar AS, bahkan beberapa money changer mematok setiap satu dollarnya sebesar Rp 2.700. Terkait dengan kondisi tersebut, Soedrajad meminta masyarakat untuk tidak cepat panik.

"Baik fundamental maupun manajemen kita sudah teruji, dan ujian besar ini kita bisa lewati melalui kerja sama perbankan di Tanah Air dan pihak lainnya," kata Soedradjad (Kompas, 22 Juli 1997).

Menurut Syafruddin, dalam situasi ini, tidak cukup dengan pemerintah dan otoritas moneter hanya menyampaikan narasi optimistik, melainkan dibutuhkan komunikasi jujur, langkah terukur, dan strategi jangka menengah yang mampu menjaga daya tahan ekonomi nasional.

“Tahun 2025 bukan 1998. Krisis kali ini bisa berasal dari hilangnya kredibilitas bank sentral, bukan dari ambruknya sistem perbankan. Utang pemerintah memang rendah, tetapi utang korporasi dan ketergantungan terhadap portofolio asing sangat tinggi mirip dengan struktur yang rentan seperti sebelum 1998,” kata Syafruddin.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat berpendapat, BI bersikukuh situasi 2025 tidak mirip 1998, karena tidak ada krisis politik dan utang pemerintah terkendali. Namun, ada beberapa hal penting yang diabaikan.

Pertama, ketergantungan pada modal asing jangka pendek. Portofolio asing di pasar saham Indonesia mencapai 42 persen pada 2025, lebih tinggi daripada 1997 yang sebesar 35 persen.

Kedua, defisit transaksi berjalan yang artifisial. Defisit transaksi berjalan Indonesia yang sebesar 0,32 persen per PDB terlihat kecil hanya karena impor melemah, bukan karena ekspor menguat. Kondisi ini pun mirip dengan 1997, saat defisit neraca berjalan terkontrol, karena resesi impor. 

Ketiga, seperti halnya Gubernur BI Soedrajad Djiwandono pada 1997 yang menyatakan fundamental ekonomi kuat, kini BI mengulangi narasi serupa sembari menutup mata pada rasio utang korporasi yang membengkak, yakni dari 28 persen per PDB pada 2020 menjadi 35 persen per PDB pada 2025.  

Achmad menambahkan, klaim BI dengan menambah likuiditas untuk menjaga stabilitas pasar pun justru kontraproduktif. Pada Maret 2025, BI meningkatkan likuiditas rupiah dengan membeli SBN senilai Rp 120 triliun, sekaligus menjual 1,6 miliar dollar AS untuk intervensi kurs.

“Hasilnya, suplai rupiah di pasar melonjak, memperburuk tekanan depresiasi. Mekanisme ini mirip dengan kebijakan sterilized intervention era 1997, yang justru memicu double deficit, defisit fiskal dan neraca berjalan, karena BI mencetak uang baru untuk membeli dollar AS,” katanya.

Pada akhirnya, ketidakpastian dalam perekonomian masih tetap menjadi bingkai yang sama dalam setiap masa. Alih-alih hanya sekadar membangun narasi optimistis untuk menenangkan publik dan pasar, langkah konkret dan kebijakan yang nyata pemerintah dengan sendirinya akan dirasakan dan dinilai oleh masyarakat.