Setahun Prabowo: Data, Rasa, dan Pekerjaan Rumah

Setahun pertama pemerintahan Prabowo dapat dibaca sebagai bab pembuka yang penuh makna. Di tengah dunia yang bergejolak—perang dagang yang kembali memanas, harga komoditas yang naik-turun tajam, dan geopolitik yang menebar ketidakpastian—Indonesia justru cukup berhasil menjaga ketenangan dalam langkahnya.

Inflasi—kenaikan rata-rata harga barang dan jasa—berada di 2,65 persen pada September 2025, stabil di dalam sasaran Bank Indonesia. Produk domestik bruto (PDB)—cermin nilai barang dan jasa yang kita hasilkan, sebagai ukuran utama pertumbuhan ekonomi—naik 4,99 persen pada semester I 2025, menandakan mesin domestik bukan sekadar menyala, melainkan mulai berdetak lebih teratur.

Surplus perdagangan mencapai 5,49 miliar dollar AS pada Agustus 2025, tertinggi dalam hampir tiga tahun, menopang ketenangan kurs dan cadangan devisa meskipun disertai penurunan impor bahan baku dan barang modal. Di sisi moneter, BI Rate—suku bunga acuan Bank Indonesia—turun ke 4,75 persen per 17 September 2025, membuka jendela biaya dana perbankan untuk ikut melunak. Semua ini menyampaikan pesan sederhana: stabilitas bukan hanya bertahan, melainkan mulai bekerja.

Namun, di luar negeri, angin tidak selalu bersahabat. Pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah periode kedua Presiden Donald Trump kembali menerapkan kebijakan perdagangan proteksionis: tarif impor tambahan untuk produk negara lain, baja, otomotif, dan perangkat elektronik dari Asia. Langkah ini mengguncang rantai pasok global, menekan ekspor Asia, dan memicu volatilitas harga komoditas.

Ketegangan di Laut Merah dan Timur Tengah meningkatkan biaya logistik dan asuransi pelayaran, sementara konflik yang belum reda di Eropa Timur masih menahan pasokan energi dunia. Di tengah suasana ini, banyak negara berkembang mengalami arus keluar modal karena investor kembali mencari aset aman (safe haven) di dollar AS.

Indonesia, dengan segala keterbatasannya, mampu menjaga kepercayaan—rupiah memang sampai hari ini tertekan di atas Rp 16.000 per dollar AS, tetapi tetap terkendali dibandingkan negara peers di kawasan.

Di sisi fiskal, koordinasi antarotoritas berperan sebagai penyangga utama. Pemerintah menempatkan dana di perbankan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kredit produktif. Ke depan, penyaluran ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) turut dipertimbangkan agar aliran dana lebih merata ke daerah. Langkah ini menunjukkan kehati-hatian yang bijak: di tengah dunia yang rawan kejutan, pemerintah memilih langkah mantap—tidak tergesa, tetapi juga tidak ragu.

Namun, ujian sesungguhnya bukan lagi pada kemampuan menjaga stabilitas, melainkan pada ketepatan menyalurkan manfaatnya. Angka sudah menenangkan, kini saatnya memastikan rasa ikut menyusul.

Di lapangan, denyut ekonomi terasa berbeda di tiap sudut. Di kota besar, konsumsi kelas atas masih menggeliat, tetapi di desa dan pinggiran, banyak rumah tangga masih menahan belanja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,76 persen pada Februari 2025, dengan tambahan sekitar 3,6 juta orang bekerja dibandingkan setahun sebelumnya. Namun, sebagian besar bergerak di sektor informal—tanpa kontrak tetap atau perlindungan yang memadai—sehingga upah riil belum menguat setegas harapan. Artinya, pertumbuhan sudah datang, tetapi belum sepenuhnya menghangatkan dapur semua keluarga.

Agar apresiasi dan kritik seimbang, mari kita baca plus dan minus setahun ini secara jernih. Plusnya jelas: inflasi rendah dan stabil (2,65 persen), pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, neraca perdagangan tetap surplus (5,49 miliar dollar AS), kurs rupiah relatif terkendali, dan sinyal kebijakan moneter–fiskal berjalan seirama.

Penurunan BI Rate ke 4,75 persen memperlebar ruang pembiayaan; surplus dagang memperkuat bantalan eksternal; pengangguran menurun memberi ruang optimisme. Di sisi program prioritas, pangan bergizi (MBG), perumahan rakyat, dan penguatan maritim mulai menata ulang rantai nilai di akar ekonomi rakyat. Ini semua membentuk gambaran fondasi yang mulai kokoh.

Namun, minusnya juga gamblang dan perlu diakui dengan lapang dada. Pertama, trickle-down—menetesnya manfaat ke bawah—belum merata. Investasi baru dan sektor padat karya belum bangkit sepenuhnya. Kedua, transmisi suku bunga dari BI ke perbankan masih lambat. Spread kredit (selisih bunga pinjaman terhadap biaya dana) belum turun setara pemangkasan BI Rate—terutama untuk UMKM dan KPR—karena faktor persepsi risiko, biaya operasional, dan struktur pendanaan.

Ketiga, kualitas surplus perdagangan perlu dijaga: lebarnya sebagian disumbang import compression (turunnya impor bahan baku/barang modal) yang bila berlarut, dapat menahan ekspansi kapasitas tahun 2026. Keempat, struktur tenaga kerja masih lemah dengan dominasi kerja informal. Kelima, eksekusi program prioritas perlu ditopang sistem: rantai dingin (cold chain) pangan masih terbatas, standar mutu (traceability) perlu diperkuat, dan jadwal kapal/logistik maritim belum ajek. Keenam, ritme belanja pemerintah yang kerap pelan di awal dan ngebut di akhir tahun mengurangi daya dorong fiskal pada semester pertama.

Dengan semangat membangun, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk diperhatikan secara saksama dan praktis. Pertama, percepat transmisi bunga melalui insentif makro prudensial yang adil dan terukur: bank yang paling cepat menurunkan bunga kredit produktif/UMKM dan KPR sederhana memperoleh prioritas likuiditas atau pengurangan giro wajib minimum (GWM); yang tertinggal didampingi agar menyusul.

Kedua, jadikan rantai dingin pangan sebagai infrastruktur kesejahteraan: gudang berpendingin, kendaraan berpendingin, dan standar mutu sederhana yang ditegakkan. Untuk pengadaan yang bersentuhan dengan gizi—sekolah, panti, layanan publik—kontrak berbasis radius (memprioritaskan pemasok lokal) dengan pembayaran digital tertutup (dana langsung ke pemasok terdaftar) akan menekan susut (food loss), merapikan jejak mutu (traceability), dan memastikan uang berputar di sekitar sentra produksi rakyat.

Ketiga, ratakan belanja pemerintah sejak Januari melalui front-loading, early procurement, dan kontrak payung/call-off agar proyek berjalan pada musim yang tepat dan multiplier hadir ketika paling dibutuhkan. Keempat, disiplinkan logistik maritim lewat pembagian peran pelabuhan (feeder–hub) dan SLA (service level agreement) untuk waktu sandar, bongkar muat, dan jadwal kapal; ketika kapal dan kontainer tak lagi menebak-nebak, disparitas harga antarwilayah akan menurun.

Kelima, tegakkan kepastian hukum secara senyap namun konsisten: satu-dua contoh penegakan yang adil sering lebih efektif menurunkan premi risiko dan mengundang investasi asing jangka panjang yang membawa teknologi serta peningkatan keterampilan. Keenam, tajamkan diplomasi ekonomi ke Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dan mutual recognition standar—memberi pintu lebih lebar bagi ekspor bernilai tambah ketika tarif impor AS dan konfigurasi rantai pasok global berubah.

Kesimpulannya, tahun pertama pemerintahan Prabowo menghasilkan stabilitas yang nyata dan arah kebijakan yang konsisten pro-pertumbuhan. Tantangannya kini bukan menjaga angka, melainkan menghidupkannya. Tantangan global—proteksionisme dagang, perang tarif, dan geopolitik—tidak bisa dihindari, tetapi bisa diantisipasi dengan langkah yang cepat, tertib, dan terukur.

Bila kebijakan domestik semakin presisi dan disiplin eksekusinya dijaga, stabilitas yang kini tertulis di data akan turun menjadi kesejukan yang dirasakan keluarga: harga pangan yang ajek, upah riil yang lebih kuat, dan kredit produktif yang lebih mudah dijangkau. Maka dengan rendah hati, kita dapat mengatakan, setahun Prabowo adalah tahun fondasi yang berhasil. Namun, fondasi hanya bermakna jika di atasnya berdiri rumah yang nyaman. Tahun kedua adalah saat memastikan ”angka yang menjanjikan” benar-benar berubah menjadi ”rasa yang sampai di meja makan”. Di situlah keberhasilan ekonomi menemukan maknanya yang paling manusiawi.

Anton Hendranata, Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, CEO BRI Research Institute