Setelah Dana Segar, Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sejak Jumat (12/9/2025) telah menempatkan dana Rp 200 triliun di lima bank negara sebagai deposito yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Paralel, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan IV-2025.

”Jadi, saya pastikan, dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini (Jumat). Dan, mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan ke kredit sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat.

Skemanya berupa deposito yang bisa ditarik pemerintah sewaktu-waktu atau deposito ”on call”.

Dana senilai Rp 200 triliun tersebut selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI) sebagai bagian manajemen arus kas pemerintah. Saldo total di BI, sebagaimana disampaikan Purbaya, mencapai Rp 425 triliun. Saldo ini bergerak setiap hari seiring dana pemerintah yang masuk dan keluar.

Kelima bank negara yang menjadi tujuan penempatan dana pemerintah adalah BRI (Rp 55 triliun), BNI (Rp 55 triliun), Bank Mandiri (Rp 55 triliun), BTN (Rp 25 triliun), dan BSI (Rp 10 triliun). Skemanya berupa deposito yang bisa ditarik pemerintah sewaktu-waktu atau deposito on call.

Ketentuan terkait penempatan dana ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Sempat disebarkan ke wartawan, dokumen ini ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan.

Tenor penempatan, merujuk keputusan itu, adalah enam bulan dan dapat diperpanjang. Adapun merujuk keterangan Purbaya, bunga yang diperoleh pemerintah dari penempatan dana itu sekitar 4 persen. ”Ini sama dengan bunga yang kita dapat kalau kita taruh di BI. Jadi, pemerintah enggak rugi, perbankan pun untung karena lebih murah,” katanya.

Meski bisa ditarik sewaktu-waktu, Purbaya meyakinkan, pemerintah memiliki manajemen kas. Dengan demikian, bank penerima dana bisa menyalurkannya ke sektor riil tanpa harus khawatir pemerintah mendadak menarik dana itu kembali.

Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu, Kamis (11/9/2025), bank penerima dilarang menggunakan dana pemerintah untuk membeli surat berharga negara (SBN) ataupun sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI).

”Intinya, kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga bisa disalurkan dalam bentuk kredit produktif. Tapi, tentu tidak boleh dipakai untuk membeli SBN karena itu kontraproduktif,” katanya.

Purbaya mengatakan, bank pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana tersebut. ”Begini, kalau dia (bank) enggak pakai, dia rugi sendiri. Kan, ada cost, sekitar 4,5 (persen). Kalau dia enggak mengeluarkan kredit, kan, dia harus bayar uang cost itu,” katanya.

Sesaat setelah memberikan keterangan kepada wartawan, Purbaya menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Agendanya adalah membahas persiapan paket ekonomi, termasuk anggarannya. Rapat koordinasi lanjutan bersama kementerian terkait lainnya akan digelar Senin (15/9).

”Kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk segera disiapkan. Dan, paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, programnya berjumlah ”8+4”. Ia sebutkan beberapa di antaranya. Pertama, program untuk menaikkan tingkat penerimaan kerja atau magang bagi mahasiswa yang baru lulus.

Kedua, perluasan insentif pajak yang ditanggung pemerintah, dari industri padat karya ke beberapa sektor lainnya. Ketiga, melanjutkan program bantuan pangan untuk tiga bulan berikutnya, yakni Oktober-Desember 2025.

Kempat, mendorong pekerja lepas atau pekerja mitra, seperti pengemudi ojek daring, terjaring dalam program jaminan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian.

Kelima adalah fasilitas keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakses renovasi dan kepemilikan rumah. ”Dan, kita sedang mempersiapkan juga program-program cash forward ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan ataupun di sektor perumahan,” katanya.

Sementara itu, program debirokratisasi dan deregulasi, Airlangga melanjutkan, akan mulai berlaku per 5 Oktober 2025. Dengan adopsi skema fiktif positif, kepastian bagi usaha diharapkan semakin meningkat.

Skema fiktif positif adalah ketentuan bahwa jika tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, suatu permohonan perizinan dianggap disetujui secara hukum.

Dalam kesempatan sama, Purbaya menyatakan mendukung penuh paket kebijakan pemerintah. ”Semaksimal mungkin. Saya ingin nanti di akhir tahun, semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi, enggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan,” katanya.

Jadi, enggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan.

Purbaya menambahkan, pemerintah juga membentuk Tim Percepatan Program Prioritas Nasional. Tim ini terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Investasi.

”Jadi, ini bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang yang dampaknya jangka panjang. Jadi selama ini, (belanja) yang macet-macet akan kita lancarkan dan dana-dana saya yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan,” katanya.