Setelah Surat Trump, Indonesia Tetap Berharap Sambil Upayakan Diversifikasi Pasar

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia melihat masih ada peluang untuk negosiasi ulang terkait tarif impor Amerika Serikat. Secara paralel, Indonesia terus mendiversifikasi pasar, khususnya dengan memperkuat pasar tradisional dan menjangkau pasar nontradisional.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah berada di AS untuk bernegosiasi. Hasilnya masih harus ditunggu.

”Kalau pandangan saya pribadi, sepertinya peluang untuk negosiasi ulang masih ada, termasuk apakah nanti bisa kita minta penundaan lagi untuk memperpanjang waktu negosiasi,” kata Dave setelah raker Komisi I dengan Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurut dia, peluang itu masih ada karena Indonesia bisa membeli produk AS, seperti petroleum, pangan, atau mesin-mesin berat. Begitu pula dengan investasi Indonesia di AS, baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam penjajakan.

Dave melanjutkan, setiap pihak boleh memiliki pendapat terkait strategi dan tawaran Indonesia dalam bernegosiasi. Namun, hal yang patut diingat adalah proses negosiasi melibatkan dua pihak.

”Kita mungkin terus mendorong, tetapi kalau dari sana belum bisa memberikan jawaban karena satu hal dan lain-lain, jadi saya belum bisa bilang satu pihak tidak bisa disalahkan. Semuanya masih bekerja secara optimal,” ujar Dave.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno sepakat, tenggat tarif berlaku adalah 1 Agustus 2025 sehingga masih ada waktu untuk negosiasi. Indonesia telah menyampaikan beberapa penawaran kepada AS. Namun, penawaran-penawaran itu belum bisa dibocorkan karena negosiasi masih berjalan. 

”Negosiasi masih berproses. Hasilnya, ya, tergantung negosiasinya, itu menjadi ranahnya Pak Airlangga,” ucap Havas.

Presiden AS Donald Trump telah mengirim surat berisi besaran tarif impor kepada 14 negara mitra dagang, Senin (7/7/2025) waktu setempat atau Selasa (8/7/2025) WIB. Untuk Indonesia, besaran tarif tidak berubah dari yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni 32 persen. 

Dalam surat itu, Trump menyatakan bisa memodifikasi tarif menjadi lebih rendah asalkan pemerintah dan pengusaha Indonesia membangun pabrik manufaktur di AS. Selain itu, RI dapat menghapus pengenaan tarif dan nontarif atas produk AS serta meniadakan kebijakan hambatan perdagangan dengan AS. Pemungutan tarif berlaku per 1 Agustus 2025.

Havas melanjutkan, keputusan AS bahwa tarif Indonesia tidak berubah tidak terpengaruh oleh BRICS. Sebelumnya, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen kepada BRICS karena dinilai anti-AS.

”Tidak, karena banyak negara bukan BRICS juga dikirimi surat. Tidak ada kaitannya itu,” tuturnya.

Di tujuh negara anggota ASEAN, Vietnam merupakan negara yang mendapat tarif paling rendah, yaitu 20 persen, turun dari 46 persen. Selain Indonesia, Malaysia terkena tarif 25 persen, Thailand 36 persen, Kamboja 36 persen, serta Myanmar dan Laos 40 persen.

Vietnam berhasil bernegosiasi dengan AS. Hanoi menawarkan pembebasan total bea masuk untuk semua produk impor dari AS. Selain itu, Hanoi mulai bersikap keras terhadap China, terutama soal antidumping.

Terkait strategi Indonesia, Dave melanjutkan, Indonesia bisa berusaha membuka pasar ekspor baru dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain. ”Agar memastikan perdagangan kita tidak satu sisi saja, tetapi justru fleksibel,” ujarnya.

Havas menambahkan, peran AS dalam perdagangan global hanya 15 persen, sisanya di luar AS. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus mendiversifikasi mitra perdagangan.

”Tidak hanya dengan Amerika, tapi juga dengan pasar tradisional kita perbaiki lagi, seperti dengan Uni Eropa, serta pasar-pasar baru, seperti di Afrika dan Amerika Latin,” kata Havas.

Untuk di Asia Tenggara, menurut Havas, perlu ada tinjauan tentang konteks perdagangan di kawasan tersebut, khususnya hambatan-hambatan perdagangan. Indonesia juga harus meningkatkan perdagangan antarnegara bagian atau provinsi, misalnya dengan Malaysia dan kawasan Selat Malaka.

”Supaya kita bisa menciptakan suatu resiliensi ekonomi sehingga kita tidak mudah shock kalau ada faktor-faktor eksternalnya,” tutur Havas.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan, Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen dalam menyusun RAPBN 2026. ”Itu sudah mempertimbangkan faktor tarif Trump,” ujarnya.