Si Kaya Tambah Kaya, Miliaran Orang Kelaparan, Ketimpangan jadi Perhatian G20

JOHANNESBURG, SELASA — Kesenjangan kekayaan dianggap sebagai darurat global yang mengancam demokrasi dan kohesi sosial. Para pakar mendesak para pemimpin G20 untuk membentuk panel internasional guna menangani krisis tersebut.

Keprihatinan itu tecermin dalam laporan yang disusun oleh gugus tugas ahli yang dibentuk atas inisiatif Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, menjelang KTT G20 di Johannesburg pada 22–23 November 2025. 

Dalam laporan terbarunya, Komite Luar Biasa Ahli Independen untuk Ketimpangan Global yang dipimpin ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz memperingatkan bahwa darurat ketimpangan ekonomi telah membuat miliaran orang kelaparan. Kondisi ini juga berpotensi memburuk di bawah pendekatan perdagangan hukum rimba yang diterapkan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

“Dunia telah memahami bahwa kita menghadapi darurat iklim. Kini saatnya kita juga menyadari bahwa kita menghadapi darurat ketimpangan. Ini bukan hanya tidak adil dan merusak kohesi sosial, melainkan juga menjadi masalah bagi ekonomi dan politik kita,” ujar Stiglitz dalam pernyataan di Johannesburg, Selasa (4/11/2025).

Laporan menyebutkan, saat ini satu dari empat orang di seluruh dunia sulit makan, sementara kekayaan miliarder mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Antara tahun 2000 dan 2024, 1 persen populasi dunia menyerap 41 persen dari seluruh kekayaan baru. Sementara itu, 50 persen penduduk termiskin hanya memperoleh bagian 1 persen. Data itu diambil dari World Inequality Lab.

Para ekonom dalam komite itu memperingatkan bahwa lebih dari 70 triliun dollar AS kekayaan warisan akan diteruskan ke generasi berikutnya dalam satu dekade mendatang. Hal ini berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi global.

Laporan tersebut menilai ketimpangan ekonomi berdampak melemahkan demokrasi dan mendorong otoritarianisme. “Ketimpangan mengikis kepercayaan terhadap lembaga, memicu polarisasi politik, dapat mengurangi partisipasi di antara warga miskin, dan menciptakan berbagai ketegangan sosial,” tulis laporan yang dikomisi oleh Ramaphosa selaku pemegang presidensi G20 tahun 2025 ini.

Ketimpangan mengikis kepercayaan terhadap lembaga, memicu polarisasi politik, dapat mengurangi partisipasi di antara warga miskin, dan menciptakan berbagai ketegangan sosial.

Stiglitz mengatakan, lebih dari 80 persen negara di dunia mengalami ketimpangan tinggi menurut definisi Bank Dunia. Negara-negara ini tujuh kali lebih rentan mengalami kemunduran demokrasi dibandingkan negara dengan tingkat ketimpangan rendah.

Oleh karena itu, intervensi negara-negara G20 sangat diperlukan. Gugus tugas G20 mengusulkan pembentukan Panel Internasional tentang Ketimpangan. Panel itu diusulkan meniru model panel krisi lingkungan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Panel ketimpangan ini akan menganalisis penyebab dan dampak ketimpangan, dari kepemilikan tanah hingga penghindaran pajak.

Panel yang diusulkan itu diharapkan memantau tren ketimpangan antarnegara dan antarkelas ekonomi, serta membantu merancang kebijakan fiskal yang lebih adil. Kebijakan fiskal itu di antaranya merancang pajak bagi perusahaan multinasional dan individu superkaya, menghapuskan sistem monopoli, stabilisasi harga, dan restrukturisasi utang negara-negara miskin.

“Ini bukan sekadar masalah moral, melainkan ancaman langsung terhadap kestabilan global. Kita memerlukan lembaga yang mampu menyatukan bukti dan mendorong aksi nyata sebagaimana IPCC melakukannya untuk iklim,” kata Stiglitz.

Panel juga bertugas memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga global.

Laporan gugus tugas menyoroti risiko dari kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Salah satunya, penerapan tarif sepihak terhadap mitra dagang. “Dunia baru ini, di mana pihak berkuasa melanggar aturan tanpa konsekuensi, dan kita bergerak menjauh dari tatanan internasional berbasis aturan menuju hukum rimba, dapat memperkuat pola perdagangan, investasi, dan teknologi yang tidak setara,” tulis laporan tersebut.

Ia meragukan kebijakan AS yang akan memegang presidensi G20 selanjutnya. “Saya tidak berharap Washington, yang akan menjadi presiden G20 berikutnya, akan mendukung proposal untuk panel kesetaraan, tetapi mudah-mudahan sebagian besar negara pada akhirnya akan bergabung,” katanya.

Ramaphosa menyebut laporan ini sebagai cetak biru menuju kesetaraan yang lebih baik. Ia berjanji untuk menempatkannya di pusat agenda internasional selama kepemimpinan Afrika Selatan di G20.

“Menangani ketimpangan adalah tantangan generasi kita yang tak bisa dihindari. Laporan ini menguraikan langkah-langkah bijak dan pragmatis yang dapat kita ambil untuk menguranginya,” kata Ramaphosa dalam pernyataannya.

Hasil laporan ini akan diserahkan kepada para pemimpin G20 yang berkumpul di Johannesburg pada 22–23 November 2025.

Pada awal September, Trump menyatakan tidak akan menghadiri KTT G20 di Johannesburg. Ia mengutus Wakil Presiden AS JD Vance untuk hadir.

Trump mengatakan, AS akan menjadi tuan rumah G20 berikutnya pada 2026. Lokasinya di resor golf dan konferensi mewah milik Trump di National Doral, Florida. Ia menegaskan keluarganya tidak akan mendapat keuntungan finansial dari acara tersebut.

Keputusan tersebut menandai absennya Presiden AS dari forum ekonomi global terbesar dunia, di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara Washington dan Pretoria.

Pada Februari 2025, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan bahwa ia tidak akan menghadiri pertemuan G20 di Afrika Selatan. Menurut Rubio, kebijakan tuan rumah tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat.

“Saya tidak akan menghadiri KTT G20 di Johannesburg. Afrika Selatan melakukan hal-hal yang sangat buruk. Mereka menyita properti pribadi dan menggunakan G20 untuk mempromosikan solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan,” katanya dalam unggahan di platform X pada awal Februari.

Rubio mengkritik tema “Solidarity, Equality, Sustainability” yang diangkat di KTT presidensi G20 di Afrika Selatan sebagai agenda yang tidak sejalan dengan nilai-nilai AS. “Tugas saya adalah memajukan kepentingan nasional Amerika, bukan membuang uang pembayar pajak atau memelihara anti-Amerikanisme,” ujarnya.

Menurut Associated Press, pernyataan Rubio merujuk pada kebijakan penyitaan tanah tanpa kompensasi yang tengah dibahas di Afrika Selatan sebagai bagian dari agenda reformasi agraria. Rubio menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak milik dan kepastian hukum yang menjadi dasar kerja sama ekonomi dengan AS.

Hingga Selasa (4/11/2025), Pemerintah AS belum memberikan tanggapan resmi atas usulan pembentukan panel ketimpangan ekonomi internasional yang diajukan di bawah presidensi Afrika Selatan dalam forum G20.

Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang memegang presidensi G20. G20 mempertemukan Uni Afrika dan Uni Eropa dalam forum ekonomi terbesar dunia. Forum ini mewakili 85 persen pendapatan domestik bruto (PDB) global, 75 persen perdagangan internasional, dan dua pertiga populasi dunia.

KTT G20 dibentuk setelah krisis perbankan global tahun 2008 untuk menjadi forum ekonomi yang lebih representatif dibandingkan kelompok negara maju, G7. Anggotanya mencakup negara-negara besar dan berkembang. Di tingkat menteri, G20 dibentuk tahun 1999, sedangkan format KTT dimulai tahun 2008. (AFP/Reuters/AP)