Siapa Topan Ginting yang Menyeret Nama Bobby Nasution dalam OTT KPK di Sumut?

Topan Obaja Putra Ginting merupakan kepala dinas ketiga yang menjadi tersangka korupsi dalam empat bulan kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Namun, kejatuhan Topan berbeda dari dua lainnya.

Topan disebut-sebut sebagai ”ketua kelas” dan orang nomor satu Bobby di pemerintahan. Kejatuhannya menjadi pukulan telak bagi Bobby dan kekuatan politik Joko Widodo.

Operasi tangkap tangan oleh KPK di wilayah Sumut pada Kamis (26/6/2025) menimbulkan gonjang-ganjing politik di Sumut, bahkan nasional.

Alasannya, satu dari lima tersangka yang ditangkap adalah orang dekat Bobby, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut Topan Ginting.

Status Topan terlihat berbeda dibandingkan kepala dinas lainnya. Sejak Bobby menjabat Wali Kota Medan, Topan selalu berada di lingkaran pertama Bobby.

Dia mengerjakan proyek-proyek penting Bobby. Ia, misalnya, menjadi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Medan.

Topan lalu ditunjuk menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan saat Pemilihan Gubernur Sumut 2024. Hanya berselang empat hari setelah Bobby dilantik menjadi Gubernur Sumut, Topan langsung diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut pada 24 Februari 2025.

Selama mendampingi Bobby, Topan sudah beberapa kali diterjang isu dugaan korupsi. Namun, Topan selalu lolos dari sejumlah kasus.

”Kita bisa lihat selama Bobby menjabat Wali Kota Medan. Orang dekatnya tidak bisa disentuh meskipun dalam kasus yang sudah terang benderang,” kata Elfanda Ananda, pengamat anggaran dan kebijakan publik yang juga mantan Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025), mengatakan, KPK menangkap lima tersangka kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut dengan total nilai proyek Rp 231,8 miliar.

Lima tersangka yang ditangkap ialah Topan (TOP), Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Heliyanto (HEL) dari Satker PJN Wilayah I Sumut, M Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT RN.

Korupsi proyek pembangunan jalan di PUPR Sumut bermula pada 22 April 2025 ketika KIR dan DNG selaku calon kontraktor bersama dengan Topan dan RES melakukan survei off-road.

Bobby bersama para tersangka kemudian ikut meninjau jalan itu pada 24 April. KPK menyebut, seharusnya calon kontraktor tidak bisa berhubungan dengan pejabat pemerintahan.

Setelah survei tersebut, kata Asep, Topan memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan/penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan Sipiongot-batas Labusel dan proyek pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot.

Proses e-katalog pun diatur untuk memenangkan PT DGN dalam proyek pembangunan jalan Sipiongot-batas Labusel. Sementara itu, untuk proyek lain disarankan penayangan paketnya diberi jeda seminggu agar tidak terlalu mencolok.

Topan diduga telah menerima Rp 2 miliar sebagai pembayaran awal dari komisi 4-5 persen atau berkisar Rp 9 miliar-Rp 11 miliar dari total nilai proyek Rp 231,8 miliar.

Sejak dilantik menjadi Gubernur Sumut, Bobby sudah mengganti 12 pejabat teras Pemprov Sumut. Mereka yang diganti adalah orang dekat gubernur Sumut sebelumnya, Edy Rahmayadi, yang menjadi rival Bobby pada Pilgub Sumut yang berlangsung panas.

Tiga orang dekat Bobby dari Pemkot Medan ditempatkan di posisi strategis. Selain Topan, ada Sulaiman Harahap yang diangkat dari Kepala Inspektorat Pemkot Medan menjadi Kepala Inspektorat Pemprov Sumut.

Lalu, Sutan Tolang Lubis dipromosikan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Medan menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut.

Yang terbaru, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi dicopot dari jabatannya melalui mekanisme pengunduran diri, Selasa (3/6/2025). Saat ditanya wartawan, Bobby menyebut Parid mengundurkan diri dari badan usaha milik Pemprov Sumut itu tanpa menyebut alasannya.

Drama politik birokrasi di Sumut sebelumnya sudah berlangsung panas. Kasus korupsi lama yang melibatkan dua kepala dinas orang dekat Edy Rahmayadi diungkit kembali.

Pertama, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut Zumry Sulthony ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumut pada kasus korupsi penataan cagar budaya situs Benteng Putri Hijau di Deli Serdang tahun anggaran 2022. Kerugian negara Rp 817 juta.

Zumry ditetapkan menjadi tersangka pada 11 Maret 2025, kurang dari sebulan setelah Bobby dilantik.

Bulan berikutnya, giliran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus yang terseret. Kejaksaan Negeri Batubara menetapkan Ilyas sebagai tersangka rasuah proyek belanja perangkat lunak perpustakaan digital untuk SD dan SMP saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Batubara tahun anggaran 2021.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut Mulyadi Simatupang juga dicopot dari jabatan karena dianggap menyinggung Bobby di grup Whatsapp para pejabat Pemprov Sumut.

”Dia mengirim percakapan, tetapi di grup (Whatsapp) resmi pemerintah. Kan, enggak cocok, ya,” kata Bobby pada April lalu. Mulyadi, Zumry, dan Ilyas selama ini dikenal sebagai loyalis Edy Rahmayadi.

Menurut Elfanda, selama ini orang dekat Bobby seakan tak tersentuh. Topan pernah tersangkut kasus proyek gagal pembangunan 1.700 lampu jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Medan.

Proyek senilai Rp 25,7 miliar itu lalu disebut sebagai proyek ”lampu pocong” karena banyak yang tidak berfungsi dan dibangun di tempat yang tidak seharusnya.

”Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga dipergunakan untuk membersihkan kasus lampu pocong dengan menyebutnya total loss. Kejaksaan diduga menjadi institusi yang ditugaskan menagih kerugian negara dari kontraktor. Ini menunjukkan kekuasaan Bobby yang sangat kuat,” kata Elfanda.

Menurut Elfanda, hal itu diperkirakan tak lepas dari posisi Bobby yang merupakan menantu Jokowi. Namun, peta politik nasional saat ini sudah berubah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi namanya yang terseret kasus rasuah Topan, Bobby menyebut hubungannya dengan Topan sama dengan pejabat lainnya.

”Banyak yang dibawa dari pemkot. Ada Pak Sulaiman Harahap (Kepala Inspektorat Pemprov Sumut) dan ada beberapa yang kita bawa dari Medan,” kata Bobby.

Namun, Bobby tidak menyangkal bahwa dia meninjau jalan rusak bersama Topan dan tersangka lainnya.

”Ini jujur, ya, saya baru tahu yang bersangkutan, yang kena ini, yang dari pengusahanya itu ikut (meninjau jalan dengan kendaraan off-road). Bahkan, mobilnya di depan mobil saya,” kata Bobby.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sumut, Faisal Riza, mengatakan, sulit melepaskan peristiwa penangkapan orang dekat Bobby dari perspektif politik. Kasus ini menjadi indikator seberapa besar kekuatan politik Bobby saat ini.

Bahkan, lebih jauh lagi, kasus ini juga menjadi pertaruhan kekuatan politik Jokowi. ”Faktanya memang baru sekarang aparat penegak hukum seperti KPK mulai menyasar,” kata Faisal.

Kasus korupsi tersebut juga menjadi koreksi penting atas kinerja dan komitmen Bobby dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penangkapan orang dekat Bobby tersebut menunjukkan fakta, ”Ternyata komitmennya lemah,” kata Faisal.