Siapakah Hasto Kristiyanto dan Mengapa Hasto Ditahan KPK?

Hasto Kristiyanto merupakan politisi PDI Perjuangan. Saat ini Hasto menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P. Karier politiknya antara lain diawali dengan menjadi Wakil Sekretaris Bidang II Media Massa dan Penggalangan DPP PDI-P pada 2002. Sebelum bergabung di PDI-P, Doktor Bidang Kajian Stategis dan Global Universitas Indonesia (UI) ini pernah berkarir di perusahaan BUMN PT Rekayasa Industri.

Dari penelusuran arsip Kompas, Nama Hasto mulai muncul di Harian Kompas pada 2004. Saat itu Hasto menjadi Wakil Sekretaris Panitia Pemenangan Pemilihan Umum Pusat PDI-P pada Pemilu 2004. Ia juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2004. Didukung 29.850 suara, ia terpilih sebagai anggota DPR periode 2004–2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliput Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.

Fraksi PDI-P menugaskan Hasto di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdangangan, perindustrian, investasi, dan koperasi. Hasto juga menjadi juru bicara Fraksi PDI-P di DPR.

Salah satu gebrakannya saat itu ialah menggalang hak interpelasi terkait surat Sekretaris Wakil Presiden (Setwapres) yang berisi arahan wapres kepada para menteri untuk tidak terlalu menganggap penting rapat kerja dengan DPR karena dianggap membuang- buang waktu dan tenaga. Reaksi keras DPR berujung pada pengunduran diri Setwapres.

Pada Pemilu 2009, Hasto menjadi bagian dari Tim Kampanye Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden. Hasto menjadi Sekretaris II Tim Kampanye Mega-Prabowo. Sedangkan di PDI-P, Hasto berkiprah sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kesekretariatan DPP PDI-P.

Ia ditunjuk sebagai Wakil Sekjen dalam Kongres III PDI-P pada 6–9 April 2010 di Bali. Sebagai Wakil Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto tercatat turut mendampingi Megawati pada Konferensi Internasional Partai-partai Politik Asia (ICAPP) di Kamboja pada Desember 2010.

Selanjutnya, saat Pemilu 2014, Hasto ditunjuk sebagai Koordinator Juru Bicara Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Setelah Pemilu 2014,  Hasto ditunjuk oleh Presiden terpilih Joko Widodo sebagai deputi Tim Transisi Pemerintahan. Tim ini bertugas menyiapkan peralihan pemerintahan 2014-2019.

Pada 26 Oktober 2014 Hasto dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI-P menggantikan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyebutkan Hasto sempat digadang-gadang menjadi menteri. “Namun, saya perintahkan dia tetap bertugas di partai,” ujar Megawati (Kompas, 29/11/2014).

Beberapa waktu kemudian, Kongres IV PDI-P pada 9–11 April 2015 di Bali menetapkan Hasto sebagai Sekjen PDI-P untuk masa jabatan 2015–2019. Selanjutnya, dalam Kongres V PDI-P pada 8–11 Agustus 2019 di Nusa Dua, Bali, Hasto kembali dipercaya menduduki jabatan Sekjen PDI-P untuk kedua kalinya.

Sejak kemarin, Kamis (20/1/2025), nama Hasto Kristiyanto menjadi atensi warganet. Atensi warganet ini dipantau melalui aplikasi Talkwalker. Sepanjang satu pekan terakhir (14-20 Februari 2025), jumlah unggahan konten terkait “Hasto” sudah mencapai 43.875 unggahan. Dari unggahan tersebut telah menghasilkan 259.829 interaksi warganet.

Atensi terhadap konten Hasto ini disebabkan oleh penahanan Sekjen PDI-P ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025. Penahanan ini terkait dengan kasus dugaan suap dan upaya menghalangi proses hukum dalam kasus Harun Masiku, buronan KPK. Dalam keterangannya, KPK menyebutkan Hasto Kristiyanto akan ditahan selama 20 hari.

Salah satu akun yang mengunggah awal peristiwa penahanan Hasto ialah akun X John Sitorus. Unggahan konten ini antara lain berisi informasi berita terkini penahanan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.

Disebutkan Hasto ditahan meski tidak ada kerugian negara, tidak ada bukti korupsi, dan tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi.  Konten yang diunggah pada 20 Februari 2025 pukul 18.35 tersebut telah menghasilkan 250.900 ribu impresi pengguna media sosial X dan 5.300 interaksi pengguna X.

Sebagaimana disebutkan KPK, dugaan kasus hukum Hasto Kristiyanto bermula dari penetapan tersangka Harun Masiku oleh KPK pada 9 Januari 2020. Harun Masiku adalah calon anggota legislatif DPR dari PDI-P pada Pemilu 2019.

Harun tidak terpilih sebagai anggota DPR setelah kalah suara dari caleg lain. Namun karena peraih suara terbanyak di dapil meninggal dunia, Harun diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan agar ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Hampir lima tahun berselang, Hasto kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Hasto diduga bersama-sama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan. Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan pada kasus yang sama. Penyidik KPK kemudian memutuskan menahan Hasto untuk mempermudah proses penyidikan dan pemeriksaan.

Saat hendak dibawa ke mobil tahanan, Hasto menyatakan dirinya telah kooperatif mengikuti pemeriksaan sebagai tersangka. Hasto juga meminta agar kasus ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa terkecuali. (Kompas, 21/2/2025).

Reaksi Hasto tersebut ternyata menjadi yang paling ditunggu warganet. Dari lima interaksi yang paling banyak mendapat atensi, konten terkait reaksi Hasto atas penahanan dirinya menjadi yang paling banyak diikuti warganet.

Konten yang paling banyak mendapat atensi warganet diunggah oleh akun Twitter Gelora News. Unggahan ini berisi informasi “Digiring ke Rutan KPK, Hasto Minta Keluarga Jokowi Diperiksa”. Konten yang diunggah pada 20 Februari 2025 pukul 19.32 ini mendapatkan 605.800 impresi dan 23.700 interaksi pengguna akun X.

Berikutnya, konten kedua yang terbanyak mendapat atensi warganet ialah unggahan dari akun X @MurtadhaOne1 pada 20 Februari 2025 pukul 22.11. Unggahan ini berisi konten “Dengan memakai rompi oranye, Hasto berharap bahwa penangkapan dirinya menjadi momentum @KPK_RI untuk berani memeriksa keluarga Jokowi”. Hingga 21 Februari 2025 pukul 06.00, konten ini sudah mendapatkan 752.900 impresi dan 20.100 interaksi dari pengguna akun X.

Sebagai Sekjen partai politik terbesar di Indonesia, reaksi Hasto atas penahanan dirinya menjadi momentum yang ditunggu publik. Demikian pula dengan sikap PDI-P. Merespon penahanan Hasto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kemudian mengeluarkan instruksi harian. Seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri

Megawati juga menginstruksikan kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P untuk menunda perjalanan menuju kegiatan retret di Magelang, pada 21-28 Februari 2025. Para kepala daerah ini juga diinstruksikan tetap berada dalam komunikasi aktif.

Dampak politik penahanan hasto sudah diberikan PDI-P. Hingga 21 Februari 2025 pukul 13.00 jumlah unggahan terkait Hasto terus bertambah menjadi 52.003 unggahan dan 323.803 engagement. Posisi Hasto sebagai petinggi partai dan reaksi awal PDI-P membuat peristiwa ini dapat memiliki implikasi politik yang penuh kejutan di hari-hari mendatang. (LITBANG KOMPAS)