Siasat Jepang, Korsel, dan China Hadapi Tarif Trump

SEOUL, SELASA — Sejumlah negara mengeluarkan reaksi beragam setelah menerima kiriman ”surat cinta” dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jepang dan Korea Selatan, dua sekutu AS di Asia, menyatakan akan tetap melanjutkan dialog hingga tenggat yang baru berakhir.

Sementara China mengingatkan kembali soal gejolak pada perdagangan dunia sambil terus mendorong perkuatan multilateralisme.

Kementerian Perindustrian Korea Selatan, dalam pernyataanya, Selasa (8/7/2025), mengatakan, pemerintah akan meningkatkan proses negosiasinya selama periode tersisa agar kedua pihak mendapatkan keuntungan. Hal senada disampaikan pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang juga berencana untuk melanjutkan proses negosiasi hingga batas waktu 1 Agustus mendatang.

Meski menyesalkan, Ishiba mengatakan, mereka akan terus berdialog dengan AS. ”Jepang akan secara aktif mencari peluang kesepakatan yang menguntungkan kedua negara sekaligus melindungi kepentingan nasionalnya,” kata Ishiba seusai rapat kabinet, Senin.

Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara yang pertama kali mendapat kiriman surat dari Gedung Putih terkait kebijakan tarif. Tidak ada perubahan kebijakan tarif yang diterima Seoul karena angkanya sama dengan yang telah ditetapkan Trump pada 2 April. Adapun untuk Jepang, terjadi peningkatan 1 persen dibandingkan dengan pengumuman pertama yang menyebut tarif 24 persen bagi ”Negeri Matahari Terbit” ini.

Trump dalam surat dua halaman kepada Presiden Lee Jae-myung menyebut hubungan kedua negara jauh dari relasi timbal balik. Untuk itu AS akan mengenakan tarif bea masuk 25 persen pada semua produk Korsel. Hal itu bisa dihindari jika barang-barang tersebut diproduksi di AS.

Trump juga mendorong Seoul untuk menghilangkan hambatan tarif dan nontarif serta akan menerima proposal Seoul yang berisi upaya untuk mengurangi ketertutupan pasar Korea Selatan bagi produk asal AS.

Selama ini, Trump tampaknya melihat hubungan dagang AS dan Korsel tidak seimbang. Surplus perdagangan Korsel dengan AS mencapai 55,6 miliar dollar AS pada 2024, naik 25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meski mendapat tekanan dari Trump, kepercayaan warga Korea Selatan pada pemerintahan PM Lee tidak goyah. Hal ini juga terlihat dari indeks saham acuan KOSPI yang naik 1,6 persen pada awal sesi perdagangan. Kondisi ini dibaca sebagai indikasi optimisme pasar bahwa masih ada waktu bagi Seoul untuk membuat kesepakatan.

Analis politik Park Sang Byoung menilai, publik telah memperhitungkan gaya kepemimpinan Trump. Untuk itu ia mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Trump selama hasilnya tidak menempatkan Korsel dalam posisi yang buruk, seperti yang dialami Jepang, Taiwan, atau China.

”Bersikaplah defensif, tetapi jangan mudah menyerah. Itulah yang diinginkan warga Korea Selatan dari Presiden Lee,” kata Park.

Ekonom Morgan Stanley Kathleen Oh juga mengatakan, peluang Korsel untuk membuat kesepakatan dengan AS terbuka karena Trump tampaknya mencari konsesi pada hambatan nontarif dan kerja sama industri.

Meski sama-sama dikenai tarif 25 persen oleh AS, dampak kebijakan itu mengakibatkan tekanan lebih berat pada perekonomian Jepang ketimbang Korsel. Perusahaan sekuritas SMBC Nikko Securities memperkirakan kebijakan Trump itu bisa memangkas 0,26 persen poin pertumbuhan ekonomi Jepang tahun fiskal 2025. Upah riil bulan Mei turun cepat dalam dua tahun terakhir.

”Meskipun Jepang kemungkinan besar menghindari skenario terburuk, tarif sebesar 25 persen akan tetap merugikan laba eksportir hingga 25 persen,” kata Kazuki Fujimoto, analis Japan Research Institute. ”Jika laba perusahaan memburuk, sulit untuk mencegah perusahaan mengurangi upaya untuk menaikkan upah,” ucapnya.

Situasi ini juga bisa berdampak pada pemerintahan PM Ishiba. Jajak pendapat media baru-baru ini menunjukkan koalisi yang berkuasa di bawah Ishiba mungkin gagal mempertahankan mayoritas di majelis tinggi, yang dapat mempersulit negosiasi perdagangan, kata para analis.

Berbeda dengan Jepang dan Korsel yang menyatakan akan melakukan negosiasi, Beijing menyebut tindakan Trump memicu kembali ketegangan perdagangan. China yang menjadi sasaran utama kebijakan tarif Trump memiliki waktu hingga 12 Agustus untuk mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Trump.

Beberapa waktu lalu, kedua negara telah menyepakati untuk mengurangi tekanan pada perdagangan global seusai melakukan pembicaraan. Rata-rata tarif AS atas barang produksi China yang masuk ke ”Negeri Paman Sam” saat ini adalah 51,1 persen, turun dari penetapan semula di atas 100 persen.

Sementara rata-rata bea masuk barang AS ke China adalah 32,6 persen. Meski sudah turun, banyak rincian masih belum jelas. Situasi ini membuat para pelaku pasar masih menanti kebijakan yang sesungguhnya, terutama setelah Trump berkirim surat pada sejumlah negara.

Belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah China pascapengiriman surat oleh Trump ke sejumlah negara. Akan tetapi, saat berada di KTT BRICS, Perdana Menteri China Li Qiang menyatakan mereka ingin bekerja sama lebih erat dengan masyarakat internasional, terutama untuk mengembalikan lagi ekonomi dunia pada jalurnya.

”Perdagangan global mengalami perubahan signifikan dengan meningkatnya unilateralisme dan proteksionisme. Ini berdampak buruk pada tatanan ekonomi dan perdagangan internasional serta menimbulkan tantangan serius bagi ekonomi dunia dan pembangunan negara-negara,” kata Li, dilansir dari kantor berita Xinhua.

Dia menambahkan, China bersama dunia internasional akan berupaya menjaga multilateralisme, perdagangan bebas, dan secara aktif mendukung reformasi serta pengembangan WTO untuk perbaikan aturan tata kelola perdagangan global.

Harian People’s Daily yang terafiliasi dengan Pemerintah China menyebut dialog dan kerja sama menjadi pilihan bagi kedua negara untuk mengelola ketegangan hubungan mereka. Pada saat yag sama, harian tersebut juga menyebut kebijakan tarif Trump adalah intimidasi. Menurut harian itu, memegang teguh prinsip dan mengukuhkan posisinya, China bisa melindungi hak dan kepentingannya. (Reuters)