Singgung Program Makan Bergizi Gratis, Megawati: Rp 10.000 Dapat Apa?

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta agar anggaran Rp 10.000 per porsi untuk program makan bergizi gratis dihitung ulang. Presiden ke-5 RI itu menilai alokasi anggaran itu tak rasional.

Saat menjadi pembicara kunci dalam acara peluncuran dan diskusi buku berjudul ”Pilpres 2024 antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, di Jakarta, Kamis (12/12/2024), Megawati mengungkapkan persetujuannya atas rencana program makan bergizi gratis yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia menilai, perencanaan program makan siang gratis itu perlu dikoreksi karena hanya dianggarkan Rp 10.000 per porsi makanan.

”Saya hitung, lho saya juga tukang masak, kok. Orangtua saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung, ya… Rp 10.000. Ya apa ya (apakah cukup?) Apalagi sekarang harga naik,” ungkap Megawati.

Sebagai seseorang yang gemar memasak dan sering turun ke bawah mendengar suara masyarakat, ia mengetahui jika harga bahan-bahan kebutuhan memasak terus merangkak naik. Oleh karena itu, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilainya tidak masuk akal.

”Hai Mas Bowo (Presiden Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi...,” tutur Megawati.

Hai Mas Bowo. Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi.

Ia menegaskan, kritik soal anggaran program makan bergizi gratis itu sebagai bentuk koreksi membangun, agar program yang dibuat Presiden Prabowo lebih realistis.

”Jadi, ya gitu, sory ya Mas (Prabowo), saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang, lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” kata Megawati.

Untuk diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp 71 triliun pada program makan bergizi gratis tahun 2025. Dengan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pada 2029 akan terdapat 82 juta penerima manfaat dari program makan bergizi gratis.

Terkait dengan anggaran Rp 10.000 per porsi untuk setiap anak dalam program makan bergizi gratis, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan, angka tersebut tidak dapat dipukul rata, tetapi merupakan anggaran rata-rata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan anggaran Rp 10.000 per porsi mengacu pada nilai produksi, bukan nilai konsumsi.

Hal tersebut dapat dicapai karena bahan baku dipasok langsung dari petani ataupun nelayan di wilayah tempat program dijalankan. Pengolahannya pun dilakukan oleh warga lokal sehingga biaya produksi dapat diminimalkan.

Program itu sendiri, menurut rencana, akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025. Program tersebut merupakan salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Program ini bertujuan memberikan akses makanan kaya protein kepada anak-anak dan kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Upaya pemerintah ini diharapkan dapat memutus rantai permasalahan gizi buruk sejak dini.

Dedek Prayudi menjelaskan, ada tiga hal yang wajib diutamakan oleh unit pelayanan makan bergizi gratis, yakni kecukupan gizi, food safety, dan tata kelola limbah. Jumlah sekolah yang dilayani oleh setiap unit pelayanan pun berbeda-beda.

”Satu unit layanan MBG (makan bergizi gratis) bertanggung jawab terhadap 3.000 sampai 3.500 anak. Jadi, yang menjadi satuannya bukan jumlah sekolahnya, tetapi jumlah anak atau siswanya. Hal ini karena di setiap daerah berbeda-beda. Jadi, semuanya bergantung pada jumlah murid per sekolah,” terang Dedek.

Pada unit layanan tersebut terdapat sistem informasi terintegrasi dan realtime yang menyuguhkan beragam informasi, seperti jumlah anak yang akan mendapatkan makan bergizi gratis, jumlah makanan yang siap untuk didistribusikan, serta makanan yang sudah diantar dan diserahkan kepada para murid.

Sistem informasi ini dapat mempermudah pemerintah dalam memantau program tersebut agar dapat berjalan lancar.

Masih terkait dengan anggaran, DPRD DKI Jakarta tengah membahas tambahan anggaran sebanyak Rp 5.000 dari APBD agar anggaran untuk makan bergizi gratis menjadi Rp 15.000 per porsi. Pasalnya, DPRD DKI menilai besaran Rp 10.000 per porsi itu tidak cukup di Jakarta. Apalagi biaya selama uji coba sekitar Rp 25.000 per porsi.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan, alokasi anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi bisa jadi kurang lantaran harga kebutuhan pokok di Jakarta lebih tinggi daripada daerah lain. Angka ini juga di bawah biaya uji coba makan bergizi gratis yang berjalan sejak 19 Agustus 2024.

”Belum ada tambahan anggaran yang diputuskan sejauh ini. Tapi, uji coba sebelumnya dominan pada besaran Rp 25.000 per porsi. Saya kira kalau akan secara masif diberlakukan, paling tidak di kisaran Rp 18.000 sampai Rp 20.000,” kata Justin, Rabu (4/12/2024).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setidaknya telah menjalankan belasan uji coba makan bergizi gratis hingga awal November 2024. Uji coba menggunakan anggaran operasional penjabat gubernur dan dana corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial badan usaha milik daerah (BUMD).