Sinyal Internet ”Byar Pet”, Anak-anak NTT Belum Merdeka Belajar

Kurikulum Merdeka Belajar belum dapat sepenuhnya diterapkan di Nusa Tenggara Timur. Siswa di sejumlah wilayah di provinsi itu harus berhadapan dengan sinyal internet yang lemah. Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2025 diharapkan menjadi pengingat perlunya perbaikan infrastruktur pendukung pendidikan.

Rasa frustrasi mengakses internet itu seperti kerap dirasakan oleh Robert Marthen Matahine, Kepala SMP Negeri Netamauk, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, NTT. Saat mencari materi pembelajaran di internet, ia harus mencobanya beberapa kali. Ketika sudah beberapa kali tidak berhasil, ia menyerah. Ia pun menutup layar laptop, lalu mengerjakan urusan lain.

”Internet lemah, dan itu di luar kuasa saya,” ujar Robert, Selasa (29/4/2025). Sekolah yang dikelolanya berada di garis perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Ada 204 siswa dan 31 guru di sekolah itu.

Robert mengeluhkan kondisi jaringan internet di sekolahnya yang kurang memadai. Kendala internet menghambat proses pembelajaran di sekolah terutama dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar.

Padahal, kurikulum yang mulai diterapkan pada 2020 itu menekankan penggunaan media pembelajaran yang terhubung pada jaringan internet. Banyak kalangan menganggapnya sebagai lompatan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. ”Bagus untuk sekolah yang punya internet, kalau kami di perbatasan?” ujar Robert mempertanyakan.

Tak heran, kurikulum Merdeka Belajar di sekolah itu baru diterapkan pada 2024, atau lima tahun setelah diberlakukan secara nasional. Itu pun belum 100 persen karena berbagai kendala. Banyak sekolah lain di NTT mengalami serupa.

Kendati demikian, Robert mengaku senang dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ia berharap kebijakan itu dapat dipertahankan. Jangan sampai rezim pemerintahan baru diikuti dengan pergantian kurikulum. Akibatnya, guru yang menjalankan kurikulum akan kewalahan karena pergantian kebijakan terus-menerus.

”Kalau gonta-ganti terus, kapan kami penyesuaian, kapan kami mulai terapkan? Yang kurang dari kurikulum ini tinggal benahi, jangan langsung diganti,” ucapnya berharap.

Namun, di sisi lain, banyak pula guru yang mengaku tuntutan administrasi pada kurikulum Merdeka Belajar membuat guru tidak leluasa. Energi guru terkuras untuk urusan administrasi, seperti melaporkan capaian kinerja mereka secara daring. 

”Guru terpenjara oleh kurikulum yang katanya memerdekakan itu. Jangan kuras waktu guru untuk urusan administrasi sebab mengganggu substansi pembelajaran,” kata Michael Boro Bebe, Kepala SD Katolik Witihama, di Kabupaten Flores Timur.

Menurut dia, tuntutan administrasi dalam kurikulum secara langsung menggunakan tujuan pembelajaran. Tak heran bila banyak murid tidak tuntas. Banyak ditemukan, lulusan sekolah dasar bahkan hingga sekolah menengah atas belum lancar membaca.

Selain kendala internet, masih banyak wajah pendidikan di NTT yang jauh dari merdeka. Hal itu seperti ditemui Pulau Sabu, Kabupaten Sabu Raijua. Sabu berada di selatan NTT. Pulau mungil yang diapit Laut Sawu di utara dan Samudra Hindia di selatan. Sabu merupalan salah satu pulau terpencil dan juga terluar.

Di Pulau Sabu terdapat gedung sekolah filial, kelas jauh dari SMA Negeri 1 Liae di Kecamatan Sabu Liae. Gedung sekolahnya menggunakan bekas kandang sapi. ”Karena tidak ada lagi gedung sehingga masyarakat mendandani tempat itu,” tutur Hendriyanto Wenyi, salah satu inisiator berdirinya sekolah itu.

Bekas kandang sapi disulap menjadi tiga ruang belajar. Setiap ruang berukuran 8 meter x 8 meter. Tak ada ruang guru. Meja dan kursi di disumbang orangtua murid. Pembelajaran baru berlangsung tiga tahun terakhir. Saat ini, jumlah siswa sebanyak 90 orang dan guru 12 orang.

Menurut dia, sekolah filial dibangun untuk menjawab kebutuhan anak-anak yang merindukan hadirnya sekolah di dekat rumah mereka. Sekolah induk, SMA Negeri 1 Liae, berjarak lebih kurang 15 kilometer. Tak ada angkutan umum dan tidak semua siswa punya angkutan pribadi. Akibatnya, banyak anak putus sekolah.

Hendriyanto, pensiunan guru yang kini menjadi salah satu pengurus di sekolah itu, menuturkan, kurikulum Merdeka Belajar tidak dapat diterapkan dengan sempurna. Selain fasilitas sekolah yang belum memadai, jaringan internet belum menjangkau sekolah itu.

”Intinya guru mengajar sesuai dengan materi belajar di SMA. Dengan kondisi sekolah yang masih berada di bekas kandang sapi, guru belum bisa dituntut inovasi. Semua guru bekerja sukarela,” katanya.

Masyarakat setempat sudah mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT agar diperoleh izin operasional sekolah. Jika diizinkan, selangkah lagi akan dibangun gedung sekolah. Masyarakat dengan rela menyerahkan lahan untuk digunakan.

Polikarpus Do, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat NTT, menuturkan, tidak terpenuhinya standar minimum pendidikan berpengaruh pada mutu lulusan. Salah satu indikatornya adalah indeks literasi di NTT. Dalam catatan Kompas, dari 5.215 sekolah dasar yang terdata tahun 2024, sebanyak 2.184 SD di antaranya masuk kategori literasi rendah.

”Literasi tidak sebatas baca dan tulis. Literasi adalah bagaimana memahami. Ini yang masih sangat kurang. Perlu kerja sama semua pihak untuk memajukan literasi di NTT,” ujar Polikarpus.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah demi meningkatkan kualitas pendidikan di NTT. Dalam hal literasi, pemerintah kini gencar melakukan program Gerakan NTT Membaca dan Menulis.

Mengenai kurikulum pendidikan yang sering berubah-ubah dan membingungkan para guru, hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. ”Kami pernah menggelar diskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kupang pada Desember 2024 lalu. Banyak hal sudah disampaikan,” kata Ambrosius.

Perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun ini menjadi momentum refleksi bagi pendidikan di Indonesia. Dengarkan suara mereka dari berbagai sudut Tanah Air. Banyak potret pendidikan yang belum merdeka di era kurikulum Merdeka Belajar.