Ekonomi Ambruk, Pemicu Gelombang Unjuk Rasa Iran

Kota-kota Iran masih diguncang unjuk rasa dan kerusuhan. Kemerosotan ekonomi menjadi inti tuntutan pengunjuk rasa terhadap penguasa. Sejumlah kalangan yang mendukung monarki di masa lalu turut mengipasi situasi yang panas dengan seruan kembali ke era sebelum revolusi.

Dimulai sejak 28 Desember 2025, unjuk rasa belum reda sampai Minggu (11/1/2026) dini hari. Aparat, menurut sumber CNN, semakin keras bertindak terhadap pengunjuk rasa selepas Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Jumat malam berpidato menuding asing memanfaatkan unjuk rasa untuk mengacau Iran.

Majalah Time, mengutip berbagai dokter dan perawat yang menangani korban selama unjuk rasa dan kerusuhan, melaporkan setidaknya 217 orang tewas di Teheran saja. Laporan soal jumlah korban sulit diverifikasi di tengah pemutusan internet yang nyaris total di Iran.

Diaspora Iran di Jerman yang juga dosen pada Philipps-Universität Marburg, Mohammad Reza Farzanegan, menyebut ada kesalahan asumsi soal Iran. Banyak pihak menganggap, tekanan keras lewat sanksi bisa memicu perubahan rezim.

Faktanya, sanksi tidak mengarah pada pemerintahan baru. Sanksi mengarah pada masyarakat yang lebih terpolarisasi dan merasa tidak aman.

Ia menilai, protes kali ini bukan meminta pergantian pemerintahan. ”Protes saat ini bukanlah kisah ’runtuhnya rezim’. Ini adalah seruan untuk bantuan ekonomi dan reformasi dari masyarakat yang didorong ke ambang kehancuran oleh puluhan tahun perang ekonomi eksternal,” katanya.

Sanksi AS dan sekutunya menghasilkan banyak orang miskin baru di Iran. Pada 2012-2019 saja, riset Farzanegan dan tim menemukan penurunan jumlah kelas menengah Iran mencapai 17 persen. ”Jutaan orang yang dulunya membentuk pusat masyarakat Iran yang stabil dan moderat telah terdegradasi menjadi kaum miskin baru,” katanya.

Jurnalis senior Irak dan pengamat geopolitik Timur Tengah, Jasim Al-Azzawi, juga menyebut masalah pokok bagi mayoritas pengunjuk rasa bukan soal pergantian rezim. Lebih dari 60 persen penduduk Iran berusia di bawah 30 tahun.

Seperempat di antaranya, atau setara 15 persen dari seluruh populasi Iran, menganggur. Karena ekonomi sulit, setiap tahun ribuan orang muda Iran, terutama yang pintar, pindah ke luar negeri.

Lebih dari separuh penduduk Iran kini tak mengalami revolusi 1979. Mereka tumbuh di era janji diingkari para pemimpin. Mereka mengalami era kemerosotan nilai tukar mata uang Iran, riyal.

Pekan lalu, satu dolar AS setara 1,45 juta riyal. Pada 2018, nilai tukarnya 55.000 riyal per dolar AS. Nilai tukar dolar AS terus melonjak karena Washington DC sejak era Trump terus meningkatkan sanksi dan cekikan ekonomi pada Iran.

Farzanegan dan Nasr mengingatkan, terlalu gegabah memandang pemerintahan Iran akan terguling karena protes yang disokong asing. Sebab, mayoritas warga Iran tahu, intervensi asing untuk memaksakan penggulingan pemerintahan hanya menghasilkan kesulitan baru. Di sekitar Iran, Irak hingga Libya telah menunjukkan itu.

Menurut Vali Nasr, diaspora Iran di Amerika Serikat dan mengajar pada John Hopkins University di AS, protes warga telah lama diidentifikasi petinggi Iran sebagai salah satu alat Israel. Protes kali ini meledak kala petinggi juga belum pulih dari dampak serangan Israel pada Juni 2025.

Lalu, petinggi Iran pun terkejut dengan serangan AS ke Venezuela. Serangan itu dinilai tanda AS akan melakukan apapun untuk memaksakan kehendaknya termasuk, mungkin saja, pada Iran. Apalagi, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan siap menyerang Iran dengan dalih melindungi pengunjuk rasa.

Bagi Smith Alhadar, penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), demonstrasi di Iran saat ini sporadis. Demonstrasi tanpa kepemimpinan sebagai figur pemersatu di antara kelompok. ”Reza Pahlavi itu tentu saja dia punya dukungan di Iran, tetapi tidak berarti,” ujarnya, Sabtu (10/1/2026)

Ia merujuk pada Reza Pahlavi (65), anak dari Shah Mohammad Reza Pahlavi. Sampai 1979, Shah Reza selama 40 tahun memimpin Iran secara otoriter dalam monarki absolut.

Media Israel, Haaretz, melaporkan bahwa Israel getol mengampanyekan Pahlavi dan pengembalian monarki di Iran. Israel membuat ribuan akun palsu di berbagai pelantar media sosial untuk menggemakan dukungan pada isu itu. Alasannya untuk demokratisasi.

Sementara di awal protes kali ini, The Jerusalem Post melaporkan bahwa agen Mossad Israel ada di antara pengunjuk rasa Iran. Mantan Menteri Luar Negeri AS sekaligus mantan Direktur CIA, Mike Pompeo, juga menyebut agen Mossad ada di antara pengunjuk rasa di Iran.

Relasi Israel-Pahlavi menguat beberapa tahun terakhir. Laman EA WorldView mengulas upaya terbuka Pahlavi mencari dukungan Israel.

Laman Responsible Statecraft pada 24 Juni 2025 memberitakan, serangan Israel ke Iran Juni 2025 memiliki tujuan lain. Israel berharap dengan menggulingkan rezim sekarang akan dapat mengembalikan pemerintahan yang bersahabat di bawah Reza Pahlavi. Bahkan, upaya itu diharapkan akan membuka jalan bagi pemulihan monarki Iran.

Peneliti Institute for National Security Studies (INNS) Israel, Raz Zimmt, menyebut bahwa mayoritas warga Iran tak mau monarki kembali. Sementara Smith mengatakan, kebencian pada monarki masih hilang di Iran. Di sisi lain, memang pendukung monarki Iran masih ada dan mayoritas di luar negeri.

Masalah lain, sebagian kubu oposisi diketahui beraliansi dengan Israel, AS, atau negara lain yang terbukti jahat ke Iran lewat serangkaian sanksi. ”Hal itu memberi efek negatif pada perjuangan oposisi Iran karena Iran sangat sensitif pada intervensi asing,” kata Smith.

Iran negara yang tumbuh dari peradaban kuno. ”(Iran) mempunyai kebanggaan nasionalismenya luar biasa besar sehingga semua hal yang dirujuk pada kekuatan asing, ini selalu gagal,” ujar Smith.

Alhasil, dalam demonstrasi-demonstrasi besar yang terjadi di Iran setelah revolusi Iran, termasuk demonstrasi 2023-2024, menurut Smith, selalu gagal. Hal itu karena tidak ada figur yang menyatukan Iran.

”Kalau dulu tahun 1979 itu Iran berhasil melengserkan Shah Reza Pahlavi yang didukung oleh AS dan mempunyai militer terbesar kelima di dunia karena ada figur pemersatu, yaitu Ayatollah Khamenei,” jelas Smith.

Sejak ayahnya digulingkan pada 1979, Pahlavi belum pernah menginjakkan kaki ke Iran. Waktu revolusi terjadi, ia sedang di AS.

Selama bertahun-tahun, ia selalu menyatakan diri sebagai Putra Mahkota Iran. Selain itu, setiap ada kesempatan, ia juga selalu menganjurkan penggulingan pemerintah di Iran.

Pada Juni 2025 dari Perancis, ia mengumumkan rencana transisi 100 hari. ”Ini bukan tentang memulihkan masa lalu. Ini tentang mengamankan masa depan demokratis bagi semua warga Iran,” katanya.

Seruannya dari Paris tak disambut. Sementara kali ini, ada sebagian pengunjuk rasa di Iran ikut menanggapi ajakannya menggulingkan pemerintah.

Dari luar Iran, Pahlavi terus menggalang kekuatan. Pada 2013, ia membuat Dewan Nasional Iran untuk Pemilu Bebas. Dewan itu mati suri karena tak punya jaringan di Iran.

Pahlavi juga menyerukan transisi damai, bukan dengan kekuatan dan kekerasan. Ia menempatkan diri sebagai figur utama untuk rekonsiliasi nasional, bukan pemimpin alternatif. Soal monarki, ia mengaku akan menyerahkannya kepada rakyat lewat referendum nasionalnya.

Arash Azizi, akademisi diaspora Iran di AS, menyebut bahwa Pahlavi sebagai pemecah belah, bukan pemersatu. Pendukung utama Pahlavi adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Trump tak mau mendukung Pahlavi. Alasannya antara lain karena kekuatan Pahlavi tak jelas.

”Pahlavi secara pribadi tidak memiliki kualitas yang menarik bagi Trump. Dia agak kutu buku dan kurang memiliki karisma pribadi yang dapat menarik seseorang seperti Trump,” kata Azizi seperti dikutip CNN.

Pahlavi dipandang tak punya pengalaman dan kemampuan mengurus negara. ”Dia berbicara tentang menjadi pemimpin transisi dan memiliki majelis transisi. Namun, siapa yang akan berada di pemerintahan transisi, siapa yang akan mencalonkan diri di majelis, siapa kandidat Anda,” kata Vali Nasr. (AP/AFP/Reuters)