Skandal Korupsi Banjir Mengemuka, Militer Tetap Dukung Presiden Marcos

MANILA, SABTU — Panglima Angkatan Bersenjata Filipina menolak seruan agar angkatan bersenjata menarik dukungan mereka kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr. Penolakan itu dilandasi sikap untuk melindungi militer dari campur tangan pihak tertentu dan inkonstitusional yang memanfaatkan kemarahan publik Filipina atas dugaan korupsi pada proyek pengendalian banjir.

Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Romeo Brawner Jr mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat (12/9/2025) malam. Keduanya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penolakan itu. Namun, keduanya menggarisbawahi bahwa militer bersifat nonpartisan, profesional, dan mematuhi konstitusi.

”Di titik kritis keamanan nasional kita ini, di tengah ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas regional kita, upaya-upaya bermotif politik untuk mengalihkan perhatian Angkatan Bersenjata Filipina dari fokus pada misinya tidak hanya sia-sia, tetapi juga tidak bertanggung jawab,” tegas Teodoro dan Brawner.

Seruan agar militer menarik dukungan muncul saat masyarakat Filipina marah dengan skandal korupsi pada proyek-proyek pengendalian banjir. Filipina sudah menghabiskan sekitar 9,6 miliar dollar AS untuk membiayai ribuan proyek mitigasi banjir dalam tiga tahun terakhir.

Namun, pengerjaan proyek tersebut justru tidak sesuai harapan. Salah satunya, merujuk pada Kompas.id edisi 26 Agustus 2025, Pemerintah Kota Quezon menerima keluhan dari masyarakat mengenai struktur pengendalian banjir di sepanjang Sungai Culiat, Quezon.

Kota ini mengalami banjir ekstrem pada awal musim hujan tahun ini. Warga mengatakan, banjir terjadi karena anak sungai yang seharusnya dikeruk, tidak dikeruk. Dasar sungai justru dibeton sehingga membuat sungai menjadi lebih dangkal.

Pemerintah Filipina, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Filipina kemudian menyelidikinya. Kasus lain ditemukan saat Presiden Marcos melakukan inspeksi di beberapa provinsi rawan banjir. Salah satu di antaranya ditemukan di Bulacan, provinsi padat penduduk di utara Manila.

Dari proses penyelidikan ditemukan, puluhan legislator, senator, perusahaan konstruksi, dan insinyur pekerjaan umum diduga mengantongi suap dalam jumlah besar. Suap itu untuk membiayai gaya hidup mewah, termasuk untuk berjudi di kasino-kasino.

Departemen Keuangan Filipina memperkirakan, ekonomi Filipina merugi hingga dua miliar dollar AS dari tahun 2023 hingga 2025. Kerugian itu akibat korupsi dalam proyek-proyek pengendalian banjir.

Skandal korupsi merupakan isu sensitif di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina. Sejak Presiden Marcos mengungkap skandal itu dalam pidato kenegaraan Juli lalu, pengawasan publik terhadap proyek infrastruktur terus meningkat.

Skandal korupsi pun memicu demonstrasi di Filipina. Tidak seperti demonstrasi di Nepal dan Indonesia baru-baru ini, di Filipina peserta unjuk rasa jalanan berlangsung damai. Kemarahan publik sebagian besar dilampiaskan secara daring. Mereka yang marah di antaranya para pemimpin gereja Katolik, eksekutif bisnis, dan pensiunan jenderal.

Dalam sebuah demonstrasi baru-baru ini, seorang orator menyerukan agar militer menarik dukungannya dari Marcos. Orator juga menyerukan kepada rakyat Filipina untuk melancarkan gerakan ”people power” dan tanpa kekerasan.

Gerakan yang dimaksud serupa dengan gerakan serupa yang berhasil menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos, ayah Presiden Marcos Jr. Gerakan yang terjadi pada 1986 itu mendapat dukungan dari militer. Gerakan serupa juga berhasil ”menumbangkan” Presiden Joseph Estrada pada tahun 2001.

Terkait desakan itu, Teodore dan Brawner justru mendukung investigasi antikorupsi yang dipimpin oleh Marcos. ”Kekuatan republik kita bertumpu pada supremasi hukum dan persatuan rakyat kita,” kata Teodore dan Brawner.

”Di masa krusial ini, kami menyerukan kepada setiap rakyat Filipina untuk menaruh kepercayaan pada lembaga-lembaga demokrasi kita, untuk menghormati proses-proses yang kita jalankan,” imbuh keduanya.

Sejumlah sumber di lingkungan militer yang dikutip Kantor Berita Associated Press mengatakan, potensi munculnya gerakan besar sangat kecil. Pihak militer dan kepolisian Filipina solid mendukung pemerintah.

Untuk mendukung upayanya memerangi korupsi, Marcos membentuk komisi independen untuk menyelidiki anomali besar pada proyek-proyek infrastruktur itu. Marcos juga memutuskan untuk menahan pendanaan proyek pengendalian banjir untuk tahun depan.

Untuk melaksanakan misinya, Marcos telah menunjuk anggota komisi independen itu. Komisi itu bertugas menyelidiki skandal yang meluas terkait proyek-proyek pengendalian banjir fiktif yang melibatkan banyak anggota parlemen. Komisi independen itu juga akan menyelidiki proyek-proyek infrastruktur yang diluncurkan dalam 10 tahun terakhir.

”Tidak satu pun dari mereka terhubung dengan badan atau kontraktor mana pun yang sedang diselidiki,” kata Claire Castro dari Biro Pers Kepresidenan Filipina tentang komisi itu.

Castro menyebutkan, mantan Sekretaris Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) Rogelio Singson, serta akuntan publik bersertifikat Rossana Fajardo ditunjuk sebagai dua dari tiga anggota komisi.

Wali Kota Baguio Benjamin Magalong akan bertugas sebagai penasihat khusus dan penyidik. ”Marcos akan menunjuk ketua komisi dalam beberapa hari mendatang,” kata Castro.

Berdasarkan perintah eksekutif presiden yang dikeluarkan pada Kamis lalu, Komisi Independen memiliki wewenang untuk melaksanakan dengar pendapat, menerima kesaksian, dan menerima, mengumpulkan, meninjau, serta mengevaluasi bukti, laporan, dan informasi. Mereka juga dapat meminta agar dana dan properti milik terduga korupsi proyek pengendalian banjir dan infrastruktur, disita atau dibekukan. Namun, komisi ini tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan sendiri.

”Seperti yang berkali-kali dikatakan Presiden, tidak akan ada yang dianggap kebal di sini bahkan kerabat, teman, dan sekutu,” imbuh Castro.

Dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung, para pengusaha konstruksi dan mantan insinyur DPWH mengungkapkan setidaknya 28 anggota parlemen dan pejabat pemerintah terlibat dalam skandal proyek pengendalian banjir. Para anggota parlemen dan pejabat itu secara rutin menuntut pemotongan dana sebesar 10 hingga 25 persen dari dana yang dianggarkan.

Seorang anggota Senat Filipina disebutkan terkait dengan proyek pengendali banjir yang tengah diselidiki. Namun, politisi itu menyangkalnya dan menyebut penyidikan itu bertujuan menyingkirkannya dari jabatan tinggi di senat.

(AP/AFP)