Soal Minyak Rusia, Trump Berpikir Ulang Beri Sanksi ke China

ALASKA, SABTU — Pascapertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Trump menyatakan bahwa AS tidak akan mengenakan sanksi apa pun kepada China atas pembelian minyak Rusia. Potensi perlambatan ekonomi China yang bisa berdampak pada ekonomi AS disebut sebagai alasannya.

Hal itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan Sean Hannity dari Fox News seusai pertemuan dengan Putin di Alaska, Jumat (15/8/2025). Trump ditanya tentang potensi sanksi sekunder dijatuhkan pada China sebagai konsumen minyak Rusia mengingat pertemuan AS dengan Rusia tidak menghasilkan kesepakatan mengakhiri perang di Ukraina.

”Karena apa yang terjadi hari ini, saya rasa saya tidak perlu memikirkan itu,” katanya. ”Saya mungkin harus memikirkannya dalam dua-tiga minggu atau lebih. Akan tetapi, kita tidak perlu memikirkannya sekarang. Saya pikir Anda tahu bahwa pertemuan itu berjalan dengan baik.”

Sejak kembali menduduki Gedung Putih, Trump mencoba mencari solusi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ia pun mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder bagi konsumen minyak Rusia dan produk turunannya.

Beragam sanksi ekonomi terhadap Rusia juga dijatuhkan AS dan negara-negara Eropa, tetapi perang Rusia-Ukraina terus berlanjut. Mesin perang Rusia masih bisa beroperasi, di antaranya karena dana dari hasil penjualan minyak dan berbagai produk lain diyakini tetap mengalir.

Keputusan Trump untuk menunda menjatuhkan tarif sekunder sebagai sanksi terhadap China berbeda dengan keputusan terhadap India yang juga merupakan konsumen minyak Rusia.

Trump telah menjatuhkan tarif tambahan sebesar 25 persen karena India masih membeli produk minyak Rusia. Total kebijakan tarif AS terhadap India sebesar 50 persen dan mulai berlaku 27 Agustus nanti. Penerapan sanksi itu membuat India meradang.

China, melansir laporan media AS, CBS, adalah pembeli minyak mentah terbesar kedua Rusia setelah India. Data CBS yang diperoleh dari Institut KSE, sebuah pusat analisis pada Sekolah Ekonomi Kyiv, menyebut, impor minyak mentah Rusia oleh China pada April 2025 meningkat sebesar 20 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 1,3 juta barel per hari.

Mengutip data Center for Research on Energy and Clean Air, sebuah lembaga yang berbasis di Finlandia, secara keseluruhan China adalah konsumen terbesar produk Rusia, yakni minyak mentah, produk turunan minyak, gas alam cair (LNG), dan batubara. Menyusul di tempat kedua adalah India dan Turki.

Dalam data yang dirilis oleh lembaga tersebut, tercantum juga bahwa Uni Eropa membeli minyak mentah, LNG, dan gas dari Rusia. Bahkan, dalam catatan lembaga tersebut, UE merupakan konsumen terbesar gas dari Rusia.

Beijing menyatakan bahwa pembelian minyak Rusia merupakan tindakan yang sah dan sesuai hukum dalam kacamata Pemerintah China. ”Adalah hal yang sah dan sesuai hukum bagi China untuk melakukan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan energi yang normal dengan semua negara di dunia, termasuk Rusia,” demikian dinyatakan Kementerian Luar Negeri China pekan lalu.

Ditambahkan dalam pernyataan tersebut, ”Kami akan terus mengadopsi langkah-langkah keamanan energi yang wajar sesuai dengan kepentingan nasional kami.”

Ancaman untuk menaikkan tarif pada China karena pembelian minyak Rusia berpotensi melanggar kesepakatan ”gencatan senjata” perdagangan yang telah disetujui Trump pekan lalu selama 90 hari ke depan.

Penasihat ekonomi Trump, Peter Navarro, juga mengatakan, bea masuk lebih tinggi yang dibebankan pada China termasuk tarif sekunder karena pembelian minyak Rusia juga bakal merugikan AS. Hal itu karena pengenaan tarif tambahan berpotensi memperlambat perekonomian China.

Sebelum bertemu Putin, dalam wawancara ”Special Report” stasiun Fox News, Trump menuturkan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping. Trump mengatakan, ia dijanjikan bahwa Beijing tidak akan menginvasi Taiwan selama Trump berada di Gedung Putih.

”Dia (Presiden Xi) mengatakan kepada saya: ’Saya tidak akan pernah melakukannya selama Anda menjadi presiden’,” kata Trump, mengutip pernyataan Xi.

Menurut dia, hal itu diucapkan Xi ketika mereka melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon, yang dikonfirmasi terjadi pada bulan Juni. Trump menambahkan bahwa dua bulan sebelumnya, yakni pada bulan April, Xi dan dirinya juga telah berbicara melalui sambungan telepon.

Tidak dijelaskan secara rinci apakah pembicaraan yang dimaksud oleh Trump dilakukan saat kedua pemimpin negara adidaya itu tengah bernegosiasi soal perang tarif atau pada kesempatan berbeda. Baik Kedutaan Besar China di Washington maupun Kementerian Luar Negeri China tidak mengeluarkan komentar apa pun soal pernyataan Trump tersebut.

Kedubes China di Washington hanya menyampaikan bahwa topik mengenai Taiwan merupakan isu penting dan sensitif dalam hubungan kedua negara.

”Pemerintah AS harus mematuhi prinsip satu China dan tiga komunike bersama AS-China, menangani isu-isu terkait Taiwan dengan bijaksana, dan sungguh-sungguh menjaga hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” ujar juru bicara kedutaan, Liu Pengyu, dalam sebuah pernyataan.

Meskipun Washington adalah pemasok senjata utama dan pendukung internasional Taiwan, AS—seperti kebanyakan negara—tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan pulau tersebut.

(Reuters)