Soekarno dan Takdir Geopolitik Indonesia

Enam Juni 2025 menandai 124 tahun kelahiran Ir Soekarno, sang proklamator dan arsitek ideologi kebangsaan Indonesia.

Momentum ini datang tepat ketika panggung dunia sedang gonjang-ganjing: perang Ukraina belum reda, konflik Gaza berkepanjangan, rantai pasok global terguncang, dan suhu Indo-Pasifik kian memanas oleh rivalitas AS-China.

Di tengah turbulensi itu, seruan Soekarno tentang ”persaudaraan bangsa- bangsa” dan ”takdir maritim Indonesia” terasa lebih dari sekadar kutipan sejarah. Ia kembali jadi peta jalan guna bertahan, bahkan memimpin, dalam tatanan internasional yang sedang tak menentu.

Di antara riuhnya pertemuan puncak dan perjanjian dagang yang secara maraton dilakukan Prabowo, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam beberapa bulan pertama pemerintahannya, ulang tahun Soekarno mengingatkan kita Indonesia tidak lahir untuk menjadi pengikut, melainkan navigator arus sejarah.

Ia menuntut keberanian merumuskan kepentingan nasional tanpa menu- tup pintu dialog. Sebuah keseimbangan rumit yang pernah dibuktikan Soekarno di Bandung 1955 saat 29 negara Asia-Afrika bersatu melawan kolonialisme.

Visi Prabowo-Gibran akan memiliki nilai strategis yang utuh bila mampu menjadikan laut sebagai poros orientasi, bukan sekadar pelengkap narasi.

Tantangannya kini berbeda, tetapi semangatnya serupa: memadukan nasionalisme inklusif dengan internasionalisme aktif, sekaligus mengembalikan laut ke jantung identitas dan strategi bangsa.

Dalam sejarah pemikiran geopolitik Indonesia, Soekarno menempati posisi sentral tidak hanya sebagai pemimpin revolusi politik, tetapi juga konseptor utama arah geografis dan ideologis bangsa.

Soekarno memahami sejak awal bahwa bangsa Indonesia bukan terbentuk semata dari administrasi atau kesamaan etnis, tetapi dari satu kesatuan geografis, ekologis, dan historis yang unik. Yakni sebuah negara maritim yang ditaburi pulau-pulau di antara dua benua dan dua samudra. Inilah yang ia sebut ”takdir geopolitik Indonesia”, yang membentuk identitas dan arah kebangsaannya.

Secara faktual, Indonesia negara maritim. Berdasarkan data BPS (2022), Indonesia memiliki 17.504 pulau, dengan garis pantai sepanjang 99.083 kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (World Atlas; 2024).

Dari luas total 7,81 juta kilometer persegi wilayah Indonesia, sekitar 74 persen perairan: terdiri dari 3,25 juta km2 laut teritorial dan 2,55 juta km2 zona ekonomi eksklusif (ZEE). Hanya sekitar 2,01 juta km2 berupa daratan. Angka-angka ini secara material menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar negara kepulauan, tetapi negara laut yang ditaburi daratan.

Sejarah budaya Indonesia pun dibentuk oleh laut. Laut tidak hanya jalur perdagangan dan mobilitas, tetapi juga ruang pertemuan, penyebaran agama, budaya, bahasa. Sejak 3.500 tahun lalu, pelaut Austronesia dari Nusantara telah membentuk jaringan maritim luas dari Taiwan hingga Madagaskar (Bellwood; 2013). Budaya bahari ini jadi benang merah yang menyatukan perbedaan antar-pulau, menjahit kebangsaan kita bahkan sebelum konsep negara modern hadir.

Namun, kolonialisme Eropa, terutama sejak abad ke-16, mengubah orientasi ini. Laut yang sebelumnya menjadi ruang keterhubungan justru dijadikan alat pemisah dan kontrol kekuasaan. VOC tidak perlu menaklukkan satu per satu kerajaan di darat, cukup menguasai jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan utama untuk memutus jaringan sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Hegemoni atas laut menjadi strategi kolonial yang efektif dalam membungkam semangat kesatuan masyarakat di Nusantara kala itu.

Pasca-kemerdekaan, trauma kolonial itu ternyata masih membekas. Pembangunan nasional cenderung berfokus pada darat, terutama Jawa. Infrastruktur laut dan konektivitas antarpulau terbengkalai. Tak ayal, laut menjadi bagian yang terpinggirkan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolik dalam narasi kebangsaan. Akibatnya, makna ”Bhineka Tunggal Ika” mengalami penyempitan; kita hanya merayakan ”Bhinneka”, tapi kehilangan makna ”Ika”, yaitu kesatuan yang dibentuk oleh ruang laut.

Ketimpangan antarwilayah terus terjadi. BPS (2023) mencatat, kontribusi PDRB Jawa terhadap ekonomi nasional mencapai 57,12 persen, sementara wilayah timur Indonesia masih jauh tertinggal, dengan rasio infrastruktur dasar di bawah 40 persen dari standar nasional.

Melihat kenyataan ini, pemikiran Soekarno menjadi kian relevan. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, ia menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan geostrategis yang tidak bisa dipisahkan oleh sekat-sekat etnis atau pulau.

Ia menyebut kepulauan Indonesia sebagai ”satu gerombolan pulau-pulau” yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, diapit Benua Asia dan Australia. Pulau-pulau ini bukan entitas berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu tubuh bangsa yang disatukan oleh laut.

Konsep geopolitik Soekarno jauh melampaui zamannya. Ketika teori geopolitik barat, seperti Heartland Theory (Halford Mackinder) dan Rimland Theory (Nicholas Spykman), menekankan dominasi atas daratan atau kawasan pesisir Eurasia, Soekarno menawarkan paradigma baru: geopolitik maritim Nusantara.

Dalam kerangka ini, Indonesia bukan sekadar lokasi strategis, melainkan simpul penting dalam arus logistik, energi, dan komunikasi global. Bukti paling nyata, lebih dari 40 persen perdagangan laut global melintasi perairan Indonesia, termasuk melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok (IMO, 2023).

Setiap tahun, lebih dari 60.000 kapal melintasi jalur ini, membawa energi, bahan baku dan komoditas dari Timur Tengah menuju Asia Timur dan sebaliknya. Menurut Energy Information Administration (2023), sekitar 65 persen energi yang dibutuhkan China dan hampir semua ekspor minyak dari Timur Tengah ke Jepang dan Korea Selatan bergantung pada jalur laut Indonesia.

Namun, bagi Soekarno, geopolitik bukan hanya soal letak, melainkan juga soal mandat sejarah dan nilai. Ia meyakini bahwa menjaga dan membangun Indonesia harus dimulai dari laut.

Prinsip ”Negara harus hadir dari Sabang sampai Merauke” bukan slogan, melainkan strategi nyata untuk menjamin keutuhan wilayah, memperkuat konektivitas, dan menanamkan rasa persatuan secara fisik dan psikologis. Ia sudah memikirkan untuk membangun konektivitas maritim, bahkan sebelum istilah ”tol laut” populer di era Jokowi.

Sayangnya, setelah era Soekarno, arah geopolitik nasional melenceng dari pijakan itu. Maritim tak lagi jadi kerangka utama pembangunan. Hasilnya, integrasi wilayah jadi rapuh, dan ketimpangan makin mencolok. Padahal, Soekarno telah mengingatkan: mempertahankan Indonesia bukan soal memperkuat pusat kekuasaan, melainkan memastikan seluruh ruang maritimnya terhubung secara fungsional, ekonomis, dan simbolik.

Kini, saat Indonesia kembali menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global, pemikiran Soekarno tentang geopolitik Nusantara justru tampak semakin relevan. Ia menyatukan visi historis, kearifan lokal, dan kalkulasi strategis dalam satu konsep yang utuh.

Suatu bentuk geopolitik alternatif yang tak sekadar defensif, tetapi proaktif. Dan menjadikan Indonesia tidak hanya negara yang berdaulat atas dirinya sendiri, tetapi juga punya peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan dunia.

Kita tak bisa mengabaikan fakta bahwa dunia sedang berada di persimpangan besar. Perang Rusia-Ukraina masih berlangsung, konflik di Gaza terus memakan korban sipil dan ketegangan India-Pakistan tak kunjung reda. Sementara AS-China makin bersaing ketat—tidak hanya di bidang teknologi dan ekonomi, tetapi juga soal kepemimpinan global dan nilai-nilai politik.

Laporan Munich Security Conference (2024) menggambarkan situasi ini sebagai ”polycrisis”, yakni krisis besar yang saling tumpang tindih: dari geopolitik, iklim, pangan, energi, hingga kepercayaan publik terhadap lembaga internasional, seperti PBB. Dunia seperti kehilangan arah, dan kekuatan besar lebih memilih bergerak sendiri-sendiri, bukan mencari solusi bersama.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia tak bisa hanya diam. Letak geografis kita yang strategis—diapit dua samudra dan dua benua—menjadikan Indonesia jalur vital bagi perdagangan dan distribusi energi dunia. Namun, keunggulan ini bisa jadi bencana jika tak disertai arah politik luar negeri yang kuat. Indonesia bisa saja hanya jadi tempat perebutan pengaruh, kalau tak mengambil peran aktif sebagai penengah dan jembatan antarbangsa.

Bung Karno sudah sejak awal mengajarkan bahwa Indonesia harus bebas dan aktif. Bebas, artinya tak tunduk pada blok kekuatan besar mana pun. Aktif, artinya tak netral pasif, tetapi hadir untuk menawarkan nilai dan solusi damai. Bung Karno menyebutnya sebagai sikap kekeluargaan antarbangsa. Untuk itu, kita perlu pemimpin yang percaya diri, punya visi besar, dan memahami peta kekuatan global dengan tajam.

Dalam konteks ini, visi strategis Prabowo patut dibaca sebagai kelanjutan dari semangat geopolitik Soekarno. Dalam Astacita, Prabowo-Gibran menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam ketahanan energi, pangan, air, dan pertahanan nasional. Semua ini adalah prasyarat penting agar Indonesia bisa berdiri tegak dan tidak mudah ditekan dalam konstelasi global yang penuh ketidakpastian.

Hanya saja, kita belum melihat imajinasi maritim yang seharusnya menjadi inti dari visi tersebut. Meskipun Astacita 2 menyebutkan program ”Ekonomi Biru” dalam 15 poin yang cukup rinci, narasi tentang laut dan kemaritiman belum jadi kerangka utama dalam melihat jati diri geopolitik Indonesia.

Visi kemaritiman lebih banyak tampil sebagai program sektoral, bukan sebagai fondasi strategis. Di tengah dinamika Indo-Pasifik yang terus memanas dan makin berisiko, ketiadaan paradigma maritim sebagai pijakan utama visi nasional adalah kelengahan serius.

Kita butuh lebih dari sekadar program; kita butuh satu arah berpikir geopolitik yang menempatkan laut sebagai ruang hidup, ruang strategi, dan ruang diplomasi utama bangsa Indonesia.

Visi Prabowo-Gibran akan memiliki nilai strategis yang utuh bila mampu menjadikan laut sebagai poros orientasi, bukan sekadar pelengkap narasi. Indonesia sebenarnya tak kekurangan modal untuk menjadi kekuatan besar yang bermartabat. Kita punya segalanya: doktrin politik luar negeri yang bebas dan aktif, posisi geografis yang sangat strategis, rekam jejak solidaritas global sejak Konferensi Asia-Afrika, serta warisan budaya maritim yang menyatukan ribuan pulau dan komunitas bangsa.

Namun, semua kekayaan itu akan sia-sia jika kita kehilangan arah.

Wim Tohari Daniealdi Dosen Hubungan Internasional FISIP, Universitas Komputer Indonesia, Bandung