NEW YORK, SELASA — Perancis mengajak Uni Eropa menekan Israel. Selain menghentikan kebrutalan di Tepi Barat dan Gaza, tekanan itu juga untuk mendorong perwujudan Solusi Dua Negara.
Desakan disampaikan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrot di sela konferensi yang digelar di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. ”Komisi Eropa, atas nama UE, harus menunjukkan harapan dan menunjukkan keseriusan bahwa kita bisa mendorong Pemerintah Israel mendengarkan permintaan ini,” kata Barrot.
Bersama Arab Saudi, Perancis menginisiasi konferensi yang digelar pada 28-29 Juli 2025 di New York, Amerika Serikat, itu. Sedianya, konferensi dirancang digelar pada Juni 2025 dengan harapan dihadiri para kepala negara atau pemerintahan.
Sejumlah laporan menyebut, AS dan Israel menekan calon peserta konferensi pada Juni. Dampaknya, konferensi Juni dibatalkan. Dari kepala negara atau pemerintahan, konferensi akhirnya digelar dengan kehadiran menlu, wakil menlu, atau pejabat lain.
”Hanya solusi politik dua negara yang akan membantu memenuhi aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina untuk hidup damai dan aman. Tidak ada alternatif lain,” kata Barrot.
Konferensi Juli dihadiri para menlu atau wakil menlu. Indonesia diwakili Wakil Menlu Arrmanatha Nasir.
Menurut Barrot, konferensi dihadiri perwakilan 125 negara. ”Konferensi ini bertujuan membalikkan tren di kawasan, khususnya penghapusan Solusi Dua Negara, yang telah sejak lama menjadi satu-satunya solusi pembawa kedamaian dan keamanan kawasan,” ujarnya.
Ia menyinggung dana 2 miliar euro milik Otoritas Palestina yang kini dibekukan Israel. Ia mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat. Israel juga diminta berhenti menggunakan makanan sebagai senjata dalam serbuan ke Gaza.
Ia menyebut, harus ada rencana jelas tentang apa yang akan dilakukan di Gaza dan Tepi Barat selepas serangan Israel berakhir. Jika tidak, harapan pada perdamaian langgeng tidak lebih dari khalayan.
Komisioner Eropa Dubravka Šuica mengatakan, UE sedang menelaah sanksi baru bagi Israel. Seperti Barrot, ia juga meminta Israel memberikan dana milik Otoritas Palestina.
Komisi Eropa disebut sedang mengusulkan larangan pendanaan bagi perusahaan rintisan Israel. Larangan itu bisa memukul perekonomian Israel yang mengandalkan perusahaan rintisan sebagai alat penarik uang dari luar negeri.
Salah satu anggota UE, Belanda, mendukung usulan tersebut. Belanda juga mendesak UE membekukan perjanjian dagang dengan Israel. Pembekuan diberlakukan bila ada bukti Israel melanggar kesepakatan dengan UE terkait pasokan bantuan ke Gaza.
Belanda juga mengumumkan telah menyanksi dua menteri Israel yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Mereka dilarang masuk ke Belanda. Sebab, mereka dituding menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan mendorong genosida di Gaza.
Sebelum Belanda, kedua menteri itu juga disanksi Australia, Inggris, Selandia Baru, Kanada, dan Norwegia. Alasannya hampir mirip.
Segera akui
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, Solusi Dua Negara semakin menjauh. Serangan ke Gaza dan kebrutalan di Tepi Barat membuat negara Palestina semakin sulit diwujudkan.
Dari seluruh bekas Wilayah Mandat Palestina, kini tak sampai 15 persen dikendalikan Palestina. Di sisa wilayah itu pun, warga dan Pemerintah Israel terus menyerang Palestina. ”Dengan kenyataan yang mengerikan ini, kita semakin menyadari pentingnya pelaksanaan Solusi Dua Negara,” kata Guterres.
Dalam konferensi di New York, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa kembali menyerukan anggota PBB segera mengakui Negara Palestina. Dari 193 anggota PBB, baru 142 yang mengakui Negara Palestina. ”Semua negara yang bertanggung jawab harus mengambil sikap sekarang,” kata Mustafa.
Pekan lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Perancis akan mengakui Negara Palestina pada September 2025. Kanada dan Luksemburg juga dilaporkan akan mengakui Palestina.
Diplomat Arab Saudi Manal Radwan, yang memimpin delegasi dalam pertemuan pendahuluan, mengatakan, pertemuan ini harus menetapkan langkah lanjutan dan bukan sekadar mengevaluasi apa yang sudah terjadi.
”Harus ada langkah politis yang menyentuh akar masalah konflik dan menawarkan jalan menuju perdamaian, secara terhormat, dan menjamin keamanan semua pihak,” kata Radwan.
Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyebut pertemuan PBB kali ini bersejarah. Sebab, pertemuan diharapkan menjadi penentu untuk mengakhir Perang Gaza dan menciptakan perdamaian melalui Solusi Dua Negara.
Ia menekankan, AS bisa menjadi faktor pemercepat akhir perang dan Solusi Dua Negara. Ia juga menyebut, belum ada rencana peresmian hubungan dengan Israel.
AS dan Israel menolak terlibat dalam konferensi itu. Washington DC memandang konferensi itu tidak akan berkontribusi pada bina damai.
Sementara Menlu Jordania Ayman Safadi menyebut, harus ada tindakan nyata terhadap peningkatan kebrutalan pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat. Mereka semakin kerap dan terbuka menyerang desa-desa Muslim dan Kristen di Tepi Barat.
Sejak Israel mulai menyerbu Gaza, kebrutalan pemukim Yahudi di Tepi Barat melonjak. Hampir 1.000 orang di Tepi Barat tewas akibat diserang warga dan aparat Israel. Para penyerang tidak pernah dihukum, walau Israel menyatakan ada penyelidikan.
Serangan termutakhir menewaskan Awdah Muhammad Hathaleen. Aktivis itu dikenal lewat film dokumenter yang meraih Piala Oscar 2025, ”No Other Land”. Hathaleen ditembak pada Senin di Desa Umm Al-Khair, dekat Hebron. Upaya penyelamatan gagal dan dia pun tewas.
Atas insiden itu, aparat Israel menangkap seorang pemukim ilegal. Sebaliknya, empat warga Palestina ditangkap militer Israel, Tzahal. Selain itu, Tzahal juga menangkap dua warga asing yang tidak diungkap identitasnya.
Penembakan pada Hathaleen terjadi kala aparat Israel berusaha menghancurkan rumah-rumah yang menjadi obyek dalam film No Other Land”.
Salah satu sutradara film itu, Yuval Abraham, mengunggah video saat kejadian. Terdengar teriakan dalam bahasa Ibrani kala seorang pria menodongkan senapan ke arah sejumlah orang Arab. ”Pemukim Israel menembak (Hathaleen) di paru-paru,” kata Abraham. (AP/AFP/REUTERS)
NEW YORK, SELASA — Perancis mengajak Uni Eropa menekan Israel. Selain menghentikan kebrutalan di Tepi Barat dan Gaza, tekanan itu juga untuk mendorong perwujudan Solusi Dua Negara.
Desakan disampaikan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrot di sela konferensi yang digelar di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. ”Komisi Eropa, atas nama UE, harus menunjukkan harapan dan menunjukkan keseriusan bahwa kita bisa mendorong Pemerintah Israel mendengarkan permintaan ini,” kata Barrot.
Bersama Arab Saudi, Perancis menginisiasi konferensi yang digelar pada 28-29 Juli 2025 di New York, Amerika Serikat, itu. Sedianya, konferensi dirancang digelar pada Juni 2025 dengan harapan dihadiri para kepala negara atau pemerintahan.
Sejumlah laporan menyebut, AS dan Israel menekan calon peserta konferensi pada Juni. Dampaknya, konferensi Juni dibatalkan. Dari kepala negara atau pemerintahan, konferensi akhirnya digelar dengan kehadiran menlu, wakil menlu, atau pejabat lain.
Serial Artikel
Solusi Dua Negara untuk Akhiri Konflik Palestina-Israel
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan solusi untuk konflik Palestina-Israel adalah solusi dua negara. Dia juga mendesak negara-negara di kawasan untuk mengakui keberadaan negara Yahudi, Israel.
”Hanya solusi politik dua negara yang akan membantu memenuhi aspirasi sah rakyat Israel dan Palestina untuk hidup damai dan aman. Tidak ada alternatif lain,” kata Barrot.
Konferensi Juli dihadiri para menlu atau wakil menlu. Indonesia diwakili Wakil Menlu Arrmanatha Nasir.
Menurut Barrot, konferensi dihadiri perwakilan 125 negara. ”Konferensi ini bertujuan membalikkan tren di kawasan, khususnya penghapusan Solusi Dua Negara, yang telah sejak lama menjadi satu-satunya solusi pembawa kedamaian dan keamanan kawasan,” ujarnya.
Ia menyinggung dana 2 miliar euro milik Otoritas Palestina yang kini dibekukan Israel. Ia mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat. Israel juga diminta berhenti menggunakan makanan sebagai senjata dalam serbuan ke Gaza.
Ia menyebut, harus ada rencana jelas tentang apa yang akan dilakukan di Gaza dan Tepi Barat selepas serangan Israel berakhir. Jika tidak, harapan pada perdamaian langgeng tidak lebih dari khalayan.
Komisioner Eropa Dubravka Šuica mengatakan, UE sedang menelaah sanksi baru bagi Israel. Seperti Barrot, ia juga meminta Israel memberikan dana milik Otoritas Palestina.
Komisi Eropa disebut sedang mengusulkan larangan pendanaan bagi perusahaan rintisan Israel. Larangan itu bisa memukul perekonomian Israel yang mengandalkan perusahaan rintisan sebagai alat penarik uang dari luar negeri.
Salah satu anggota UE, Belanda, mendukung usulan tersebut. Belanda juga mendesak UE membekukan perjanjian dagang dengan Israel. Pembekuan diberlakukan bila ada bukti Israel melanggar kesepakatan dengan UE terkait pasokan bantuan ke Gaza.
Belanda juga mengumumkan telah menyanksi dua menteri Israel yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Mereka dilarang masuk ke Belanda. Sebab, mereka dituding menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan mendorong genosida di Gaza.
Sebelum Belanda, kedua menteri itu juga disanksi Australia, Inggris, Selandia Baru, Kanada, dan Norwegia. Alasannya hampir mirip.
Serial Artikel
Perancis Akan Akui Palestina pada September 2025
Upaya terakhir Perancis untuk pengakuan Palestina dijegal AS-Israel. Paris mencoba jalan lain.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, Solusi Dua Negara semakin menjauh. Serangan ke Gaza dan kebrutalan di Tepi Barat membuat negara Palestina semakin sulit diwujudkan.
Dari seluruh bekas Wilayah Mandat Palestina, kini tak sampai 15 persen dikendalikan Palestina. Di sisa wilayah itu pun, warga dan Pemerintah Israel terus menyerang Palestina. ”Dengan kenyataan yang mengerikan ini, kita semakin menyadari pentingnya pelaksanaan Solusi Dua Negara,” kata Guterres.
Dalam konferensi di New York, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa kembali menyerukan anggota PBB segera mengakui Negara Palestina. Dari 193 anggota PBB, baru 142 yang mengakui Negara Palestina. ”Semua negara yang bertanggung jawab harus mengambil sikap sekarang,” kata Mustafa.
Pekan lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Perancis akan mengakui Negara Palestina pada September 2025. Kanada dan Luksemburg juga dilaporkan akan mengakui Palestina.
Diplomat Arab Saudi Manal Radwan, yang memimpin delegasi dalam pertemuan pendahuluan, mengatakan, pertemuan ini harus menetapkan langkah lanjutan dan bukan sekadar mengevaluasi apa yang sudah terjadi.
”Harus ada langkah politis yang menyentuh akar masalah konflik dan menawarkan jalan menuju perdamaian, secara terhormat, dan menjamin keamanan semua pihak,” kata Radwan.
Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyebut pertemuan PBB kali ini bersejarah. Sebab, pertemuan diharapkan menjadi penentu untuk mengakhir Perang Gaza dan menciptakan perdamaian melalui Solusi Dua Negara.
Ia menekankan, AS bisa menjadi faktor pemercepat akhir perang dan Solusi Dua Negara. Ia juga menyebut, belum ada rencana peresmian hubungan dengan Israel.
AS dan Israel menolak terlibat dalam konferensi itu. Washington DC memandang konferensi itu tidak akan berkontribusi pada bina damai.
Sementara Menlu Jordania Ayman Safadi menyebut, harus ada tindakan nyata terhadap peningkatan kebrutalan pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat. Mereka semakin kerap dan terbuka menyerang desa-desa Muslim dan Kristen di Tepi Barat.
Sejak Israel mulai menyerbu Gaza, kebrutalan pemukim Yahudi di Tepi Barat melonjak. Hampir 1.000 orang di Tepi Barat tewas akibat diserang warga dan aparat Israel. Para penyerang tidak pernah dihukum, walau Israel menyatakan ada penyelidikan.
Serial Artikel
Nasib Hamdan, Menang Piala Oscar, Dipukuli dan Ditahan Tentara Israel
Drama penangkapan sutradara film dokumenter "No Other Land" asal Palestina yang memenangi Piala Oscar 2025.
Serangan termutakhir menewaskan Awdah Muhammad Hathaleen. Aktivis itu dikenal lewat film dokumenter yang meraih Piala Oscar 2025, ”No Other Land”. Hathaleen ditembak pada Senin di Desa Umm Al-Khair, dekat Hebron. Upaya penyelamatan gagal dan dia pun tewas.
Atas insiden itu, aparat Israel menangkap seorang pemukim ilegal. Sebaliknya, empat warga Palestina ditangkap militer Israel, Tzahal. Selain itu, Tzahal juga menangkap dua warga asing yang tidak diungkap identitasnya.
Penembakan pada Hathaleen terjadi kala aparat Israel berusaha menghancurkan rumah-rumah yang menjadi obyek dalam film No Other Land”.
Salah satu sutradara film itu, Yuval Abraham, mengunggah video saat kejadian. Terdengar teriakan dalam bahasa Ibrani kala seorang pria menodongkan senapan ke arah sejumlah orang Arab. ”Pemukim Israel menembak (Hathaleen) di paru-paru,” kata Abraham. (AP/AFP/REUTERS)