S&P Turut Peringatkan Risiko Fiskal RI, Pasar Keuangan Goyang

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga pemeringkat saham dan obligasi global, S&P Global Ratings, memperingatkan risiko tekanan fiskal Indonesia dan membuka peluang revisi negatif jika rasio pembayaran bunga utang terus melampaui ambang batas yang dinilai krusial. Peringatan ini menambah daftar sentimen yang membayangi pasar obligasi dan saham domestik.

Dikutip dari Bloomberg, Kamis (26/2/2026), S&P mengungkapkan kekhawatirannya tentang rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap pendapatan negara Indonesia yang diduga telah menembus 15 persen pada 2025. Indikator ini merupakan salah satu jangkar utama penilaian ketahanan fiskal Indonesia.

Jika rasio pembayaran bunga terus berada di atas ambang batas tersebut secara berkelanjutan, S&P berpeluang memberikan pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia di masa depan. Meski demikian, S&P masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level ”BBB” dengan proyeksi stabil.

Phintraco Sekuritas, dalam ulasannya, Jumat (27/2/2026), mencatat, S&P menekankan pentingnya pemerintah memulihkan kepercayaan investor asing guna menghindari risiko fiskal lebih lanjut yang dapat menaikkan defisit anggaran dan beban utang pemerintah.

”Fokus utama saat ini tertuju pada kerangka fiskal pemerintah jangka menengah dan kemampuan untuk menjaga disiplin anggaran di tengah tantangan rendahnya penerimaan negara,” tulis mereka.

Kekhawatiran itu sejalan dengan langkah Moody’s Ratings yang lebih dulu merevisi proyeksi peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif pada awal Februari 2026. Moody’s menilai pelemahan tata kelola dan meningkatnya risiko fiskal, di tengah defisit APBN 2025 yang mencapai 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadi faktor utama perubahan prospek tersebut.

Menurut Phintraco, peringatan dari lembaga pemeringkat internasional ini dapat memberikan tekanan pada pasar obligasi domestik ataupun obligasi global (global bonds) atau berdenominasi mata uang global, seperti euro dan yuan.

Meningkatnya risiko kredit berpotensi memicu kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah, yang mencerminkan permintaan premi risiko yang lebih tinggi dari investor. Ini akan meningkatkan biaya pinjaman (cost of fund) pemerintah dalam penerbitan utang baru ke depannya.

Senada, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa, dalam laporannya hari ini menilai, meski peringkat ”BBB” masih dipertahankan, pelanggaran berkelanjutan atas ambang 15 persen rasio bunga terhadap pendapatan dapat memicu tekanan negatif terhadap pemeringkatan kredit.

Kondisi tersebut akan mempertahankan premi risiko pada level tinggi sampai ada penguatan mobilisasi penerimaan dan disiplin fiskal yang lebih kuat.

Di sisi lain, komitmen peningkatan impor komoditas pertanian Amerika Serikat dalam kerangka kesepakatan dagang resiprokal (ART) Indonesia-AS dinilai memiliki risiko fiskal tersendiri. Volume impor gandum, kedelai, dan bungkil kedelai yang dijanjikan disebut melampaui pola historis dan kebutuhan domestik.

Jessica menilai skala komitmen tersebut lebih bersifat konsesi strategis ketimbang berbasis permintaan riil. Risiko ini dapat berdampak pada keberlanjutan neraca perdagangan serta efisiensi pasar domestik.

”Ini berpotensi meningkatkan intervensi impor oleh negara, menaikkan biaya pengadaan, dan menimbulkan beban fiskal atau kuasi-fiskal tambahan,” ujarnya.

Penurunan ’yield’ itu lebih ditopang oleh likuiditas domestik dan intervensi aktif Bank Indonesia, bukan sepenuhnya karena perbaikan persepsi risiko.

Di pasar Surat Berharga Negara (SBN), peringatan lembaga pemeringkat juga berpotensi meningkatkan volatilitas. Secara teori, kenaikan risiko kredit akan mendorong investor meminta imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi risiko tambahan.

Data perdagangan menunjukkan yield SBN tenor 10 tahun pada Jumat ini turun ke kisaran 6,42 persen dari Jumat pekan sebelumnya di level 6,46 persen. Penurunan ini terjadi di tengah penguatan rupiah ke Rp 16.755 per dolar AS dan stabilnya indeks dolar AS (DXY). Namun, analis menilai penurunan yield itu lebih ditopang oleh likuiditas domestik dan intervensi aktif Bank Indonesia (BI), bukan sepenuhnya karena perbaikan persepsi risiko.

Kepemilikan asing di pasar SBN yang telah turun di bawah 13,1 persen serta premi credit default wwap (CDS) Indonesia tenor lima tahun yang masih di atas 80 basis poin mencerminkan persepsi risiko yang belum sepenuhnya reda. Selisih antara obligasi Pemerintah Indonesia dan US Treasury (obligasi AS) tenor 10 tahun juga melebar tipis ke sekitar 241 basis poin.

Dalam ulasan terpisah, analisis BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya menyebutkan, stabilitas jangka pendek memang ditopang arus dana domestik dan kehadiran BI di pasar. Namun, kekhawatiran terhadap kredibilitas fiskal membuat investor lebih menyukai obligasi tenor pendek hingga menengah guna mengurangi risiko durasi.

Sentimen fiskal itu menjalar ke pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan melemah setelah gagal menembus batas atas di kisaran 8.350-8.440. Pada perdagangan Kamis (26/2/2026), IHSG ditutup turun 1,04 persen ke level 8.235. Pergerakan IHSG kembali melemah pada Jumat (27/2/2026) setelah dibuka di level 8.208.

BRI Danareksa Sekuritas menilai kombinasi sentimen global dan domestik memperbesar tekanan. Peringatan S&P soal tekanan fiskal meningkatkan risiko pelebaran defisit dan potensi penurunan penilaian kredit. Isu ini turut membebani IHSG, selain karena isu tarif tinggi AS terhadap panel surya Indonesia dan tensi geopolitik global.

Aksi jual investor asing di awal perdagangan turut menekan indeks. Secara teknikal, IHSG pada hari ini disebut akan mengunci batas bawah di level 8.150. Jika level ini ditembus, indeks berpotensi bergerak ke kisaran 8.015-8.050.