Kesehatan masyarakat itulah salah satu pilar keadilan bangsa. Apakah kita benar-benar merdeka atau justru terjajah oleh ”illness-disease”?
14 Agt 2025 08:00 WIB · Artikel Opini
Agustus, gegap gempita peringatan kemerdekaan Indonesia mulai terasa, megah berkibar Sang Saka Merah Putih, selalu ada kisah seperti lomba-lomba penuh gelora persaudaraan, dan pidato berapi-api yang membakar jiwa patriotik, menjadi saksi betapa kuatnya tradisi nasional mengalir di nadi budaya Nusantara.
Di tengah gemuruh kemeriahan, sudahkah nilai-nilai kemerdekaan yang pendahulu perjuangkan itu benar-benar hidup dalam denyut keseharian dan kesehatan kita? Kesehatan, medan perang yang sesungguhnya. Di sinilah kemerdekaan sejati diuji, ketika setiap rakyat Indonesia berhak berdiri tegak, bebas dari belenggu penyakit.
Kemerdekaan bukan hanya pekik merdeka. Ia pembebasan dari segala derita yang seharusnya tidak lagi menjajah kita. Jika rakyat masih merintih sakit oleh penyakit yang mampu dicegah, di manakah makna kemerdekaan? Kesehatan masyarakat itulah salah satu pilar keadilan bangsa. Apakah kita benar-benar merdeka atau justru terjajah oleh illness-disease?
Bacakanlah sekali lagi, Pembukaan UUD 1945: ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Lalu, di manakah perlindungan itu jika anak negeri masih terkapar tanpa akses kesehatan? Di manakah seluruh tumpah darah jika para remaja putri dan ibu hamil masih anemia oleh defisiensi zat besi? Di manakah kesejahteraan jika ibu-ibu masih berjuang melawan penyakit berat?
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/04/a6d6c0959ac1399433a99d8435fdef7c-20250804YGA05.jpg)
Padahal, kesehatan adalah benteng terakhir kedaulatan. Jika rakyat sakit melulu, dan rakyat terpaksa memilih antara makan atau berobat, maka kemerdekaan hanyalah ilusi. Kita harus merebut kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan dari penyakit, dari ketidakadilan, dari sistem yang membiarkan rakyatnya menderita.
Penjajah memang telah pergi, tetapi menyisakan mental inlander, sikap merasa rendah, tidak percaya diri, dan pasif terhadap perubahan. Dalam bidang kesehatan, hal ini tampak dalam rendahnya kesadaran preventif, ketergantungan pada solusi instan, serta kurangnya inisiatif menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Maka, kita harus ”mencubit-cubit” rakyat agar bergerak dalam upaya preventif, seperti teori klasik Health Belief Model dari Irwin Rosenstock. Jika rakyat masih abai, maka kita belum merdeka dari keengganan bergerak. Maka, dibutuhkan cubitan kolektif, ajakan sadar, kritis, dan aktif dalam merawat tubuh, lingkungan, dan sesama.
Sayangnya, potret kesehatan masyarakat Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Menurut laporan Bappenas tahun 2023, angka stunting di wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan NTT, dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Penjajahan gaya baru telah menyusup lewat narkoba yang membius, makanan ultraproses yang meracuni, dan polusi udara yang menggerogoti paru-paru bangsa.
Global Nutrition Report (2021) membongkar kebenaran pahit bahwa Indonesia terjebak dalam double burden of malnutrition di satu sisi, anak-anak kurus kekurangan gizi, di sisi lain gelombang obesitas mengancam. Ini hasil rekayasa industri yang memperbudak kesadaran lewat iklan manipulatif. Penjajahan tanpa serdadu menginvasi tanpa peluru. Mereka merampas kemerdekaan kesehatan kita lewat produk dan gaya hidup yang perlahan mematikan.
Lihatlah realitas, rumah sakit kita masih beroperasi bagai pabrik keuntungan, sementara rakyat miskin terengah-engah di antrean birokrasi. Di manakah keadilan ketika nyawa manusia dihargai berdasarkan isi dompetnya? Namun, hadir pula kemajuan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini telah mencakup lebih dari 80 persen penduduk Indonesia (BPJS Kesehatan, 2023). Ini adalah langkah besar dalam menjadikan kesehatan sebagai hak, bukan komoditas. Meski begitu, sistem ini masih menghadapi tantangan besar, birokrasi yang kompleks, fasilitas yang belum merata, serta kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil.
Oleh karena itu, segerakan revolusi sistem kesehatan dan pastikan transformasi rumah sakit dari profit-oriented menjadi service-oriented. Pemerataan layanan dengan cara menempatkan tenaga kesehatan terbaik ke pelosok negeri. Lakukanlah simplifikasi birokrasi dengan jalan merobohkan tembok birokrasi yang menghalangi hak rakyat. Karena setiap detik penundaan adalah pengkhianatan terhadap konstitusi.
Pandemi Covid-19 menjadi pengingat keras betapa pentingnya sistem kesehatan yang tangguh dan berbasis komunitas. Negara dengan layanan primer yang kuat dan partisipasi warga yang tinggi lebih mampu bertahan (WHO, 2022) menekankan pentingnya revitalisasi sistem layanan primer dan penguatan kesehatan berbasis komunitas sebagai benteng pertahanan pertama dalam krisis kesehatan.
Kita mesti lakukan strategi revolusioner dengan menguatkan basis komunitas. Didik kader kesehatan desa sebagai garda terdepan dan tunjukkan keluarga sebagai pahlawan kesehatan keluarga. Hidupkan kembali kearifan lokal dan pengobatan tradisional, tetapi bukan primitif. Bangun sistem early warning berbasis warga. Enyahkan ketimpangan dengan terobosan teknologi kesehatan digital ke pelosok, tenaga kesehatan berkuda untuk daerah terisolasi, dan luaskan layanan kesehatan terapung untuk kepulauan.
Kembalikan kerak budaya dengan mengintegrasikan penyembuh tradisional terlatih dalam sistem kesehatan karena mereka memiliki kompetensi empiris, manfaatkan ramuan lokal untuk penyakit degeneratif, dan lestarikan tradisi pangan sehat Nusantara. Wujudkan trilogi revolusi kesehatan, yakni desentralisasi dengan teknik kuasai daerah dengan sistem kesehatan mandiri; demokratisasi, yaitu kesehatan oleh rakyat, untuk rakyat; dan kulturalisasi, yakni kesehatan masyarakat berbasis akar antropologis. Bawa roh proklamasi ke puskesmas, posyandu, dan kampung-kampung terpencil.
Kemerdekaan tanpa kesehatan adalah kemerdekaan semu, bagai bendera berkibar tanpa makna, bagai proklamasi tanpa implementasi. Maka, hari ini dan selamanya, kita nyatakan perjuangan kemerdekaan sejati adalah perjuangan untuk kesehatan rakyat yang berkeadilan. Panggilan nasional untuk revolusi kesehatan dengan patriotisme abad ke-21 dengan menjaga kesehatan diri, merawat Tanah Air, lakukan eradikasi penyakit sebagai ancaman nasional. Memperjuangkan akses kesehatan di pelosok identik dengan membebaskan wilayah terjajah. Melawan eksploitasi industri ibarat pertempuran modern menjaga kedaulatan.
Amunisi kita adalah ”paradigma sehat” sebagai ruang pembebasan, posyandu sebagai pos gerilya kesehatan, kader kesehatan sebagai lokomotif revolusi dengan sasaran strategis 2045. Anak-anak bebas penyakit harus lahir dari rahim yang sehat, keadilan akses dengan indikator tiada lagi warga Indonesia yang mati karena jarak dan kemiskinan. Dorong kemandirian farmasi dengan cara berdikari dalam obat dan vaksin.
Mari tulis ulang makna kemerdekaan, setiap puskesmas yang berdiri adalah tugu proklamasi baru bidang kesehatan, setiap anak yang terbebas penyakit merupakan gebyar Merah Putih, dan setiap kebijakan prorakyat cermin dari Pancasila yang hidup.
Agustus bukan hanya peringatan, melainkan lompatan baru dalam pembebasan kesehatan nasional. Satu komando untuk Indonesia sehat, dari Sabang sampai Merauke, dari posyandu sampai istana, bersatu padu mewujudkan kemerdekaan sejati dalam satu tubuh warga negara yang merdeka, sehat, dan berdaulat. Sambut Indonesia Emas 2045 dengan jiwa yang tangguh dan raga yang perkasa. Hanya dengan cara-cara ini, kita akan menciptakan peradaban kesehatan, bukan peradaban kesakitan yang selama ini mendera kita.
Muhammad Arsyad Rahman, Doktor Antropologi dan Dosen FKM Universitas Hasanuddin, Makassar
Penulis:
Muhammad Arsyad RahmanEditor:
Neli TrianaPenyelaras Bahasa:
Nanik Dwiastuti