Sri Mulyani Belum Umumkan Kinerja APBN, Transparansi Kemenkeu Era Prabowo Disorot

Kementerian Keuangan tak kunjung mengumumkan paparan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode Januari 2025. Ini sesuatu yang tidak biasa mengingat setiap bulan Kemenkeu biasanya rutin memaparkan kondisi dan kinerja keuangan negara ke publik.

Laporan kinerja APBN atau rilis APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) selama ini disampaikan dua-tiga pekan setelah akhir bulan terkait. Di sana, wartawan bisa menanyakan berbagai isu ke pejabat Kemenkeu. Publik juga bisa menyimaknya melalui siaran langsung di Youtube Kemenkeu.

Tak hanya paparan secara verbal, Kemenkeu juga biasanya merilis laporan kinerja APBN secara bulanan dalam bentuk tertulis atau sering disebut ”Buku APBN KiTa”. Mengacu pada situs resmi Kemenkeu, laporan tertulis itu rutin dipublikasikan sejak Desember 2017.

Dalam konferensi pers APBN KiTa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan seluruh direktur jenderal Kemenkeu biasanya akan memaparkan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan negara. Mulai dari kinerja penerimaan pajak dan nonpajak, belanja atau pengeluaran negara, utang pemerintah, hingga merespons berbagai isu ekonomi terkini.

Sebelum pemerintahan Prabowo Subianto, Kemenkeu nyaris tidak pernah ”bolong” melaporkan kinerja APBN, bahkan di tengah pandemi Covid-19 sekalipun ketika penerimaan merosot tajam dan ekonomi terpukul.

Mengacu pada jadwal biasanya, konferensi pers pemaparan APBN Januari 2025 semestinya sudah digelar sejak minggu kedua atau ketiga Februari 2025. Namun, sampai akhir pekan pertama Maret 2025 ini, tak kunjung ada ”hilal” penyelenggaraan konferensi pers APBN KiTa. 

Laporan tertulis kinerja APBN KiTa edisi Kaleidoskop 2024 dan Januari 2025 juga belum diunggah ke situs resmi Kemenkeu.

Terakhir kali Kemenkeu menggelar rilis APBN KiTa adalah pada 6 Januari 2025 untuk memaparkan kinerja Desember 2024. Setiap kali ditanyakan di berbagai kesempatan, pejabat Kemenkeu enggan menjawab kapan akan mengumumkan kinerja APBN Januari 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, misalnya, hanya berujar sambil lalu menanggapi pertanyaan wartawan. ”Oh, itu (APBN KiTa)? Ya, ya, ya, sip,” ujarnya sembari meninggalkan lokasi acara saat menjadi pembicara di CNBC Economic Outlook, Rabu (26/2/2025).

Baru-baru ini, Kemenkeu beralasan agenda itu ditunda akibat kesulitan mencari waktu di tengah agenda pimpinan yang padat. ”Mengingat padatnya agenda pimpinan, direncanakan konferensi pers APBN KiTa akan digabung bulan depan (Maret),” demikian informasi yang diberikan staf Kemenkeu melalui grup Whatsapp pada Jumat (28/2/2025).

Saat dikonfirmasi lagi, Kamis (6/3/2025), Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kembali mengulang alasan yang sama. Paparan kinerja APBN KiTa belum akan dibuka ke publik dalam waktu dekat karena belum ada waktu. ”Kami masih mengatur jadwal karena agenda lagi padat merayap,” ucapnya melalui pesan singkat. 

Ini bukan kali pertama Kemenkeu menunda laporan kinerja APBN. Sebelumnya, sesudah pemerintahan Prabowo resmi dilantik, Kemenkeu juga sempat absen melaporkan kinerja APBN September 2024. Barulah pada November 2024, kinerja APBN diumumkan sekaligus untuk dua bulan, yaitu September dan Oktober 2024.

Laporan kinerja APBN 2025 pada awal tahun ini sangat dinantikan publik. Ada beberapa faktor yang mendasari. Pertama, itu adalah indikator kinerja fiskal pertama yang direncanakan dan dikelola langsung oleh pemerintahan Prabowo. 

Meski Prabowo sudah mengelola APBN 2024 peninggalan Jokowi sejak Oktober 2024, ia hanya melanjutkan alokasi anggaran dan program yang sudah ada. Itu berbeda dengan APBN 2025 yang memang didesain untuk menampung arah kebijakan, kepentingan, dan program prioritas Prabowo.

Kedua, ada beberapa kebijakan fiskal kontroversial yang diambil Prabowo di awal pemerintahannya yang dapat berdampak pada kinerja APBN. Contohnya, pemangkasan anggaran besar-besaran senilai Rp 308 triliun yang akan berdampak ke realisasi belanja negara pada awal tahun. 

Selain itu, implementasi sistem Coretax sejak 1 Januari 2025 yang sampai sekarang masih bermasalah. Kendala dalam sistem perpajakan baru itu diduga berpotensi membuat penerimaan negara merosot sepanjang Januari 2025. 

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengingatkan, langkah pemerintah yang tak kunjung mengumumkan kinerja APBN bisa berdampak buruk pada kepercayaan pasar. Apalagi, selama ini investor dan pelaku usaha sudah terbiasa dengan keterbukaan informasi yang diterapkan Kemenkeu. 

Angka-angka yang dilaporkan dalam paparan APBN KiTa pun kerap menjadi pijakan investor dalam mengambil keputusan berusaha. Di sana, mereka bisa mendapat gambaran yang cukup komprehensif tentang kondisi perekonomian Indonesia. 

”Jadi, ketidakjelasan ini akan merugikan banyak pihak. Pelaku pasar seperti investor dan mitra kerja pemerintah akan kesulitan membuat rencana dan keputusan bisnis. Bahkan, penyelenggara negara (birokrasi) pun kebingungan untuk melangkah,” kata Awalil saat dihubungi.

Pemerintah pun diingatkan untuk tetap menjaga keterbukaan informasi terkait kinerja APBN. Bukan hanya untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha, melainkan juga masyarakat sebagai pembayar pajak yang selama ini berkontribusi menjaga penerimaan negara.

”Publik sebagai pembayar pajak berhak mengetahui uang pajaknya digunakan untuk kepentingan pembangunan apa saja. Jangan-jangan pemerintah takut ketahuan bahwa keuangan pemerintah saat ini terbatas di saat program yang dijalankan sangat besar kebutuhan anggarannya,” ujar peneliti Center of Economics and Law Studies, Nailul Huda. 

Senada, ia mengingatkan bahwa selama ini rilis paparan APBN KiTa telah dipandang sebagai budaya keterbukaan informasi yang baik di mata investor. Jika transparansi itu meredup di era Prabowo, itu menjadi kemunduran bagi praktik keterbukaan informasi publik dan demokrasi di Indonesia, yang akhirnya bisa memukul perekonomian negara.

”APBN KiTa sebenarnya sudah dianggap sebagai sumber data yang kredibel untuk melihat bagaimana tata kelola keuangan negara. Jika aksesnya tidak dibuka, publik akan menduga ada penyelewengan atau informasi yang sengaja ditutupi oleh pemerintah,” kata Nailul. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, investor masih menanti perkembangan pengumuman kinerja APBN ke depan. Ia menduga, keterlambatan pelaporan itu akibat imbas kebijakan efisiensi anggaran dan isu penerapan Coretax yang bermasalah sehingga berdampak pada penerimaan. 

”Atau memang ada agenda lain yang menurut pemerintah lebih penting sehingga sampai menunda pengumuman realisasi APBN awal tahun. Maka, kita lihat saja perkembangannya ke depan,” ucap Josua.