Rupiah Terpuruk, BI Batasi Pembelian Perorangan Maksimal 50.000 Dolar AS

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar rapat koordinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026) petang hingga malam. Hal ini menyusul depresiasi rupiah yang mencapai level Rp 17.425 per dolar AS pada hari yang sama.

Tekanan pada rupiah sudah berlangsung sejak awal 2026. Di awal Januari, rupiah sempat tertekan sampai Rp 16.800. Di akhir triwulan I-2026, kurs rupiah mendekati Rp 17.000 sampai akhirnya menyentuh Rp 17.400 per dolar AS.

Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) per 5 Mei 2026, rupiah terpuruk di Rp 17.425 per dolar AS. Jisdor adalah kurs referensi spot USD/IDR yang disusun oleh Bank Indonesia berdasarkan transaksi antarbank di pasar valuta asing secara real-time.

Depresiasi rupiah menekan perekonomian nasional melalui berbagai lini. Dunia usaha yang memiliki impor bahan baku dan bahan penolong, misalnya, akan langsung tertekan. Jika produknya dijual di pasar domestik, tekanan juga akan diteruskan ke konsumen.

Depresiasi rupiah menambah tekanan berlapis pada perekonomian domestik. Sebab, pada saat yang sama, terdapat lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah. Perang dagang dan gangguan distribusi barang juga membuat kompleks tekanan pada perekonomian domestik, termasuk tekanan pada pemerintah yang harus membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Jisdor merupakan harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi USD/IDR terhadap rupiah antarbank di pasar valuta asing Indonesia. Hal ini dilakukan melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah di Bank Indonesia secara real time.

Jisdor dimaksudkan untuk memberikan referensi harga pasar yang representatif untuk transaksi spot USD/IDR pasar valuta asing Indonesia. Saat ini, rentang waktu pengambilan data Jisdor mulai 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Jisdor terbit pada 15.15 WIB.

Seusai data Jisdor yang menunjukkan rupiah terpuruk, pemerintah dan BI menggelar rapat. Rapat tertutup dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari Kabinet Merah Putih, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hadir pula Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Kepada wartawan seusai rapat, Perry menyatakan, nilai tukar rupiah saat ini sedang lebih lemah ketimbang nilai fundamentalnya alias undervalued. Alasannya, fundamental ekonomi Indonesia kuat.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 tinggi, yakni 5,61 persen. Sementara inflasi relatif rendah, kredit tumbuh tinggi, dan cadangan devisa kuat.

”Ini fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah akan stabil cenderung menguat. Jadi, kenapa undervalued? Kenapa dalam jangka pendek ada tekanan-tekanan dalam nilai tukar (rupiah)?” kata Perry.

Penyebabnya, ia melanjutkan, adalah faktor global dan faktor musiman. Faktor global yang dimaksud adalah harga minyak yang tinggi, suku bunga di Amerika Serikat yang meningkat, dan nilai tukar dolar AS menguat.

Sementara faktor musiman merujuk pada pola tahunan ketika permintaan dolar AS di pasar domestik tinggi. Ini terjadi setiap April, Mei, dan Juni.

”Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi, rupiah adalah undervalued dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat,” kata Perry.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers terpisah berusaha menenangkan pasar dengan mengatakan ekonomi Indonesia saat ini sedang berakselerasi. ”Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan terbitkan bond (obligasi pemerintah),” katanya.

Obligasi yang dimaksud adalah Panda Bond. Ini, menurut Purbaya, disiapkan untuk memperkuat rupiah dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Ia meyakinkan prospek Panda Bond bagus. ”Uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda enggak usah takut,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, melalui keterangan tertulis, mengatakan, sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku langsung tertekan akibat depresiasi rupiah. Tekanannya merembet pada peningkatan biaya, menekan margin.

”Dan, dalam banyak kasus membatasi kemampuan ekspansi usaha,” katanya. Oleh karena itu, meskipun angka pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 tampak solid, di tingkat mikro banyak pelaku usaha yang masih tertekan.

Merespons depresiasi rupiah, Perry kepada wartawan mengatakan, BI mengambil tujuh langkah. Salah satunya adalah menurunkan batas pembelian mata uang dolar AS perorangan dari 100.000 dolar AS per orang per bulan menjadi 50.000 dolar AS per orang per bulan.

”Kami sudah lapor (tujuh langkah stabilisasi rupiah) ke Presiden dan Presiden merestui serta memberikan penguatan,” ujarnya.

Langkah pertama adalah terus melakukan intervensi secara tunai, transaksi valuta asing terhadap rupiah diselesaikan hanya dalam mata uang rupiah di dalam negeri (domestic delivery), dan juga non delivery forward (NDF) di pasar luar. ”Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilitasi nilai tukar rupiah,” tambah Perry.

Langkah kedua adalah menggunakan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia untuk mendatangkan aliran modal masuk (inflow). Ini untuk mengatasi aliran dana keluar dari surat berharga negara (SBN) di minggu-minggu terakhir.

”Kami bersepakat sementara ini SRBI perlu dibuat inflow sehingga inflow-nya SRBI bisa mencukupi outflow-nya SBN dan saham itu koordinasi kami dengan Menteri Keuangan,” katanya.

Langkah ketiga adalah BI akan terus membeli SBN di pasar sekunder. Sejauh ini, BI sudah membeli SBN di pasar sekunder year to date senilai Rp 123,1 triliun.

Langkah keempat adalah menjaga likuiditas di perbankan dan pasar. Perry meyakini likuiditas di perbankan dan pasar saat ini lebih dari cukup. Indikatornya adalah pertumbuhan uang primer yang selalu dua digit. ”Terakhir pertumbuhan uang primer 14,1 persen,” ujarnya.

Langkah kelima adalah membatasi pembelian dolar di pasar domestik tanpa menyertakan dokumen bukti pendukung yang sah sebagai jaminan (underlying) sebagai dasar kebutuhan pembelian.

Sebelumnya, setiap orang bisa membeli 100.000 dolar AS per bulan. Kini nilainya dibatasi hanya menjadi maksimal 50.000 dolar AS per orang per bulan. Perry menambahkan, ke depan, batas pembelian tanpa underlying akan diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS per orang per bulan.

Langkah keenam adalah menjual atau menukar dolar AS dengan rupiah di pasar luar negeri, khususnya non-delivery forward (NDF). Selain itu, bank-bank domestik juga dibolehkan melakukan offshore NDF di luar negeri. Harapannya, pasokan dolar AS akan lebih banyak dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Langkah ketujuh adalah meningkatkan pengawasan bank-bank dan korporasi dengan aktivitas penjualan dolar AS tinggi. ”Kami kirim pengawas ke sana, koordinasi sama Bu Friderica dari OJK,” kata Perry.

Diversifikasi penggunaan mata uang dalam kerja sama pembiayaan ataupun penjualan surat berharga pun dilakukan. Hal ini, misalnya, diterapkan untuk rupiah dan yuan China. Dengan langkah-langkah itu, Perry meyakini, rupiah akan kembali stabil dan menguat.