Standar Hidup Layak di Jakarta Versi BPS Dinilai Terlalu Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jakarta pada tahun 2024 mencapai 84,15 dengan standar hidup layak mencapai Rp 19,953 juta per tahun. Namun, standar hidup layak sebesar Rp 1,66 juta per bulan ini dinilai masih jauh dari realitas pengeluaran warga Jakarta.

Selama empat tahun terakhir, IPM Jakarta terus meningkat dengan rata-rata peningkatan 0,67 persen per tahun. Pada tahun 2020, IPM Jakarta mencapai 81,92 dan naik menjadi 82,25 pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022 IPM Jakarta 82,77 dan naik menjadi 83,55 pada 2023.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jakarta Nurul Hasanudin, Senin (2/12/2024), mengatakan, peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, yakni harapan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

”Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak,” ujar Nurul.

Dimensi umur harapan hidup saat lahir pada 2024 menunjukkan 75,99 tahun. Angka ini terus meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 75,81 tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya, dimensi umur harapan hidup 2020 mencapai 75,2 tahun, lalu 75,28 tahun (2021), dan 75,54 tahun (2022).

Sementara dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua indikator ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Jakarta rata-rata meningkat 1,01 persen per tahun. Sementara RLS Jakarta meningkat 0,8 persen per tahun.

HLS di Jakarta pada 2024 tercatat 13,51 tahun atau naik 1,35 persen dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 13,33 tahun. Sementara itu, RLS pada 2024 tercatat 11,49 tahun atau meningkat 0,35 persen dibandingkan 2023 yang tercatat 11,45 tahun.

”Pada 2024, indikator rata-rata lama sekolah yang tercatat mencapai 11,49 tahun atau masih di kelas 2 SMA dan harapan lama sekolahnya 13,51 tahun atau sampai diploma,” ujar Nurul.

Selanjutnya, dimensi hidup layak per tahun pada 2024 juga meningkat Rp 580.000 atau 2,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Standar hidup layak ini dipresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun. Adapun pengeluaran riil per kapita adalah biaya konsumsi setiap penduduk yang disesuaikan dengan paritas daya beli.

Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun Jakarta mencapai Rp 19,953 juta per tahun atau Rp 1,66 juta per bulan. Angka ini naik dari tahun 2023 yang tercatat Rp 19,373 juta per tahun.

”Kalau di Jakarta, kan, rata-rata satu rumah dihuni oleh tiga sampai empat orang. Rata-rata sekitar Rp 1,66 juta per bulan ini terkait dengan pengeluaran riil rumah tangga," kata Nurul.

Adapun IPM Jakarta 2024 merupakan IPM tertinggi secara nasional dan di atas rata-rata nasional. IPM Indonesia pada tahun 2024 mencapai 75,02 atau meningkat 0,85 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 74,39.

Tidak hanya Jakarta, sejumlah provinsi di luar Jakarta juga mengalami kenaikan IPM. Salah satunya, IPM Banten 2024 yang tercatat 76,35 atau meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 75,77. Lalu, IPM Jawa Barat 2024 mencapai 74,92 atau meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 74,24.

Di sisi lain, rata-rata pengeluaran untuk standar hidup layak sebesar Rp 1,66 juta per bulan dinilai Sunu Prawito (41), warga Jakarta Barat, masih jauh dari kenyataan. Sebagai kepala rumah tangga yang hidup dengan istri dan satu anak yang masih SMA, ia bahkan menilai upah yang diperolehnya masih kurang.

”Kebetulan saya ngontrak di Jakarta. Kontrakan saja sebulan Rp 1,2 juta, belum (pengeluaran untuk) listrik sama air,” katanya.

Menurut Sunu, pengeluaran hidup layak sebulan minimal Rp 5 juta. Jika dirinci, Rp 1,5 juta untuk hunian atau cicilan (bagi yang sudah memiliki rumah tetap), lalu Rp 1,5 juta untuk makan, Rp 500.000 untuk istri, Rp 500.000 untuk uang saku anak, dan Rp 1 juta untuk keperluan lain atau tambahan biaya pendidikan atau ditabung.

”Uang Rp 1,66 juta per bulan tidak ada apa-apanya, bukan di Jakarta saja, tetapi di daerah lain juga (tidak cukup). Hidup tidak hanya tentang biaya makan sehari-hari. Masih ada hunian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lain yang perlu dipikirkan. Apalagi hidup bersama keluarga,” tuturnya.

Sunu mengatakan, dirinya bahkan sering mengeluarkan uang lebih dari gajinya sebulan. Sebab, ada kebutuhan mendadak lainnya.

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, juga menilai standar hidup layak Rp 1,66 juta per bulan di Jakarta versi BPS tidak selaras dengan kenyataan yang dialami masyarakat. Dengan inflasi yang terus meningkat, gaya hidup layak membutuhkan pengeluaran dua hingga tiga kali lipat dari standar BPS.

Yusuf mengatakan, angka tersebut sulit mencerminkan kebutuhan hidup layak karena beberapa alasan. Pertama, biaya sewa tempat tinggal biasanya sudah menghabiskan minimal Rp 500.000 per bulan. Angka itu tentu saja tak cukup untuk tempat tinggal di lokasi yang strategis dan layak.

”Kemudian, biaya transportasi harian terkadang mencapai 20 persen dari total pendapatan. Belum lagi pengeluaran untuk makan, dan pembelian barang, juga tabungan untuk masa depan dan pendidikan,” ujarnya.

Menurut Yusuf, meskipun angka tersebut dihasilkan melalui metodologi statistik yang benar, ia melihat ada kebutuhan mendesak untuk penyesuaian. Sebab, perhitungan standar pengeluaran perlu memperhitungkan dinamika ekonomi dan sosial di kota metropolitan.

Bahkan, jika dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR), standar hidup layak yang dihitung oleh BPS masih cukup jauh gapnya. Pada 2024, UMR terkecil di Indonesia saja sudah di atas Rp 2 juta per bulan.

Ia menyarankan pemerintah dapat mempertimbangkan peninjauan kembali standar kelayakan hidup dengan menyesuaikan indikator kebutuhan dasar secara lebih realistis. Hal ini sangat diperlukan untuk merevisi standar hidup layak yang sebelumnya diajukan.