Potret Brutal Aparat Imigrasi AS: Empat Migran Tewas di Tahanan dalam 10 Hari

WASHINGTON, SELASA — Dalam 10 hari pertama 2026, empat migran meninggal saat berada dalam tahanan imigrasi Amerika Serikat atau US Immigration and Customs Enforcement. Pada 2025 tercatat pula rekor kematian tertinggi di tahanan imigrasi AS dalam 20 tahun terakhir, dengan 32 orang tewas. Sementara itu, Pemerintah AS melarang inspeksi dilakukan oleh otoritas yang berwenang ke ICE.

Berdasarkan rilis resmi Pemerintah Amerika Serikat (AS), Senin (12/1/2026) waktu setempat atau Selasa (13/1/2026) waktu Indonesia, keempat kematian terbaru itu terjadi pada 3–9 Januari 2026. Mereka adalah 2 warga Honduras, 1 warga Kuba, dan 1 warga Kamboja.

Peristiwa ini berlangsung di tengah kebijakan pemerintahan Donald Trump yang memperketat penegakan imigrasi, meningkatkan jumlah penahanan migran, dan mempercepat deportasi.

Salah satu korban adalah Geraldo Lunas Campos (55), warga Kuba, yang meninggal pada 3 Januari 2026 di Camp East Montana. Pria itu tewas di lokasi detensi yang dibuka pemerintahan Trump di kawasan Fort Bliss, Texas.

ICE menyatakan, perilaku Campos sempat dianggap mengganggu sehingga ia ditempatkan di ruang isolasi. Tak lama kemudian, ia ditemukan dalam kondisi gawat.

Dalam pernyataan resmi, ICE mengatakan,Campos dinyatakan meninggal oleh teknisi medis darurat. Kematian itu sedang diselidiki.

Dua korban lainnya yakni Luis Gustavo Nunez Caceres (42) dan Luis Beltran Yanez–Cruz (68). Dua warga Honduras itu meninggal pada 5 dan 6 Januari 2026 di rumah sakit di Houston dan Indio, California. Menurut ICE, keduanya tewas setelah mengalami masalah jantung.

Sementara itu, Parady La (46), warga Kamboja, meninggal pada 9 Januari 2026 di Federal Detention Center Philadelphia. Menurut keterangan ICE, La tewas setelah mengalami gejala kecanduan parah. Otoritas menyatakan fasilitas tempat La tewas baru digunakan oleh ICE sejak tahun lalu.

Rentetan kematian di awal 2026 ini terjadi di tengah ketegangan penembakan Renee Good (37) oleh petugas ICE. Ibu tiga anak itu tewas saat menyaksikan operasi ICE di Minneapolis, Minnesota. Insiden yang terekam di banyak video itu memicu protes di Minneapolis dan berbagai kota di AS.

Pemerintahan Trump membela tindakan petugas ICE yang menembak Good. Petugas itu disebut bertindak untuk membela diri. Sejumlah pejabat federal, termasuk Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, bahkan menyebut tindakan Good sebagai terorisme domestik. Hal ini dibantah pemerintah Minnesota dan kerabat Good.

Pemerintahan Trump juga memangkas jumlah migran yang bisa dibebaskan atas dasar kemanusiaan. Kebijakan ini mendorong sebagian migran terpaksa menerima deportasi karena tidak lagi memiliki opsi pembebasan sementara.

Hingga 7 Januari 2026, jumlah orang yang ditahan mencapai sekitar 69.000 orang. Jumlahnya diperkirakan terus meningkat. Kongres AS yang dikuasai Partai Republik pendukung Trump menyetujui tambahan besar anggaran ICE pada 2025 untuk memperbesar tahanan dan operasi.

Pemerintah federal AS menyatakan telah mengerahkan lebih dari 2.000 petugas imigrasi ke Minnesota. Pengerahan ini disebut sebagai operasi penegakan imigrasi terbesar dalam sejarah ICE.

Menurut penelusuran media Inggris, The Guardian, sebanyak 32 korban tewas di tahanan imigrasi AS pada 2025 berasal dari setidaknya 23 negara. Meksiko mencatat jumlah korban terbanyak, yakni enam orang.

Negara lain yang masing-masing mencatat dua korban adalah Honduras, China, Haiti, dan Vietnam. Sementara itu, masing-masing satu korban berasal dari Nikaragua, Eritrea, Republik Dominika, Kolombia, Kuba, Kanada, Ukraina, Etiopia, dan El Salvador. Sembilan kematian lainnya tidak mencantumkan asal negara secara jelas dalam data yang dipublikasikan.

Dari sisi penyebab, mayoritas kematian dinyatakan akibat sakit. Sekitar 21 orang disebutkan karena kondisi medis, seperti serangan jantung, stroke, pneumonia, komplikasi diabetes, dan kegagalan organ.

Bunuh diri disebutkan sebagai penyebab terbesar kedua dengan delapan kasus. Sementara itu, kekerasan atau insiden yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan serta kelalaian fatal tercatat tiga kasus.

Para advokat dan pengacara imigrasi melaporkan kondisi fasilitas tahanan imigrasi yang buruk menjadi salah satu faktor. Mulai dari kondisi jorok, makanan tidak memadai, serta layanan medis yang minim. Hal ini seiring semakin padatnya pusat-pusat detensi.

Ini adalah hasil dari memburuknya kondisi di dalam fasilitas detensi ICE.

Direktur advokasi Detention Watch Network, Setareh Ghandehari, mengatakan, jumlah kematian pada 2025 benar-benar mencengangkan. Ia mendesak Pemerintah AS menutup pusat-pusat detensi imigrasi. ”Ini adalah hasil dari memburuknya kondisi di dalam fasilitas detensi ICE,” katanya.

Pemerintah AS membantah berbagai tudingan soal meningkatnya kematian sejak 2025 dan minimnya fasilitas medis.

Juru bicara DHS, Tricia McLaughlin, mengatakan, perawatan medis yang komprehensif telah disediakan sejak seseorang memasuki tahanan ICE.

Jumlah kematian ini juga dinyatakan sesuai statistik selama ini. MClaughlin menyatakan, jumlah kematian konsisten dengan tingkat kematian di tahanan selama 10 tahun terakhir, yaitu 0,00007 persen. Namun, ia tidak memublikasikan data rinci yang mendasari angka tersebut.

Di saat yang sama, pemerintahan Trump justru membatasi pengawasan legislatif terhadap ICE. Pada Kamis (8/1/2026), Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (US Department of Homeland Security/DHS) menerbitkan kebijakan baru yang melarang inspeksi mendadak (sidak).

Aturan itu mewajibkan anggota Kongres menjadwalkan inspeksi ke fasilitas detensi imigrasi setidaknya tujuh hari sebelumnya. Setiap pengecualian atas aturan tersebut harus disetujui langsung oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem. Noem menandatangani langsung memo kebijakan baru tersebut.

Sebelumnya, tiga anggota DPR dari Partai Demokrat, Ilhan Omar, Angie Craig, dan Kelly Morrison, mengatakan, mereka ditolak masuk ke sebuah fasilitas ICE di Minneapolis. Dalam memo itu, Noem beralasan kebijakan itu diperlukan demi keselamatan dan kelancaran kerja ICE. ”Kunjungan tanpa pemberitahuan mengharuskan penarikan petugas ICE dari tugas rutin mereka,” katanya.

Kebijakan ini dinilai mengakali putusan pengadilan federal Desember pada 2025. Putusan pengadilan itu memblokir pembatasan pengawasan ke ICE yang terus berusaha diterapkan oleh pemerintahan Trump sejak Juni 2025.

Pemerintah Trump telah berupaya melarang legislatif sidak pada Juni 2025. Namun, pada Desember 2025 larangan ini dipatahkan putusan hakim federal di Washington DC. Hakim menyatakan bahwa undang-undang (UU) anggaran melarang DHS menggunakan dana federal untuk mencegah anggota Kongres sidak ke pusat detensi ICE.

Sebelum Juni 2025, ICE selalu mengizinkan anggota Kongres mengunjungi fasilitas detensinya tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Noem menyatakan, kebijakan tersebut dijalankan secara eksklusif menggunakan dana yang dialokasikan melalui anggaran One Big Beautiful Bill Act, bukan melalui anggaran reguler.

One Big Beautiful Bill Act ditandatangani menjadi UU pada pertengahan 2025 lalu. UU ini mengucurkan anggaran jumbo untuk penegakan imigrasi, termasuk 75 miliar dolar AS khusus untuk ICE. Anggaran terbesar sepanjang sejarah ini ditujukan untuk mempercepat deportasi dan memperluas kapasitas detensi.

Pemerintahan Trump mengerahkan ribuan agen federal, termasuk lebih dari 2.000 petugas ICE dan Border Patrol, ke wilayah Minneapolis–Saint Paul, Minnesota, sejak awal Januari 2026. Ini merupakan bagian dari operasi imigrasi terbesar setelah insiden penembakan fatal terhadap Good, 7 Januari 2026.

Terkait pengerahan ini, Negara bagian Minnesota dan Illinois telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal AS. Pengerahan aparat itu dinilai sebagai invasi pemerintah federal AS ke negara bagian. Sebagai catatan, Minnesota dikuasai Partai Demokrat.

Dalam gugatan tersebut, Jaksa Agung Minnesota Keith Ellison secara resmi menggugat Noem selaku Menteri Keamanan Dalam Negeri AS. Gugatan juga ditujukan kepada sejumlah pejabat senior DHS dan ICE.

Gugatan itu menuding pengerahan ribuan agen federal ke Minnesota melanggar hukum federal dan konstitusi AS. Para penggugat meminta pengadilan untuk melarang petugas federal mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap orang yang tidak menjadi target penangkapan imigrasi.

Gugatan itu juga meminta melarang penangkapan terhadap warga negara AS dan pemegang visa tanpa dasar dugaan tindak pidana. Agen federal juga dituntut mengenakan identitas yang jelas, mengaktifkan kamera tubuh, dan melepas penutup wajah saat operasi penegakan hukum.

”Pengerahan ribuan agen DHS yang bersenjata dan bermasker ke Minnesota telah menyebabkan kerugian serius bagi negara bagian kami. Ini, pada dasarnya, adalah sebuah invasi federal ke Twin Cities dan Minnesota. Dan hal ini harus dihentikan,” kata Ellison.

DHS membantah gugatan tersebut. McLaughlin justru menyerang Ellison secara personal. ”Politikus suaka seperti Ellison adalah alasan utama mengapa DHS mengerahkan aparat ke Minnesota sejak awal,” katanya.

Ia juga menyerang para politikus Demokrat di Minnesota, mulai dari Ellison, Gubernur Minnesota Tim Walz, dan Wali Kota Minneapolis Jacob Frey.

”Jika mereka menjalankan tugas sumpah mereka untuk melindungi warga Minnesota, memberantas penipuan dan menyingkirkan para kriminal dari jalanan, jika mereka bekerja sama dengan kami, kami tidak akan berada dalam situasi ini sejak awal,” ujarnya. (AP/Reuters)