Stok Beras Desember Tertinggi dalam Lima Tahun, Pemerintah Berharap Tak Impor 2025

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bidang pangan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat tersebut, dipaparkan bahwa produksi beras tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 32 juta ton. Sementara stok beras akhir Desember mencapai lebih dari 8 juta ton dan tercatat sebagai stok tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah pun berharap tak ada lagi impor beras pada 2025.

”Stoknya Bulog nanti (Desember) punya sekitar 2 juta, 1.948.000 lebih di Bulog. Sementara di masyarakat ada 6 juta lebih, jadi kita punya stok 8 juta lebih,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Selain Zulkifli, rapat antara lain dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono.

Zulkifli berharap impor beras tahun depan bisa ditekan dan tidak akan sebanyak tahun 2024. ”Kalau impor pun sedikit, syukur-syukur Pak Mentan ini kerja keras luar biasa, syukur-syukur insya Allah tahun depan enggak ada impor, tapi kalau impor pun sedikit,” tambah Zulkifli dengan didampingi Mentan Amran, Kepala Badan Pangan Arief, dan Direktur Utama Bulog Wahyu.

Kalau impor pun sedikit, syukur-syukur Pak Mentan ini kerja keras luar biasa, syukur-syukur insya Allah tahun depan enggak ada impor, tapi kalau impor pun sedikit.

Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo juga memutuskan untuk memangkas distribusi pupuk yang masih mengular. ”Distribusi pupuk yang selama ini panjang mengular sudah disepakati nanti perpresnya itu yang diputuskan oleh Kementan, Kementan langsung ke PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek,” kata Zulkifli.

Atas persetujuan Presiden Prabowo, pemerintah juga akan mulai membahas transformasi lembaga Bulog mulai Jumat (29/11/2024). Transformasi Bulog diperlukan karena target swasembada pangan akan sangat tergantung pada Bulog.

Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya.

”Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain. Kalau Bulog lancar membeli, lancar kalau uangnya ada, kalau pakai bunga terus dia ngitung untung rugi terus. Oleh karena itu, Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya,” tambah Zulkifli.

Pemerintah juga membahas terkait posisi penyuluh pertanian agar bisa satu komando. Selain itu, pemerintah akan membahas penataan irigasi. Terdapat beberapa daerah yang irigasinya dinilai belum sempurna.

”Karena ada aturan irigasi kalau 1.000 hektar tanggung jawab bupati, kalau 1.000-3.000 tanggung jawab gubernur. Nah, ini nanti kita lihat perpresnya. Sehingga irigasi itu bisa diputuskan di Kementan walaupun yang mengerjakan nanti adalah menteri PU (Pekerjaan Umum),” kata Zulkifli.

Zulhas juga menyampaikan bahwa keputusan terkait neraca komoditas saat ini akan turut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Sebelumnya, neraca komoditas hanya diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

”Nanti mengenai neraca komoditas ditambahkan satu kementerian, yaitu menteri (koordinator) bidang ekonomi atau menteri koordinator bidang pangan. Itu saja kalimatnya dan sudah disetujui juga,” ungkap Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, seusai rapat terbatas, Selasa (26/11/2024), di Istana Merdeka, Jakarta, menambahkan, rapat juga membahas ketahanan pangan untuk menambah pasokan program makan bergizi gratis (MBG). Pada 2 Januari 2025 sampai tiga bulan berikutnya, program ini akan dimulai untuk 3 juta anak. Di tahap berikutnya, jumlah penerima program MBG akan ditambah.

Anggaran yang disiapkan dalam APBN Rp 15.000 per anak. Namun, menurut Dadan, pengelolaan anggaran akan dilakukan secara fleksibel. Di suatu daerah, bisa saja biaya bahan baku dan tenaga kerja yang menyiapkan makanan lebih rendah dari angka tersebut, karenanya lebihnya bisa dialokasikan untuk membiayai program di wilayah dengan bahan baku lebih mahal.

Selain itu, untuk memastikan bahan pangan yang diperlukan memadai jumlahnya, kerja sama dengan berbagai pihak dilakukan, baik petani, peternak, UMKM, dan koperasi. ”Sekarang ’kan banyak lahan yang sebenarnya subur, tapi tidak produktif karena kesulitan memasarkan bahan pangan. Sekarang Badan Gizi hadir sebagai offtaker terdepan,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia juga menjamin tak ada terulang kejadian peternak membuang susu akibat kalah harga dengan susu impor. Sebab, selain Kementerian Pertanian sudah menerbitkan aturan yang mendorong serapan bahan pangan produksi lokal, daerah-daerah penghasil susu dan daging sapi juga akan menjadi pemasok program makan bergizi gratis.