Stok Beras RI Melimpah, Sejumlah Negara Pengekspor Beras ”Gerah”

JAKARTA, KOMPAS — Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 3,7 juta ton. Stok beras itu tertinggi dalam 58 tahun terakhir dan melampaui stok beras di kala Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984.

Melimpahnya stok beras Indonesia itu juga membuat sejumlah negara pengekspor beras, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar gerah. Negara-negara tersebut mulai mendiversifikasi negara tujuan ekspor beras.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, per 13 Mei 2025, stok beras pemerintah di Bulog mencapai 3,7 juta ton. Dari jumlah itu, 2,02 juta ton beras merupakan hasil serapan gabah/beras dari dalam negeri dan sisanya berupa beras impor tahun 2024.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (13/5/2025), mengapresiasi kinerja Bulog yang mampu menyerap gabah/beras di dalam negeri sebanyak 2,02 juta ton dalam waktu kurang dari lima bulan. Pada akhir Mei 2025, stok beras pemerintah diperkirakan bisa tembus 4 juta ton.

”Ini merupakan capaian luar biasa dari hasil kerja keras para pemangku kepentingan terkait, seperti petani, Bulog, mitra penggilingan padi, serta pemerintah pusat dan daerah. Stok 3,7 juta ton beras ini bukan sekadar angka, tetapi bukti konkret keberpihakan negara pada petani dan sistem pangan dari hulu hingga hilir,” tutur Amran melalui siaran pers di Jakarta.

Bulog mampu menyerap gabah/beras di dalam negeri sebanyak 2,02 juta ton dalam waktu kurang dari lima bulan.

Pada 2025, Kementan menargetkan produksi beras sebanyak 32 juta ton. Untuk merealisasikannya, Kementan berupaya mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan pertanian, mempercepat tanam padi, serta menambah kuota pupuk subsidi sejak 2024.

Presiden Prabowo Subianto bahkan mengeluarkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tanpa rafaksi dan any quality (tanpa standar kualitas khusus) minimal Rp 6.500 per kg. Kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi Perum Bulog, tetapi juga semua pelaku usaha penggilingan padi.

Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Khusus CBP, Presiden juga telah memandatkan target pengadaan beras dalam negeri pada 2025 sebanyak 3 juta ton.

Amran menambahkan, stok beras pemerintah di Bulog yang mencapai 3,7 juta ton itu tertinggi dalam 58 tahun terakhir atau sejak Bulog didirikan pada 1967. Volume stok itu juga melampaui capaian swasembada pangan pada 1984 di era Presiden Soeharto. Waktu itu, stok beras pemerintah mencapai 3,007 juta ton.

Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area Padi Amatan Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Indonesia pada Januari-Juni 2025 sebanyak 1,89 juta ton. Estimasi produksi beras itu meningkat 11,17 persen dibandingkan Januari-Juni 2024.

Bahkan, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia pada 2025 bisa tembus 34,6 juta ton. Sebagai perbandingan, potensi produksi beras Vietnam sebanyak 26,5 juta ton, Thailand 20,1 juta ton, Filipina 12 juta ton, Kamboja 7,37 juta ton, Laos 1,81 juta ton, dan Malaysia 1,75 juta ton.

Pada 2 Mei 2025, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan produksi beras dunia pada 2024/2025 meningkat 1,5 persen secara tahunan menjadi 543,6 juta ton. Estimasi angka produksi itu melebihi kebutuhan konsumsi beras dunia pada 2025 yang sebanyak 539,4 juta ton.

Cadangan beras dunia pada 2024/2025 juga diperkirakan meningkat 3,1 persen menjadi 205,7 juta ton. Hal itu terutama ditopang oleh peningkatan produksi dan stok beras di China, India, Indonesia, dan Filipina.

Peningkatan produksi beras Indonesia dan dunia itu menyebabkan Thailand, Vietnam, dan Myanmar ”gerah”. Ketiga negara produsen dan eksportir beras itu tertekan oleh penurunan ekspor dan harga beras. Bahkan, Myanmar diperkirakan bakal mengalami penurunan produksi beras.

Berdasarkan data BPS, impor beras Indonesia pada 2024 mencapai 4,52 juta ton atau tertinggi sejak tujuh tahun terakhir. Negara asal impor beras terbesar Indonesia adalah Thailand yang sebanyak 1,36 juta ton (30,19 persen), Vietnam 1,25 juta ton (27,62 persen), dan Myanmar 831.380 ton (18,4 persen).

Di Thailand, ekspor beras sepanjang tahun pemasaran 2024/2025 diperkirakan turun 24 persen menjadi 7,5 juta ton. Bahkan, harga beras India yang lebih murah menyebabkan ekspor beras negara tersebut pada triwulan I-2025 anjlok 30 persen menjadi 2,1 juta ton.

Kondisi itu memicu penurunan harga gabah di tingkat petani Thailand sekitar 30 persen. Untuk mengatasinya, Pemerintah Thailand mengajak Inda dan Vietnam menstabilkan harga beras dunia serta melindungi petani lokal.

Di Vietnam, ekspor beras negara tersebut pada 2024/2025 juga diprediksi turun 17 persen secara tahunan menjadi 7,5 juta ton. Saat ini, Vietnam tengah berupaya memperluas pasar ekspor ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika serta mendorong ekspor beras premium untuk bertahan di tengah persaingan harga yang ketat.

Adapun di Myanmar, produksi beras negara tersebut pada 2024/2025 juga diperkirakan turun 3 persen secara tahunan menjadi 11,85 juta ton. Namun, kendati bakal kehilangan salah satu pasar utamanya, yakni Indonesia, Federasi Beras Myanmar optimistis ekspor beras pada 2024/2025 bisa mencapai 2,48 juta ton.

Pertumbuhan pasar beras baru, seperti Rusia, menjadi salah satu penyangganya. Sebelumnya, pada 2023/2024, ekspor beras Myanmar hanya terealisasi 1,6 juta ton dari target ekspor 2,5 juta ton.

Sementara itu, meskipun bukan negara asal impor beras RI terbesar, Kamboja mengaku kehilangan pasar penting karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Hal itu dinyatakan Presiden Senat Kamboja Hun Sen saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta pada 5 Mei 2025.

Dalam pertemuan itu, Hun Sen juga menyatakan peningkatan produksi beras di Indonesia bakal berdampak pada pasar regional. Saat ini, Kamboja tengah berusaha mencari pasar baru ke sejumlah negara di Eropa dan Asia Timur, meski harus bersaing dengan India dan Vietnam.

Di Malaysia, pada 6 Mei 2025, Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia Mohamad Sabu mengkhawatirkan konflik India dengan Pakistan akan berdampak pada pasokan pangan, termasuk beras, di Malaysia. Selama ini, 38 persen impor beras pratanak dan basmati Malaysia berasal dari kedua negara tersebut.

”Kami berharap perang kedua negara tersebut tidak berkelanjutan. Namun, kami akan bekerja sama dengan Thailand, Vietnam, dan Kamboja untuk memastikan beras di negara ini aman,” ujarnya (Bernama, 6/5/2025).