”Job Fair” Rutin, Strategi Pemprov Jakarta Entaskan Pengangguran

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menggelar bursa kerja setiap bulan di tingkat kecamatan untuk mempermudah akses masyarakat. Untuk jangka panjang, pemerintah ingin mendorong perekonomian di pesisir agar pusat ekonomi terbagi merata. Pemerintah daerah juga menjanjikan untuk membuka lapangan kerja di lingkup pemerintahan untuk petugas kebersihan dan pemadam kebakaran.

Dalam sambutannya membuka Job Fair Wilayah Jakarta Timur, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025), Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, pihaknya ingin acara bursa kerja atau job fair bisa hadir menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Agar lebih merata, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (TKTE) Jakarta diminta untuk menggelar acara serupa di tingkat kecamatan.

Rano menambahkan, selama ini, job fair lebih banyak dilakukan di pusat kota, salah satu yang paling sering di Gedung Small and Medium Enterprises and Cooperatives (Smesco), Pancoran, Jakarta Selatan. Itu pun biasanya hanya enam bulan sekali.

Kehadiran job fair yang merata membuat masyarakat bisa mengakses acara ini dengan murah. Adapun kegiatan Job Fair Wilayah Jakarta Timur ini diikuti 37 perusahaan dengan target 1.900 lapangan kerja.

”Selama ini job fair enam bulan sekali dan tempatnya juga jauh. Biaya ke sana jadi besar. Saya ingin potong itu. Kita adakan di kecamatan-kecamatan karena wilayah industri ada di sekitar itu,” ucapnya.

Tidak hanya lewat bursa kerja, pemerintah juga ingin menciptakan lapangan kerja baru bagi warga. Rano menyebut, pemerintah akan membuka sekitar 500.000 lapangan pekerja untuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), pemadam kebakaran, dan petugas kesehatan untuk masyarakat lanjut usia.

Selain itu, masyarakat yang ingin meningkatkan keahlian di berbagai bidang juga diajak untuk mendatangi balai latihan kerja yang ada di setiap wilayah.

”Job fair ini menjadi momentum untuk berbagi informasi pekerjaan yang ada di Indonesia, juga potensi pekerjaan yang ada di luar negeri. Kalau memang ada kendala skill, Pemprov DKI punya balai latihan kerja yang bisa memberikan pelatihan berbagai bidang, termasuk bahasa,” katanya.

Lewat job fair ini, masyarakat juga tidak hanya ditawari pekerjaan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Wakil Menteri Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani mengaku senang bisa berkolaborasi terkait penyediaan lapangan kerja ini. Pelaksanaan job fair yang berkelanjutan diharapkan bisa menyediakan tenaga kerja sebanyak mungkin.

”Para pencari kerja bisa melihat peluang bekerja di luar negeri di tempat kami. Target penempatan pekerja tahun 2025 ada 425.000 orang ke sejumlah negara. Harapannya, Jakarta bisa menjadi penyumbang kuota itu,” ucap Aryani.

Agar penyerapan tenaga kerja semakin efektif, sistem job fair yang lebih tersebar diharapkan bisa membantu. Kepala Dinas TKTE Jakarta Hari Nugroho menyebut, acara job fair akan diselenggarakan dalam sistem kluster. Hal ini menjadi salah satu solusi konkret dari program kerja 100 hari Pramono Anung-Rano Karno.

Ia menyebut, pemerintah akan menggabungkan beberapa kecamatan menjadi satu kluster, lalu menggelar job fair skala besar di tempat tersebut. Jakarta memiliki 44 kecamatan. Acara akan digelar 2-3 kali di masing-masing kota administrasi.

Hari mencontohkan, tiga kecamatan di Jakarta Timur, seperti Jatinegara, Matraman, dan Pulo Gadung, disatukan dalam satu kluster bagi para pencari kerja dari tempat tersebut. Ada juga kluster lain yang terdiri dari Cakung, Pondok Kelapa, dan Duren Sawit. Hal ini diharapkan memudahkan mereka untuk mengakses pekerjaan.

”Kita perlu langkah konkret, salah satunya dengan menggelar job fair secara massif dan rutin di seluruh wilayah Jakarta menggunakan sistem ini,” ujar Hari.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta diprediksi fluktuatif. Pada tahun 2024, TPT berada di angka 6,21 persen, di bawah target sebesar 7,91 persen. Tahun 2023, TPT ada di angka 6,53 persen yang berhasil di bawah target 8,21 persen.

Namun, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jakarta 2023-2026, TPT diprediksi naik ke 7,31 persen. Fluktuasi ini menunjukkan resiliensi tenaga kerja yang belum baik sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan menghadapi perubahan pasar di masa depan.

Selain itu, TPT yang rendah juga belum dirasakan semua wilayah. Tahun 2024, TPT terendah ada di Kota Jakarta Selatan sebesar 5,22 persen, dan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 7,93 persen.

Dalam konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026, Selasa (24/2/2025) lalu, Wagub Rano menyebut, pembangunan ke depan harus berbasis wilayah untuk meratakan pembangunan lewat pertumbuhan titik ekonomi baru. Ia menyebut, selama ini ekonomi Jakarta banyak ditopang kegiatan ekonomi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Mengacu data BPS tahun 2023, total kontribusi dua kawasan itu untuk ekonomi Jakarta mencapai 47,63 persen. Kepulauan Seribu menjadi yang terendah, yakni 0,24 persen.

Dalam Visi Jakarta 2045, ketimpangan ini akan dipersempit dengan menumbuhkan kawasan lain sebagai mesin ekonomi. Targetnya, Jakarta Utara didorong sebagai kontributor terbesar ekonomi Jakarta di angka 25 persen. Potensi yang coba didorong, antara lain, logistik, wisata, dan perdagangan skala besar.

”Pengembangan kewilayahan jadi strategi untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” ujar Rano.