Struktur FoLU Net Sink Tidak Diisi Orang Kompeten, Implementasi Penurunan Emisi Bisa Terhambat

JAKARTA, KOMPAS — Struktur organisasi kebijakan penyerapan karbon bersih di sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau FoLU Net Sink 2030 di Kementerian Kehutanan mendapat sorotan publik. Sebab, sebagian besar struktur organisasi itu diisi orang-orang dari partai politik.

Sebagaimana diketahui, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merupakan seorang politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Publik di media sosial menyoroti Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 terkait struktur organisasi Operation Management Office (OMO) FoLU Net Sink 2030 yang diisi setidaknya lebih dari 10 orang dari PSI.

Selain struktur organisasi dan tugas, dalam surat keputusan (SK) tersebut juga disebutkan rincian honor bulanan bagi setiap jabatan mulai dari penanggung jawab/pengarah hingga staf kesekretariatan bidang dengan nominal Rp 8 juta-Rp 50 juta.

Menanggapi beredarnya salinan surat keputusan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui keterangan resminya menyatakan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Surat keputusan itu merupakan dokumen publik yang dapat diakses masyarakat.

Menurut Antoni, revisi struktur OMO FoLU Net Sink terbaru tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Struktur organisasi ini terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu kementerian untuk pencapaian target Indonesia FoLU Net Sink 2030.

⁠”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2025 sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra. Saya pastikan pendanaannya tidak bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ucapnya.

Pencapaian FoLU Net Sink 2030 menuntut upaya mobilisasi, koordinasi, dan mengatur semua sumber daya, termasuk publik, swasta, serta komunitas internasional. Dengan kata lain, pendanaan dari program ini bisa berasal dari pihak luar atau mitra.

Dalam SK Menteri Kehutanan No 32/2025 juga dijelaskan bahwa semua biaya dalam pelaksanaan operasional OMO FoLU Net Sink 2030 dibebankan pada anggaran dari kemitraan bersama Pemerintah Norwegia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) ataupun sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Secara sederhana, FoLU Net Sink 2030 merupakan program dengan target kondisi serapan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan akan seimbang atau lebih tinggi dari emisi yang dilepas pada 2030. Program ini juga menjadi salah satu komitmen penurunan emisi Indonesia sekaligus mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2025 sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra.

FoLU Net Sink dicetuskan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu, yakni Siti Nurbaya Bakar. Program ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Nasional (NDC).

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Arta Siagian memandang struktur organisasi yang sebagian besar diisi orang dari partai politik yang tak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam konteks kehutanan pada akhirnya akan turut berdampak pada capaian FoLU Net Sink 2030.

”Kondisi ini akan menghambat implementasi FoLU Net Sink atau bahkan gagal dan tidak mencapai tujuan sebagai salah satu strategi pencapaian NDC untuk aksi mitigasi perubahan iklim. Kami curiga orang-orang yang masuk struktur ini punya kepentingan lain seperti bisnis di sektor karbon,” ucapnya.

Komitmen Indonesia melalui FoLU Net Sink 2030 mendorong tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar minus 140 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) pada tahun 2030. Sektor FoLU memiliki peran besar dalam upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) nasional, dari net emitor menjadi penyerap bersih GRK.

FoLU Net Sink memiliki kegiatan seperti pengurangan laju deforestasi serta degradasi lahan maupun hutan mineral, gambut, dan mangrove. Terdapat juga kegiatan pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi, restorasi gambut, konservasi keanekaragaman hayati, perhutanan sosial, hingga konsolidasi hutan adat.

Mengingat perannya yang signifikan, Uli menekankan bahwa struktur dari FoLU Net Sink harus diisi oleh orang yang kompeten dan memiliki pemahaman mendalam tentang upaya mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan dan tata guna lahan.