Struktur Penduduk Berubah, Kebijakan Kependudukan Masih “Jadoel”

Struktur penduduk Indonesia sudah berubah. Saat ini, jumlah penduduk usia muda mengalami lonjakan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada saat bersamaan, jumlah anak mulai menurun, dan penduduk usia lanjut mulai meningkat. Namun kebijakan kependudukan pemerintah masih terfokus pada pembangunan anak-anak.

Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 menunjukkan puncak bonus demografi sudah berlangsung tahun 2020, saat rasio ketergantungan penduduk mencapai titik terendah sebesar 44,33 persen. Mulai tahun 2025, rasio ketergantungan penduduk diprediksi sudah di atas angka 45 persen lagi sebagai konsekuensi dari terus meningkatnya jumlah lansia.

Rasio ketergantungan penduduk ini akan bertahan di bawah 50 persen setidaknya hingga tahun 2040 yang menunjukkan masih berlangsungnya bonus demografi. Bonus demografi itu diprediksi akan benar-benar berakhir pada tahun 2041. Masalahnya, sebagian pemerintah dan politisi masih salah paham dan menganggap puncak bonus demografi itu akan berlangsung saat Indonesia Emas 2045. 

Saat ini, Indonesia sedang mengalami lonjakan penduduk muda yang luar biasa. Jumlah penduduk usia 15-40 tahun mencapai 110,68 juta jiwa atau 39 persen dari total populasi penduduk Indonesia.

Besarnya penduduk muda membuat persoalan-persoalan yang dihadapi orang muda seharusnya juga menjadi perhatian superprioritas pemerintah. Penyediaan lapangan kerja yang berkualitas, upah layak untuk semua, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga penyakit-penyakit khas yang muncul pada penduduk muda perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik.

Masalahnya, situasi saat ini kurang menggembirakan. Jumlah angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 152,11 juta orang. Sementara jumlah pengangguran usia produktif Indonesia menurut Laporan Bank Dunia 2023 mencapai 12,5 persen dan menjadi yang tertinggi di ASEAN.

Data Badan Pusat Statistik per Februari 2024 menyebut tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,82 persen atau sekitar 7,2 juta orang. Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024 berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 80.000 orang atau naik 33 persen dibanding tahun sebelumnya.

Meski demikian, prioritas pembangunan pemerintah masih terfokus pada anak, mulai dari program makan bergizi gratis (MBG), pengurangan tengkes atau stunting, hingga pembangunan SMA unggulan. Program pembangunan untuk penduduk muda justru kalah gaung dan terabaikan.

Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Sudibyo Alimoeso di Jakarta, Kamis (9/1/2025) mengatakan tak ada yang salah dengan program MBG dan penanganan stunting (tengkes) atau gagal tumbuh kembang akibat kurang gizi kronis. Namun manfaat program itu baru akan terasa 15-20 tahun lagi.

“Pemerintah perlu menempatkan pembangunan penduduk usia muda sebagai superprioritas karena keberhasilannya bisa menjadi daya ungkit pembangunan. Jika pendapatan per kapita penduduk usia muda meningkat, maka mereka bisa menghidupi anak-anak dengan baik sekaligus menopang penduduk lansia,” katanya.

Fokus pembangunan penduduk usia muda juga perlu dilakukan demi memanfaatkan bonus demografi yang masih berlangsung. Meski saat ini rasio ketergantungan mulai naik, namun peluang untuk memanfaatkan bonus yang tersedia masih cukup besar karena jumlah lansia belum melonjak drastis.

Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD UI) Turro S Wongkaren menambahkan, ada kesenjangan antara struktur dan komposisi penduduk yang ada dengan kebijakan yang diambil pemerintah. “Kebijakan kependudukan masih seperti kondisi penduduk tahun 1970an-1980an meski struktur penduduk saat ini sudah jauh berubah,” katanya.

Pembangunan penduduk saat ini seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas sembari menjaga kuantitas penduduk.

Kebijakan kependudukan masih seperti kondisi penduduk tahun 1970an-1980an meski struktur penduduk saat ini sudah jauh berubah.

Fokus pengendalian penduduk sambil meningkatkan kualitas penduduk seperti di masa lalu tak tepat lagi mengingat angka kesuburan total (TFR) tahun 2025 diprediksi sudah mencapai 2,11 anak per perempuan usia subur atau mendekati batas penduduk tumbuh seimbang sebesar 2,1 anak per perempuan usia subur.

Di tengah kondisi ekonomi nasional dan global sekarang yang penuh ketidakpastian, penduduk muda jadi kelompok yang banyak menanggung beban dan tekanan. Mereka tumbuh dan memasuki pasar kerja saat dunia masih menanggung dampak akibat pandemi Covid-19 meski pandeminya dinyatakan berakhir sejak beberapa tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pembangunan ekonomi selama 5-10 tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 5 persen per tahun dinilai Turro cukup tinggi. Masalahnya, pertumbuhan itu ditopang oleh pembangunan infrastruktur dan industri padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan ulang untuk kembali menciptakan program kerja yang padat karya demi mengurangi pengangguran terdidik yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Tingginya pengangguran terdidik bisa berdampak luas bukan hanya pada masalah ekonomi, tapi juga masalah politik dan keamanan negara,” tambah Sudibyo.

Di sisi lain, lanjut Turro, upah Indonesia juga terus naik hampir setiap tahun kecuali saat pandemi Covid-19. Namun terjadi kesalahkaprahan yang membuat upah minimum berlaku untuk semua pekerja meski sejatinya upah minimum itu seharusnya hanya untuk pekerja tahun pertama.

Hal ini mengakibatkan selisih gaji antara pekerja yang baru masuk kerja dengan yang sudah bertahun-tahun bekerja tidak berbeda jauh hingga sulit menggerek kesejahteraan pekerja.

Pada saat bersamaan, suplai tenaga kerja meningkat seiring lonjakan jumlah penduduk muda. Masalahnya bukan hanya lapangan kerjanya yang terbatas, tetapi kualitas tenaga kerja yang masuk belum memenuhi standar kebutuhan pasar kerja.

Ketidakselarasan antara kompetensi lulusan lembaga pendidikan dengan keterampilan yang dibutuhkan industri menjadi persoalan yang hingga kini belum terpecahkan.

“Kebijakan sebelumnya yang mengarahkan pendidikan vokasi sudah tepat. Namun yang jadi pekerjaan rumah yakni cara mengubah persepsi warga bahwa pendidikan vokasi bukan pendidikan kelas dua,” tambah Turro. Apa pun pendidikannya, lulusan perguruan tinggi dan SMK wajib memiliki keahlian tertentu.

Selain itu program Kartu Prakerja yang sempat ada di pemerintahan sebelumnya perlu diteruskan. Program itu berguna untuk menjembatani persiapan lulusan pendidikan memasuki dunia kerja sekaligus membekali calon pencari kerja dengan keterampilan lunak (soft skill) yang tak diajarkan di sekolah.

Program Kartu Prakerja juga bisa dimanfaatkan mereka yang sudah bekerja untuk meningkatkan keterampilannnya dan menguasai keterampilan baru sehingga mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang mengarah ke Industri 4.0. Jadi saat terjadi banyak PHK seperti sekarang, mereka bisa pulih lebih cepat.

Program kesehatan juga perlu menyasar banyak anak muda. Gaya hidup sehat, tidak merokok, banyak beraktivitas fisik, tidak mengonsumsi alkohol berlebihan, hingga perilaku seksual yang sehat penting agar produktivitas pekerja tak menurun. Kesehatan fisik, mental, dan seksual warga usia muda jadi investasi besar bagi kesehatan mereka di masa tua dan investasi bangsa di masa depan. 

Kini, masih ada sisa waktu bagi pemerintah untuk membenahi program pembangunan kependudukan sebelum bonus demografi akan berakhir. Gagal memanfaatkan kesempatan terakhir dari bonus demografi itu bisa membawa Indonesia dalam bencana demografi, gagal jadi negara maju, masuk jebakan negara berpendapatan menengah, hingga gagal meraih Indonesia Emas.