Subsidi Tepat Sasaran Jadi Faktor Kunci Transisi Energi

JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran subsidi energi, seperti pada bahan bakar minyak dan elpiji, yang juga dinikmati kalangan mampu dan kaya, dianggap menghambat transisi ke energi rendah emisi. Oleh karena itu, reformasi subsidi energi, menjadi tepat sasaran dan tepat guna, mendesak dilakukan demi akselerasi transisi energi.

Koordinator peneliti pada Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), organisasi think tank nonprofit bidang energi, Masita Ayu Cindy, mengatakan, selama ini, kerap kali subsidi tak tepat sasaran dan tepat guna. Selain dinikmati warga mampu, ada juga kalangan yang menyadari tidak mampu secara ekonomi, tetapi membeli sepeda motor yang boros bahan bakar minyak (BBM).

”Itu membuat pemerintah memberikan subsidi lebih besar kepada orang-orang yang boros menggunakan energi dibanding orang yang efisien dalam menggunakan energi. Sehingga, selain tepat sasaran, maka tepat guna ini juga mesti dipertimbangkan,” kata Masita dalam diskusi media yang digelar PYC, di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Penyaluran subsidi energi fosil yang tidak tepat sasaran juga turut menghambat transisi energi yang berjalan lambat. Target realisasi energi terbarukan 23 persen dalam bauran energi primer pada 2025, misalnya, yang jauh dari target. Hingga akhir 2023, realisasinya baru sekitar 13,1 persen.

Masita menuturkan, digitalisasi perlu didorong dalam reformasi subsidi energi. ”Kemudian, harus ada penertiban administrasi. Bagaimana data kependudukan jadi satu,” katanya.

Yang terjadi selama ini, imbuh Masita, sering kali pemerintah atau bahkan para ahli cukup takut dengan reformasi subsidi. Sebab, ada anggapan masyarakat tidak akan menerima atau menimbulkan gejolak sosial-politik.

Baru-baru ini, PYC melakukan survei kepada 1.041 responden di Indonesia terkait dengan subsidi energi. Hasilnya, diketahui bahwa mayoritas dari mereka memahami bahwa subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat umumnya tidak tahu jika penyaluran subsidi tersebut menghambat transisi energi. Mereka juga umumnya tidak tahu subsidi memberatkan APBN dan BUMN.

Mayoritas dari mereka memahami bahwa subsidi selama ini tidak tepat sasaran.

Peneliti PYC Felicia Grace Ratnasari menambahkan, seharusnya, subsidi energi benar-benar menyasar warga dari kalangan tidak mampu. Apabila hal itu diterapkan, yang diuntungkan justru warga kalangan tidak mampu. Sebab, alokasi anggaran subsidi yang salah sasaran dapat dialihkan pada pos-pos anggaran yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

”Apabila subsidi sudah tepat sasaran, fiskal akan membaik. Pengurangan dananya bisa dialokasikan pada sektor-sektor produktif, seperti kesehatan dan pendidikan. Jadi, kami merekomendasikan (reformasi subsidi menjadi tepat sasaran) itu," ucap Felicia.

Subsidi energi yang tepat sasaran beberapa kali disebut Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI. Selama ini, subsidi yang tidak tepat sasaran menjadi persoalan klasik yang menyebabkan pemborosan anggaran negara. Musababnya, Indonesia ialah negara pengimpor bersih minyak mentah. Lebih dari 75 persen kebutuhan elpiji nasional juga dipenuhi dengan impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, seusai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024), mengatakan, dia dan presiden membahas langkah-langkah subsidi tepat sasaran. Namun, hingga kini formulasi subsidi energi tepat sasaran tersebut masih digodok.

Bahlil mengatakan, dirinya ditunjuk sebagai ketua tim subsidi tepat sasaran yang menyiapkan referensi untuk menjadi keputusan Presiden. ”Datanya harus sama, harus tepat sasaran. Jangan yang kita kasih subsidi (ke penerima) yang bukan tepat sasaran,” ujarnya seperti disiarkan laman Youtube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, mengemuka jika reformasi subsidi energi akan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Namun, Bahlil belum dapat memastikan hal itu. ”Ada beberapa formulasi, salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja. (Begitu) selesai kami akan lapor kepada Presiden,” kata Bahlil.