Sudah Sehatkah Indonesia

Orang miskin di Indonesia lebih mudah sakit, lebih sulit sembuh, dan berumur lebih pendek. Ini bukan metafora, melainkan kesimpulan getir dari data statistik riset kesehatan berpuluh tahun, yang membentuk satu pola konsisten dan menyakitkan, bahwa di Indonesia, kkemiskinan dan kesakitan berjalan beriringan.

Satu bukti nyata terlihat pada jumlah penderita tuberkulosis di masyarakat ekonomi terbawah yang jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan kelompok menengah atas, dengan daya penularan tiga kali lebih cepat di antara mereka.

Serupa dengan hipertensi dan diabetes yang kini sangat banyak diderita oleh orang miskin, bahkan dengan derajat keparahan 30 persen lebih buruk dibandingkan dengan orang kaya.

Survei Sosial Ekonomi Nasional juga mencatat, hanya satu dari tiga rumah tangga di kelompok termiskin yang memiliki akses air bersih dan jamban sehat. Akibatnya, kejadian diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak jauh lebih tinggi di rumah tangga miskin (Riskesdas 2018).

Bahkan, laporan Status Gizi Indonesia (2024) membeberkan fakta, meskipun prevalensi tengkes (stunting) secara nasional menurun di bawah 20 persen, di wilayah dengan kemiskinan ekstrem, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan beberapa kabupaten di Kalimantan dan Sulawesi, angka tengkes masih di atas 35 persen.

Artinya, satu dari setiap tiga anak yang lahir di daerah miskin berpeluang besar mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi.

Semua data ini menegaskan premis bahwa memang orang miskin di Indonesia lebih berisiko untuk jatuh sakit. Ini bukti kebenaran teori Link dan Phelan (1995) bahwa kemiskinan adalah fundamental cause of disease, mereka yang miskin lebih gampang sakit dan mungkin akan sulit sembuh karena tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Bagi rakyat miskin, risiko sakit selalu dibarengi dengan kemungkinan lebih kecil untuk sembuh karena akses layanan kesehatan yang lambat dan berjenjang. Walau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menjangkau lebih dari 90 persen penduduk, sistem rujukan dan antrean yang panjang membuat banyak orang miskin kehilangan waktu krusial.

Pasien dari kalangan miskin menunggu lebih lama untuk dirujuk lanjutan, itu pun kadang terlambat (LPEM-UI 2020). Setelahnya, sekitar empat dari 10 pasien miskin tetap tidak bisa menebus resep karena tidak sanggup membayar biaya tambahan.

Belum lagi soal ketimpangan kualitas fasilitas kesehatan. Puskesmas di wilayah miskin sering kekurangan dokter, peralatan diagnostik, dan obat. Tercatat hanya ada lima dokter untuk 100.000 penduduk miskin di Papua.

Bandingkan dengan Jakarta yang mencapai 42 dokter untuk jumlah populasi umum yang sama.

Fenomena ketidakseimbangan sosial pasca-sakit memperparah kondisi ini. Orang miskin tidak bisa ”cuti sembuh”. Sekitar 76 persen pasien miskin harus kembali bekerja dalam tiga hari pasca-rawat-inap, bahkan ketika belum pulih sekalipun, demi bisa makan hari itu (Kesmas, 2021).

Ketimpangan ini menghantarkan mereka pada kematian yang lebih cepat. Di Jakarta, seorang pria bisa mencapai usÍa harapan hidup hingga 73 tahun, sementara di NTT hanya 65 tahun. Dan yang lebih mengiris hati, orang dari kelompok 20 persen termiskin di negeri ini hidup tujuh hingga sepuluh tahun lebih singkat dibandingkan dengan penduduk yang lebih kaya (UI, 2021).

Anak-anak yang lahir dari rahim ibu miskin juga memiliki peluang hidup jauh lebih kecil. Bahkan, untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, 42 bayi dari keluarga miskin tidak pernah sempat merayakan ulang tahun pertamanya. Bandingkan dengan keluarga kaya yang hampir jarang kehilangan bayi baru lahir.

Masalah medis yang semestinya bisa dicegah sejak kehamilan berubah menjadi kematian yang tidak perlu. Ini karena tingkat partisipasi ibu hamil di daerah ekstrem miskin yang memeriksakan kehamilannya di posyandu bahkan tak sampai 10 persen!

Jadi, bila pertanyaan ”sudah sehatkah Indonesia?” kita ajukan dengan jujur, maka jawaban kita hari ini akan membuat kita tertunduk. Sebab, bila sehat hanya diukur dari bangunan rumah sakit, alat canggih, atau kartu BPJS, kita gagal melihat luka terdalam bangsa ini, yaitu luputnya makna kemanusiaan dalam sistem kesehatan.

Orang miskin di Indonesia lebih mudah sakit, lebih sulit sembuh, dan berumur lebih pendek.

Bukankah Nussbaum menegaskan, sebuah bangsa akan kehilangan nilai moralnya ketika ekosistem kesehatannya telah gagal melindungi hak rakyatnya atas kehidupan yang sehat dan bermartabat, terutama rakyat miskin dan terpinggirkan. Lagi pula, secara empiris, orang miskin kita memang terbukti lebih mudah sakit, sulit sembuh, dan lekas meninggal!

Betapa kita terlalu lama terjebak dalam paradigma pembangunan kesehatan yang bersifat responsif, bukan preventif. Padahal, sejak 1999, Farid Anfasa Moeloek telah mencetuskan konsep paradigma sehat untuk membangkitkan persepsi promosi kesehatan agar tidak jadi sering berobat, karena pengobatan bisa memiskinkan.

Semua pihak kini berbicara tentang teknologi kedokteran digital dan rumah sakit vertikal, tetapi lupa bahwa sebagian besar penyakit di negeri ini akibat dari ketidakadilan sosial, yang sejujurnya bisa diselesaikan di komunitas.

Seyogianya kita harus berani meninggalkan logika kuratif yang reaktif dan membangun fondasi pencegahan yang dekat dengan rakyat.

Langkah paling konkret, puskesmas tidak boleh sekadar tempat berobat, tetapi harus menjadi benteng utama keadilan kesehatan, di mana masyarakat miskin bisa dilindungi. Upaya transformasi layanan primer adalah strategi jitu yang wajib kita dukung untuk mengawal kesehatan masyarakat.

Namun, untuk melenyapkan fakta bahwa orang miskin di Indonesia lebih mudah sakit dan lebih sulit sembuh, tak cukup hanya mengandalkan BPJS yang menyamakan semua orang secara administratif. Kita mebutuhkan sistem yang memahami risiko sosial, bahwa tidak semua orang punya daya yang sama untuk sembuh.

Maka, skema jaminan harus pula mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan dukungan lanjutan pasca-sakit, terutama bagi mereka yang paling rentan.

Ada baiknya melirik pendekatan Universal Coverage Scheme di Thailand yang mencakup rehabilitasi dan jaminan pasca-sakit, yang ternyata berhasil menurunkan angka kematian akibat penyakit kronis di kelompok miskin, bahkan meningkatkan kesempatan mereka untuk kembali bekerja mencari nafkah.

Untuk menyehatkan Indonesia, negara harus ikhlas membebaskan sistem kesehatan dari sentralisme kaku.

Biarkan desa-desa mengelola dana kesehatan mereka sendiri. Tidak perlu selalu curiga bahwa kepala desa akan tergiur korupsi. Sistem tata kelola berbasis kecerdasan imitasi sangat bisa mencegah ini bukan?

Libatkan masyarakat perdesaan dalam keputusan. Integrasikan program sanitasi, gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial berbasis desa dalam satu peta jalan yang konkret dan terukur.

Bagaimana bila Koperasi Merah Putih juga membuka unit usaha kesehatan berorientasi socio-health enterprise? Penelitian skala global dari Calo dkk (2018) membuktikan bahwa fleksibilitas model usaha sosial di komunitas mampu mengatasi determinan sosial kesehatan, termasuk kemiskinan.

Pendekatan micro-elimination di desa dapat menjadi opsi strategi kunci untuk menekan angka kesakitan yang paling banyak membunuh orang miskin.

Upaya transformasi layanan primer adalah strategi jitu yang wajib kita dukung untuk mengawal kesehatan masyarakat.

Seperti di sejumlah negara Afrika, model ini sanggup memecah target nasional yang ambisius, semisal program Cek Kesehatan Gratis, menjadi sasaran intervensi lokal yang lebih terukur, karena partisipasi aktif keluarga dalam mendeteksi dini risiko penyakit yang tinggi prevalensinya.

Intinya kita tak bisa menunggu semua orang menjadi kaya agar bisa hidup sehat. Akan tetapi, kita bisa, mulai hari ini, membangun sistem yang memastikan tak seorang pun harus sakit dan gagal berobat hanya karena dia miskin.

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan ”sudah sehatkah Indonesia?” harus dimulai dengan menempatkan kesehatan sebagai ideologi bangsa. Dalam momentum perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, mungkin kita jangan terlalu cepat menjawab ”sudah sehat”. Sebaliknya, kita perlu merenung sambil berbisik, Indonesia belum sepenuhnya sehat.

Ray Wagiu Basrowi, Pendiri Health Collaborative Center (HCC), dan Direktur Eksekutif Indonesia Health Development Center (IHDC)