81 Tahun Merdeka, Warga Kota Masih Berjuang Bertahan Hidup

Saat Indonesia bersiap merayakan 81 tahun merdeka, banyak warga kota masih hidup di bawah tekanan ekonomi. Harga kebutuhan terus naik, sementara daya beli melemah. Pengusaha kecil pun harus memutar otak agar tetap bertahan.

Lantas, di tengah semarak perayaan kemerdekaan, muncul pertanyaan. Bagi mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah kemerdekaan benar-benar sudah terasa atau masih sebatas seremoni?

Lebih kurang 11 tahun terakhir, hidup Pratiwi (55) dan keluarga bergantung pada donat-donat bulat. Dia menggoreng dan menjualnya sendiri. Semua dilakukan untuk bertahan hidup di Jakarta.

”Jika hanya mengandalkan pensiun mana cukup untuk hidup di Jakarta,” kata ibu dua anak itu, saat ditemui tengah menggoreng donat di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2026).

Sebenarnya, Pratiwi sudah memiliki rumah di Sleman, DI Yogyakarta. Namun, dia memilih tetap tinggal di Jakarta lantaran perputaran uang di Ibu Kota masih lebih kencang ketimbang ”Kota Pelajar”.

Namun, kini dia harus memutar otak di hari tuanya. Biaya indekos di Jakarta terus merangkak naik. Itu tak sebanding dengan keuntungan berjualan donat yang  terus menurun lantaran biaya bahan baku yang meningkat dan daya beli masyarakat yang merosot.

Pratiwi menuturkan, saat ini, untuk bahan baku membuat 400 donat saja sudah mencapai Rp 500.000 per hari. Ini berbeda jauh dengan biaya bahan baku pada 2020, kurang dari Rp 350.000 per hari. Dia menjual donatnya Rp 2.000 per biji.  

”Dengan harga bahan baku itu, keuntungan bersih saya sekitar Rp 200.000 per hari. Padahal, enam tahun lalu bisa Rp 400.000 per hari,” ujarnya.

Jika harga donat dinaikkan, dia khawatir seluruh pelanggan yang kebanyakan adalah pegawai kantoran bisa beralih ke produk makanan yang lebih murah. Satu-satunya cara adalah mengurangi ukuran donat.

Pratiwi menuturkan jika dalam 10 tahun lagi harga bahan baku dan tempat tinggal terus melonjak, ia dan suami sudah bersepakat untuk pulang ke Sleman. Di sana, mereka mungkin hanya akan mengandalkan uang pensiun sebagai satu-satunya penghasilan atau memulai lagi usaha donat mulai dari nol.

Andi (43), penjual soto di Kota Bekasi, Jawa Barat, juga pontang-panting mempertahankan usahanya. Dia menuturkan sejak dua tahun terakhir, daya beli masyarakat turun.

”Dulu saya bisa menjual sekitar 50 porsi soto per hari, kini menurun hampir 50 persen,” ujarnya.

Dulu banyak karyawan kantor yang makan siang di lapaknya. Namun kini, jumlahnya terus berkurang. ”Apalagi sekarang sudah ada work from home, jadi waktu ngantor juga berkurang,” kata Andi yang sudah 10 tahun berjualan di sekitar Jalan Juanda, Kota Bekasi.  

Andi menduga sekarang banyak orang yang memilih untuk menyimpan ketimbang membelanjakan penghasilannya. Dia berharap perekonomian semakin pulih sehingga dagangannya bisa kembali laku.

Keadaan yang Pratiwi dan Andi alami merupakan contoh bagaimana masih ada warga kota yang hidup dalam kungkungan kesulitan ekonomi. Head of Research and Consulting PT CBRE Consultancy Services Anton Sitorus menilai kondisi makroekonomi dan pergeseran perilaku konsumen menjadi perhatian utama pelaku usaha.

Kendati data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas level 5 persen, Anton menilai, kondisi di lapangan menunjukkan adanya tekanan pada daya beli masyarakat dan tantangan lapangan kerja.

Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Tubagus Haryo Karbyanto berpendapat, 81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk menguji kembali makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari warga.

”Apakah warga benar-benar merdeka dari jerat ketimpangan dan kemiskinan?” katanya.

Menurut dia, pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai Rancangan APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026 juga perlu dibaca sebagai janji untuk meningkatkan kesejahteraan warga, bukan sekadar rangkaian angka ekonomi.

Pemerintah merencanakan belanja negara 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi sekitar 2,5 persen. Salah satu prioritasnya ialah memperkuat ekonomi rakyat dan menurunkan kemiskinan.

Namun, Tubagus mengingatkan, pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir. Pertumbuhan baru bermakna jika mampu memperkecil ketimpangan, memperkuat daya beli, memperbaiki layanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.

”Kota yang merdeka bukan yang hanya nyaman bagi kendaraan pribadi, pemilik modal, dan pengembang besar. Kota yang merdeka adalah kota yang dapat diakses anak, warga lansia, penyandang disabilitas, pengguna transportasi publik, pedagang kecil, pekerja informal, dan warga kampung,” katanya.

Gubernur Jakarta Pramono mengakui ketimpangan pendapatan atau rasio gini di Jakarta masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, ia memastikan anggaran sektor pendidikan tidak akan dipangkas sebagai upaya menjaga akses dan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 juga menyentuh angka 5,21 persen secara tahunan (yoy), melampaui rata-rata nasional 5,11 persen. Bahkan, di triwulan IV-2025, angka pertumbuhannya mencapai 5,71 persen secara tahunan.

”Mudah-mudahan tahun ini Jakarta akan jauh lebih baik,” ujar Pramono.