Sudaryono Dilantik Jadi Kepala BGN, Puan Ingatkan Perbaikan Kinerja

JAKARTA, KOMPAS — Sudaryono yang menggantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional diharapkan segera membenahi tata kelola lembaga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN juga diminta untuk diarahkan pada penguatan pengawasan, akuntabilitas, serta memastikan pelaksanaan program lebih efektif.

Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Setelah dilantik, Sudaryono dikabarkan tak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono menggantikan Nanik yang mundur karena alasan kesehatan. Selanjutnya, Nanik direncanakan untuk memimpin Dewan Pengawas BGN.

Ketua DPR Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/7/2026), berharap pengganti Nanik mampu membawa perbaikan bagi kinerja BGN. Menurut dia, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG perlu terus dilakukan agar tujuan program dapat tercapai.

”Semoga penggantinya yang terbaik untuk BGN dan bisa mengevaluasi serta memperbaiki kinerja BGN. Saya yakin evaluasi selanjutnya akan menghasilkan yang terbaik,” ujar politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Adapun terkait rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN, Puan mengaku belum mengetahuinya. Namun, menurut dia, yang paling penting ialah memastikan kinerja BGN semakin baik.

”Kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Yang paling penting adalah bagaimana nantinya BGN bisa memperbaiki kinerjanya sehingga program ini benar-benar bisa berjalan lebih baik seperti yang kita harapkan untuk anak-anak Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Charles Honoris menghormati keputusan Nanik untuk mengundurkan diri demi fokus menjalani pengobatan.

Terkait rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN, Charles menilai rencana itu merupakan langkah yang baik apabila benar-benar ditujukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif.

Ia hanya mengingatkan bahwa yang terpenting bukan sekadar membentuk lembaga baru atau menunjuk siapa yang mengisinya. Dewan pengawas harus memiliki kewenangan yang jelas, bersifat independen, serta mampu memastikan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, serta mengutamakan keselamatan penerima manfaat.

”Bagi kami di Komisi IX DPR, fokus utamanya tetap sama, yaitu memastikan reformasi tata kelola BGN terus berjalan. Pergantian pimpinan maupun pembentukan dewan pengawas harus menjadi momentum mempercepat pembenahan, bukan sekadar perubahan struktur organisasi,” ujarnya.

Charles berharap, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN dapat mempercepat pembenahan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Menurut dia, sejumlah persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG harus dijadikan pelajaran untuk melakukan perbaikan yang nyata.

Prioritas pembenahan, katanya, meliputi penguatan keamanan pangan agar kasus keracunan tidak terulang, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi mitra penyelenggara di lapangan, hingga memastikan program tepat sasaran serta berkelanjutan dari sisi fiskal.

”Kami di Komisi IX DPR tentu akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan siap bekerja sama dengan Kepala BGN yang baru agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Menyangkut rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, mengatakan, hingga kini belum ada pembahasan dengan Komisi IX. Kendati demikian, ia mendukung pembentukan dewan tersebut mengingat BGN merupakan lembaga baru dengan anggaran yang besar sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat.

Menurut dia, dewan pengawas nantinya tidak hanya mengawasi tata kelola lembaga, tetapi juga memonitor kinerja pimpinan BGN hingga jajaran di daerah, termasuk kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), koordinator wilayah, dan koordinator regional yang berinteraksi langsung dengan mitra penyelenggara ataupun penerima manfaat program.

Adapun anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mendukung rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN. Menurut dia, keberadaan dewan pengawas memang penting untuk memperkuat pengawasan internal, sementara Komisi IX DPR akan menjadi pengawas eksternal sebagai mitra kerja.