Sukatani dan Realitas Kebudayaan Kita

Di tengah arus globalisasi dan dinamika politik yang semakin kompleks, musik telah lama menjadi medium untuk menyampaikan kritik sosial di Indonesia.

Lagu-lagu yang mengungkapkan ketidakpuasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan sering kali menjadi sasaran sensor dan pelarangan. Salah satu contohnya adalah lagu ”Bayar Bayar Bayar” dari band Sukatani, yang karena liriknya menyebut kinerja polisi, berakibat dilakukannya dugaan tindakan represif dari pihak berwenang.

Shin Nakagawa (2000) menyampaikan, musik tidak hanya sebuah ekspresi bunyi yang menghibur atau semata sebagai tontonan. Musik adalah ruang pembacaan yang lebih kritis tentang identitas, tradisi, modernitas, dan sejarah masyarakatnya.

Lagu bisa menjadi sarana artikulasi ide dan pemikiran. Potensi musik menjadikannya senjata ampuh yang mampu menarik khalayak lebih luas untuk terlibat, termasuk dalam politik.

Musik tidak hanya sebuah ekspresi bunyi yang menghibur atau semata sebagai tontonan.

Musik bisa hadir pada peta sejarah yang lebih luas dan menjadi perdebatan intelektual sekaligus berperan positif untuk menciptakan dialektika zaman ketika mampu merepresentasikan kondisi aktual dan faktual masyarakat.

Lagu ”Imagine” karya John Lennon, misalnya, kerap menjadi soundtrack penayangan berita kekerasan atau perang sebagai representasi suara anti-perang.

Pada dekade 1980-an, Michael Jackson bersama banyak musisi kulit hitam menyanyikan ”We are the World” untuk menyuarakan kondisi kelaparan dan kekejaman politik apartheid di Afrika Selatan.

Bruce Springsteen, Bob Marley, dan Bono (U2) juga menjadi contoh penyanyi yang mengkritisi kondisi politik dunia lewat lirik lagu-lagunya. Mereka bersuara dan mampu berdialog sejajar dengan para pemimpin dunia.

Di Indonesia, profesor musik dari Universitas Pittsburg, Andrew Weintraub, dalam disertasinya menyebut dangdut-nya Rhoma Irama pada era 1980-an pun telah menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Musisi Harry Roesli juga pernah dilarang tampil di era Orde Baru karena kritis kepada pemerintah (Ramdansyah, 2022). Adapun Iwan Fals dengan kekuatan musikalitas lagu-lagunya menjadi penanda (dan penggerak) zaman bagi kekuatan politik yang berkuasa saat itu.

Kini, Sukatani menggunakan punk, genre musik yang muncul pada akhir 1970-an sebagai respons langsung terhadap ketidakpuasan sosial dan politik, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Punk lahir dari keinginan kelompok-kelompok muda yang merasa terpinggirkan dan teralienasi oleh sistem kapitalis serta kebijakan pembangunan yang dinilai tidak adil.

Musik ini menolak norma estetika mainstream—mengusung suara yang kasar, lirik provokatif, dan penampilan anti-konvensional—sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas. Lagu ”Anarchy in the UK” dari band Sex Pistols, misalnya, menjadi simbol perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang mapan sekaligus sarana mobilisasi bagi generasi muda yang menolak norma yang dianggap represif.

Begitu juga lirik-lirik Sukatani menyuarakan kekacauan, kegelisahan, dan perlawanan. Ia dapat dibaca sebagai respons balik atas dinamika sosial politik yang terindikasi kerap memunculkan kisah keberpihakan dan pemutarbalikan fakta untuk kepentingan pihak tertentu, penyalahgunaan wewenang, hingga korupsi besar-besaran di berbagai institusi negara.

Kesan hukum digunakan untuk kepentingan golongan yang mempunyai kuasa makin terasa di negeri ini.

Kesan hukum digunakan untuk kepentingan golongan yang mempunyai kuasa makin terasa di negeri ini. Publik dianggap anak kecil yang bisa dikelabui dan diabaikan pendapatnya karena tak mempunyai kekuatan untuk mengubah keadaan.

Seturut teori dekonstruksi Jacques Derrida, kritik terhadap kebijakan politik pembangunan—yang kerap dinilai tidak menanggapi kebutuhan rakyat—dapat diungkapkan melalui musik punk yang meruntuhkan narasi resmi.

Setelah pesta demokrasi dan pemilihan kepala daerah ini, Indonesia sebagai sebuah entitas dikoyak oleh ide kontestasi identitas (kelas sosial dan basis politiknya). Semuanya dilakukan dalam konstruksi yang dibangun di tengah—meminjam istilah Francis Fukuyama ”superioritas kelompok”—yang sering memaksakan kehendaknya dengan semena-mena.

Di titik ini, apa yang dilakukan Sukatani bisa dibaca sebagai pembuktian wacana tentang dampak seni bagi masyarakat, yaitu bagaimana praktik seni mengajarkan kita persepsi elastis dalam menghadapi masalah dengan cara yang lebih lentur, termasuk memaknai lingkungan sekitar untuk berkreasi apa saja dan atau untuk berbagi nilai—sesuatu yang barangkali belum kita optimalkan sebelumnya.

Sukatani mengolah dunia sehari-hari sebagai artikulasi sikap dan respons tentangnya merupakan sebuah kehadiran eksistensial (art is present). Mereka menempatkan tubuh (punk-nya), musik, dan intelektualitas sebagai ”yang bersuara” di antara dinamika realitas.

Sukatani menjadi penanda bio-sphere, sebuah ruang inter-relasi antara musik dan realitas, sebuah konstruksi sosial dan kultural, yang sebenarnya membentuk pengalaman kebudayaan.

Ketika mereka hadir di ruang publik, seturut Saras Dewi (2020) yang berefleksi pada Simone de Beauvoir dan Merleau-Ponty, sesungguhnya pengalaman yang menjadi (being) dan menjangkau lainnya merupakan sebuah pengalaman yang tersebar. Bukan pengalaman yang introvert, sendiri, melainkan pengalaman yang menghadirkan (dan atau bersama) orang lain.

Sukatani membuat kita menyadari realitas kebudayaan kita hari ini. Bahwa musik menjadi katarsis untuk melampaui permasalahan sosio kultural kita yang begitu kompleks. Dengannya, Sukatani dan banyak musisi kritis lainnya (baca: musik) juga berhak untuk diperlakukan sebagai sarana yang bisa mengambil peran menjadi media relevan dalam mengidentifikasi berbagai problem nasion.

Terlebih ketika kesenian terasa lembam di ruang publik dan sikap berkesenian dianggap percuma, tak memberikan perubahan yang lebih baik bagi pergerakan zaman—kecuali hiburan sebagai hiburan dan tontonan yang dikomodifikasi.

Ini karena, seturut etnomusikolog Michael HB Raditya (2022), musik itu berdaya; tidak hanya berdaya menghibur, tetapi juga menghimpun atau memecah belah publik, membangun memori dan sentimen kolektif (budaya etnik, kelas sosial, agama, ideologi) hingga menggerakkan perekonomian.

Reaksi berlebihan terhadap lagu ini justru memperkuat kesan bahwa kritik yang disampaikan relevan.

Tertampungnya aneka ragam kepentingan dalam tubuh musik menegaskan bahwa ia adalah media yang bekerja, berdaya, untuk memediasi. Hal ini membuktikan tesis etnomusikolog Thomas Turino, ”musik tidak hanya terstruktur secara sosial, tetapi sebenarnya masyarakat untuk sebagian terstruktur secara musikal”.

Sukatani membuktikan dan membangkitkan kesadaran publik bahwa musik tidak pernah berhenti untuk menyampaikan pesan sosial dan politik. Termasuk dalam mengawal proses demokratisasi sebagai counter narasi untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan demi kepentingan bangsa.

Reaksi berlebihan terhadap lagu ini justru memperkuat kesan bahwa kritik yang disampaikan relevan. Jika memang tidak ada yang perlu bertanya-tanya, mengapa harus merasa tersindir? Seperti yang dikatakan filsuf Voltaire, ”Jika Anda ingin mengetahui siapa yang berkuasa atas Anda, lihatlah siapa yang tidak dapat Anda kritik” (Baharudin, 2025).

Kritik seharusnya diterima sebagai sarana evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman, tetapi membuka ruang dialog yang konstruktif. Dengan mendengarkan suara-suara kritis dari dunia musik, kebijakan pembangunan dapat direformasi agar lebih adil dan merespons kebutuhan masyarakat.

Purnawan Andra, alumnus Governance and Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University, Korea Selatan.