”Suntik Mati” PLTU Dilakukan jika Ada Pendanaan Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengakhiri seluruh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batubara dalam 15 tahun, yang disampaikan di pertemuan internasional, dinilai positif bagi citra Indonesia. Namun, implementasinya amat tidak mudah. Perlu ada pembangkit pengganti yang berbasis energi terbarukan. Pendanaannya bakal tergantung dari dukungan global.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), mengatakan, terkait coal phase-out (penghapusan batubara bertahap) atau ”suntik mati PLTU”, pihaknya membangun sejumlah kriteria. Yang pasti, dalam pelaksanaannya harus cost neutral.

”Artinya, kalau ada penambahan biaya, yang menanggung bukan pemerintah, bukan PLN. Sebab, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) ini dampaknya bagi global. Kalau kita menurunkan emisi gas rumah kaca, bukan beban bagi Indonesia saja,” kata Darmawan.

Darmawan merujuk data emisi GRK pada sejumlah negara yang disampaikan dalam COP29 di Baku, Azerbaijan, November 2024. Di Eropa, misalnya, emisi yang dihasilkan ialah 8-9 ton per kapita per tahun. Lalu Amerika Serikat 13-14 ton per kapita per tahun, Singapura 11 ton per kapita per tahun, Australia 16-17 ton per kapita per tahun, dan Arab Saudi yang mendekati 20 ton. ”Sementara Indonesia hanya 3 ton per kapita per tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, PLN sangat berhati-hati pada rencana pengakhiran operasi PLTU berbasis batubara. Sebab, begitu satu PLTU dipensiunkan, harus ada penggantinya, berbasis energi terbarukan, yang memerlukan investasi. Apabila memang ada dana hibah internasional secara gratis, dengan sistem dan keandalan yang mampu menggantikan PLTU, PLN siap menyambut.

Adapun PLN saat ini terus berkomunikasi secara lugas dengan komunitas dan investor global. ”Kalau memang ada yang mau memberi hibah, pembangkit kami diganti menjadi yang lebih fresh serta menguntungkan pemerintah, PLN, dan rakyat, kenapa tidak? Namun, tentu dalam diskusinya, tidak semudah dengan apa yang diperkirakan. Kami menganalisis satu demi satu,” kata Darmawan.

Sebelumnya, pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Selasa (19/11/2024), Presiden Prabowo menyebut Indonesia berencana memensiunkan PLTU dan semua pembangkit fosil dalam 15 tahun. Presiden juga menargetkan ada penambahan 75 gigawatt (GW) pembangkit listrik energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan.

Akselerasi pengembangan energi terbarukan juga menjadi salah satu perhatian Komisi VI DPR dalam rapat dengan PLN. ”Komisi VI DPR mendorong PLN untuk mengembangkan dan mempercepat penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade saat membacakan salah satu poin simpulan rapat.

Selama ini, pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lambat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi energi terbarukan dalam bauran energi primer hingga semester I-2024 adalah 13,93 persen. Realisasi ini jauh dari target yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional sebanyak 23 persen pada 2025.

Dalam bauran pembangkit ketenagalistrikan, batubara juga masih berkontribusi sebesar 67,66 persen per akhir 2023. Adapun PLTU yang tengah dalam persiapan untuk diakhiri lebih cepat masa operasinya ialah PLTU Cirebon 1 di Jawa Barat. Apabila terlaksana, operasi PLTU milik produsen listrik swasta (IPP) tersebut akan berakhir pada 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari seharusnya.

Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma berpendapat, target yang disampaikan Presiden di G20 dapat menjadi pintu masuk untuk akselerasi pengembangan energi terbarukan. Namun, ada konsekuensi besar, mulai dari renegosiasi kontrak pembangkit listrik hingga kebutuhan pendanaan. Pemerintah dan PLN dituntut bekerja keras untuk mewujudkan itu.

Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan implementasi reformasi subsidi energi, khususnya pada bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Darmawan menuturkan, sektor ketenagalistrikan heavy regulated (diatur oleh regulasi). Penentuan tarif listrik ada di tangan pemerintah. Selisih antara tarif dan biaya pokok penyediaan (BPP) lah yang kemudian menjadi subsidi dan kompensasi listrik.

Penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran pun didorong. ”Saat ini, pemerintah sedang me-review secara intensif bagaimana agar tarif listrik, terutama untuk keluarga mampu. Arahan Presiden ialah setiap tetes rupiah dalam APBN, bantuan, betul-betul dinikmati oleh keluarga yang membutuhkan. Kami, PLN, sami’na wa atho’na (dengar dan patuh) dengan keputusan pemerintah,” kata Darmawan.

Catatan Kompas, reformasi subsidi listrik sempat dilakukan pada 2017, khususnya pada pelanggan rumah tangga dengan daya 900 volt ampere (VA). Kala itu, diketahui dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya sekitar 4,06 juta rumah tangga yang layak diberi subsidi sehingga sisanya dikeluarkan. Itu berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan Kementerian Sosial dan dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.