Surplus Dagang dan ”Goyang” Rupiah

Selama empat tahun terakhir, Mei 2020-April 2024, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia mencatatkan surplus beruntun. Surplus itu mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, surplus dagang itu belum optimal membantu meredam ”goyang” rupiah.

Pada 15 Mei 2024, Badan Pusat Statistik merilis, surplus neraca perdagangan Indonesia selama empat tahun terakhir senilai 157,15 miliar dollar AS. Surplus tersebut terjadi secara 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor, seperti minyak sawit, batubara, nikel, serta besi dan baja, menjadi penopang utama.

Baca juga: Neraca Perdagangan RI Surplus Beruntun Empat Tahun Terakhir

Sebelumnya, Indonesia pernah mengalami surplus beruntun neraca perdagangan, yakni 152 bulan berturut-turut, yakni pada Juni 1995 hingga April 2008. Surplus beruntun juga terjadi pada Januari 2016 hingga Juni 2017 atau selama 18 bulan berturut-turut.

Surplus perdagangan barang secara beruntun sepanjang empat tahun terakhir itu mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Hal itu terutama terlihat pada 2021 dan 2022.

Di saat Covid-19 masih merebak pada 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Ekspor barang migas dan nonmigas tumbuh 19,95 persen secara tahunan dan berkontribusi sebesar 3,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pada 2022 atau di tengah mencuatnya perang Rusia-Ukraina, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 persen. Ekspor barang migas dan nonmigas tumbuh 14,41 persen secara tahunan dan berkontribusi 3,04 persen terhadap PDB.

Kontribusi kinerja ekspor barang tersebut memang terus turun seiring tren penurunan harga komoditas, terutama pada 2023 dan triwulan I-2024. Namun, surplus neraca perdagangan Indonesia masih terjaga. Lagi-lagi hal itu berkat harga komoditas yang kendati turun, masih di atas harga sebelum Covid-19.

Pada 2023 dan triwulan I-2024, ekonomi Indonesia tumbuh masing-masing 5,05 persen dan 5,11 persen. Pertumbuhan ekspor barang pada 2023 dan triwulan I-2024 masing-masing -1,12 persen dan -0,38 persen secara tahunan.

Di tengah surplus dagang beruntun dalam empat tahun terakhir tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS beberapa kali terdepresiasi. Terakhir kali pada April 2024. Saat itu, nilai tukar rupiah tembus di atas Rp 16.000 per dollar AS.

”Goyang” rupiah itu sebetulnya bisa cukup teredam jika Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup kuat. Salah satu sumber devisa itu berupa devisa hasil ekspor (DHE). Sayangnya, kebijakan menangkap DHE itu berjalan kurang optimal dan Indonesia terlambat menerapkannya.

Baca juga: Rupiah Tembus Rp 16.240, Terbuka Dua Opsi Kebijakan Moneter

Pada Maret 2023, Bank Indonesia (BI) berupaya menangkap potensi itu dengan menerbitkan instrumen term deposit valuta asing (TD valas) DHE. Instrumen itu disertai dengan imbalan bunga yang lebih kompetitif di kisaran 4,68-5,14 persen bergantung jumlah dan tenor simpanan.

Kemudian, mulai 1 Agustus 2023, Indonesia yang menganut rezim devisa bebas baru menerapkan kebijakan wajib memarkir DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA.

Regulasi itu mewajibkan eksportir SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menempatkan sedikitnya 30 persen DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) melalui rekening khusus DHE SDA. Devisa itu bisa ditempatkan dalam instrumen TD valas DHE yang dikelola BI, rekening khusus bank, dan deposit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia minimal tiga bulan.

Kewajiban itu dikenakan pada eksportir non-usaha kecil menengah dengan nilai ekspor yang tertera dalam pemberitahuan pabean ekspor minimal senilai 250.000 dollar AS. Kementerian Keuangan bahkan memberikan diskon pajak penghasilan bunga deposito kepada eksportir yang menempatkan devisa di dalam negeri.

Berdasarkan penghitungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai ekspor SDA tertinggi berasal dari sektor pertambangan, yakni 129 miliar dollar AS. Kemudian disusul sektor perkebunan 55 miliar dollar AS, kehutanan 11,9 miliar dollar AS, dan perikanan 6,9 miliar dollar AS.

Dari ekspor SDA itu, pemerintah memperkirakan bisa mendapatkan DHE SDA sebesar 60 miliar dollar AS. Perkiraan itu mengasumsikan nilai ekspor pada 2023 kurang lebih sama dengan tahun 2022. Namun, realisasi DHE SDA itu masih jauh dari nilai tersebut.

Di TD Valas DHE, misalnya, BI mencatat, per Desember 2023, DHE tersebut terkumpul sebesar 2,2 miliar dollar AS. Meski demikian, jumlah eksportir yang menempatkan devisa dalam instrumen itu bertambah dari 56 eksportir menjadi 156 eksportir.

Kemudian, per 23 April 2024, devisa yang ditempatkan dalam TD Valas DHE sebesar 1,9 miliar dollar AS. Meskipun nilainya turun, jumlah eksportir yang menempatkan bertambah menjadi 163 eksportir.

Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia menyebutkan banyak faktor yang memengaruhi ekspor menempatkan devisa di dalam negeri. Hal itu mulai dari suku bunga valas bank negara lain yang lebih tinggi, keterbatasan modal usaha, hingga banyak perusahaan di dalam negeri yang menginduk ke perusahaan luar negeri.

Selain itu, hal itu juga disebabkan oleh sumber modal usaha eksportir. Cukup banyak juga eksportir yang mendapatkan pembiayaan dari bank di luar negeri sehingga uang hasil ekspor akan balik ke bank tersebut.

Baca juga: RI Lewatkan Momentum Raup DHE Besar

Sejumlah lembaga dunia memperkirakan ketidakpastian ekonomi masih akan terjadi pada 2024 dan berlanjut hingga 2026. ”Goyang” nilai tukar mata uang, termasuk rupiah, berpotensi masih terjadi.

Sebelum neraca perdagangan berbalik arah dari surplus ke defisit, DHE tetap diperlukan untuk menambah cadangan devisa negara. Syukur-syukur bisa terealisasi sesuai penghitungan pemerintah pada 2023, yakni sebesar 60 miliar dollar AS.