Survei 100 Hari Pemerintahan, seperti Apa Citra Prabowo-Gibran?

Pasca-Reformasi, Litbang Kompas secara periodik melakukan survei opini publik terhadap kinerja dan citra pemerintahan yang sedang berjalan. Survei opini publik merupakan kegiatan riset yang didasarkan pada metodologi ilmiah untuk mengetahui pendapat masyarakat atas fenomena sosial atau isu yang berhubungan dengan kebijakan publik.

Survei menjadi salah satu instrumen pengumpulan opini publik dan memiliki peran ideal dalam pengumpulan opini, keinginan, dan aspirasi masyarakat. Salah satu keunggulan survei ialah mampu membaca perilaku politik masyarakat, termasuk dalam menilai citra pemerintah.

Opini publik atau pendapat umum sesungguhnya merupakan hasil dari lalu lintas informasi dari orang ke orang, dan dari kelompok masyarakat ke kelompok lainnya. Peran survei yang dilakukan Kompas adalah mengangkat pendapat umum tersebut ke dalam media massa.

Peran ini menjadi strategis mengingat berita- berita di koran, portal berita atau televisi, lebih banyak diisi oleh opini elite. Karenanya, hasil survei opini publik ini menjadi public discourse yang melengkapi wacana di tingkat elite atau elite discourse.

Sebagai sebuah fakta, temuan yang dihasilkan dari metode peliputan berita dengan menggunakan metode riset ilmu sosial kuantitatif dituangkan dalam laporan berupa jurnalisme presisi (precision journalism) yang harus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, seperti memenuhi prinsip akurasi, keberimbangan, netralitas, dan independen.

Secara khusus, kebijakan editorial harian Kompas juga memosisikan survei sebagai bagian dari pemantauan tata kelola pemerintahan.  Pada setiap periode kepemimpinan nasional, sejak era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, harian Kompas konsisten melakukan survei yang memotret persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan.

Jejak awal survei opini publik terhadap kinerja pemerintah ialah pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid  pada 21-23 Januari 2000 silam. Saat itu, Litbang Kompas mengadakan pengumpulan pendapat masyarakat melalui telepon di 13 kota besar Indonesia. Sebanyak 1.773 responden terjaring secara acak (systematic sampling).

Survei tersebut dilakukan jelang 100 hari pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada 28 Januari 2000. Hasil survei tersebut menunjukkan, separuh responden (50 persen) merasakan puas atas berbagai kebijakan pemerintah.

Meski demikian, beberapa hal dirasakan belum menyentuh perbaikan kondisi riil masyarakat, seperti ketersediaan dan harga sembilan bahan kebutuhan pokok. Lebih dari separuh responden (56 persen) menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap langkah penanganan pemerintah mengurusi sembako. Sementara 42 persen menyatakan kepuasannya (Kompas, 28/1/2000).

Hingga era Presiden Joko Widodo (2014-2024), survei yang memotret persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi konsisten dilakukan Litbang Kompas. Survei 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo, misalnya, diselengarakan pada Januari 2015 silam. Tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi saat itu mencapai 65,1 persen. Sebaliknya, ada 34,9 persen publik yang mengungkapkan rasa tidak puas.

Survei periodik yang dilakukan Litbang Kompas  juga dapat menangkap tren apresiasi publik terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Hal ini tampak dari penilaian dalam hal kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan citra penyelenggaraan negara.

Ada empat bidang, yakni politik, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang dirangkum dari 20 indikator yang dicatat Litbang Kompas sebagai penilaian dari penyelenggaraan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ataupun Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dalam hal penilaian aspek kepuasan publik, survei Kompas dari periode awal pemerintahan pada Januari 2015 hingga Juni 2024 mencatat hasil positif dan tren yang membaik untuk keempat bidang penyelenggaraan pemerintahan yang diamati.

Rerata penilaian publik dari keempat bidang tersebut berada di atas angka 53 persen, dengan rerata penilaian tertinggi adalah bidang Politik dan Keamanan (73,9 persen), diikuti bidang  Kesejahteraan Sosial (70,0 persen), bidang Hukum (57,2 persen), dan bidang Ekonomi (53,16 persen).

Jelang akhir pemerintahan, pada Juni 2024, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen. Tingkat apresiasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019 yang mencapai 58,8 persen.

Kompas juga melakukan survei pada masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024, Litbang Kompas melakukan survei pada September 2024 untuk mengukur citra dan tingkat keyakinan publik terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Berdasar survei Kompas pada September 2024,  citra positif Prabowo tergolong tinggi, yakni 84,1 persen. Senada dengan Prabowo, publik juga menilai  positif  citra Gibran. Tujuh dari 10 responden menilai positif citra Gibran. 

Penilaian positif terhadap sosok pemimpin baru ini juga diikuti tingkat  keyakinan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengatasi sejumlah persoalan bangsa. Di bidang politik dan keamanan, sebanyak  76,4 persen responden yakin pemerintahan Prabowo-Gibran akan mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Keyakinan serupa juga dinyatakan terhadap kinerja pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (72,6 persen).

Selanjutnya, menarik untuk ditunggu, seperti apa penilaian publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran dalam 100 hari pemerintahan? Apakah publik masih memiliki keyakinan yang sama dengan penilaian jelang pelantikan Oktober 2024 lalu?

Simak temuan dan analisis survei Litbang Kompas jelang 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran mulai Senin, 20 Januari 2024, hingga Jumat, 24 Oktober 2024, di harian Kompas dan Kompas.id. (LITBANG KOMPAS)