Survei 100 Hari Prabowo-Gibran: Pengangguran dan Kenaikan Harga Membayangi Apresiasi Publik

Kepuasan publik untuk kinerja ekonomi terekam dalam survei Litbang Kompas pada Januari 2025. Sebanyak 74,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Derajat kepuasan itu naik 9,4 persen ketimbang periode Juni 2024. Bahkan, apresiasi kali ini tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang satu dekade terakhir.

Lonjakan rasa puas publik atas kinerja pemerintah di bidang ekonomi ini terakumulasi dari lima indikator pembentuknya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada upaya pemerintah dalam memberdayakan petani dan nelayan. Tidak kurang dari 72,9 persen responden mengaku puas dalam hal ini, 14,2 persen lebih tinggi dibandingkan kepuasan pada periode survei Juni 2024.

Keberpihakan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap rakyat kecil, khususnya petani, cukup menarik atensi publik. Pada pidato kenegaraan perdananya saat pelantikan, Presiden  Prabowo secara khusus menyebutkan petani dan nelayan sebagai bagian dari negara ini yang tak boleh terlupakan.

Komitmen itu pun terlegitimasi oleh kian meningkatnya nilai tukar petani (NTP) yang pada Desember 2024  mencapai titik terbaiknya, yakni 121,01. Capaian itu melampaui rata-rata NTP lima tahun terakhir yang besarnya  106,47.

Peningkatan apresiasi publik yang cukup signifikan juga terjadi pada kinerja pemerintah dalam memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri. Tingkat kepuasannya naik dari 62,5 persen pada Juni 2024 menjadi 74,9 persen pada Januari 2025. Presiden Prabowo dalam pidato perdananya juga secara tegas menyatakan,  Indonesia harus segera merealisasikan swasembada pangan setidaknya dalam 4-5 tahun ke depan. 

Selain urusan pangan, publik juga memberi apresiasi tinggi kepada pemerintah dalam upaya memeratakan pembangunan wilayah. Kini, derajat kepuasannya mencapai 75,3 persen, tertinggi di antara indikator lainnya. Pola keberlanjutan pemerintahan dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin diteruskan Prabowo-Gibran melalui proyek infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional di 18 provinsi.

Meski turut mengalami peningkatan apresiasi, dua indikator yang lekat dengan keseharian masyarakat secara umum masih menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni penyediaan lapangan kerja dan pengendalian harga.

Di tengah lonjakan apresiasi hingga melampaui 70 persen, tingkat kepuasan dalam hal ini masih tertahan di angka 54 persen, terendah di antara semua indikator bidang ekonomi. Dibandingkan periode sebelumnya, hanya naik 4,2 persen.

Hal ini bukan tanpa alasan sebab dalam beberapa waktu belakangan, isu ketenagakerjaan cukup santer menjadi perbincangan masyarakat. Apalagi,  pemutusan hubungan kerja (PHK) cukup merajalela sepanjang  2024. Merujuk pada catatan Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 80.000 tenaga kerja terkena PHK pada 2024. 

Fenomena ini juga secara riil dihadapi oleh responden survei. Sekitar 26 persen responden menyebutkan,  PHK juga menyasar orang-orang dekat mereka, baik anggota keluarga, teman, maupun dirinya sendiri.

Di tengah fenomena PHK itu, tidak mudah pula bagi publik untuk mencari sarana penghidupan. Hanya dua dari 10 responden yang menyebut cukup mudah mendapatkan pekerjaan pada  saat ini.  Tiga perempat responden (74,5 persen) mengaku sulit dan sangat sulit mendapatkan pekerjaan.

 Apalagi, ekonomi tengah berada di ambang ketidakpastian global yang sewaktu-waktu dapat melambungkan tingkat harga kebutuhan.

Meskipun demikian, dalam dua bulan awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran, angka inflasi cukup terkendali.    Melihat kondisi ini, enam dari 10 responden memberi apresiasi pada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pengendalian harga. Naik 3,7 persen dibandingkan penilaian periode Juni 2024 yang turut mengakumulasi lonjakan apresiasi di bidang ekonomi.

Kendati demikian, kepuasan publik ini cenderung didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu. Di semua kelompok sosial ekonomi, rasa puas publik jauh melampaui ketidakpuasannya. Hanya saja, tingkat kepuasan cenderung dominan tinggi dari kelompok masyarakat bawah yang mencapai 78 persen.

Jika diselisik lebih dalam, semakin tinggi kelas sosial ekonomi masyarakat, semakin menurun derajat kepuasannya. Pada tingkatan kelas atas, hanya 68,5 persen responden yang menyatakan kepuasannya.

Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk ”melayani” masyarakat secara lebih adil dan merata.  Di tengah upaya pemerataan itu, pemerintah juga ditantang untuk bekerja lebih keras guna menjaga stabilitas ekonomi Tanah Air. Sebab, mayoritas responden (88,5 persen) meyakini bahwa perekonomian ke depan dapat lebih baik dibandingkan saat ini. (LITBANG KOMPAS)