Susah Cari Kerja, Tantangan Serius Satu Tahun Prabowo

Theo (bukan nama sebenarnya), deputy general manager di salah satu perusahaan kehumasan multinasional di Jakarta, tidak menyangka, dari 250 pelamar pekerjaan untuk posisi associate account executive terdapat seorang kandidat bergelar magister yang pernah bekerja di bidang riset pemasaran di luar negeri. Padahal, posisi associate account executive identik dengan jabatan pemula (entry level) yang seharusnya dilamar pelamar yang baru lulus dengan pengalaman minim.

Kantor Theo tidak mencantumkan batas usia ataupun keterangan posisi ”senior” atau ”yunior” secara eksplisit dalam iklan lowongan mereka. Namun, menurut Theo, istilah associate account executive sudah cukup jelas menggambarkan posisi untuk level pemula. Dari sisi gaji, perusahaan pun ragu bisa memenuhi ekspektasi kandidat dengan latar belakang yang mentereng itu.

”Mungkin kandidat itu putus asa mencari pekerjaan sehingga tidak jeli membaca persyaratan dan berharap bisa bekerja apa saja,” ujar Theo saat dihubungi Minggu (26/10/2025). Ia menambahkan, kejadian itu baru saja terjadi sekitar dua minggu lalu.

Fenomena serupa juga diamati Talent Acquisition Manager Jobstreet by Indonesia Ria Novita. Menurut dia, tren pelamar overqualified untuk posisi pemula sebenarnya sudah lama terjadi di pasar kerja. Namun, fenomena itu meningkat signifikan dalam 1-5 tahun terakhir.

Beberapa faktor menjadi penyebab, mulai dari meluasnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi hingga dampak disrupsi teknologi. ”Akhir-akhir ini semakin sering saya menemukan kandidat overqualified — bahkan yang sudah di level general manager — melamar posisi entry level. Saat diwawancarai, kebanyakan hanya menjawab, ’yang penting kerja’,” cerita Ria, Rabu (15/10/2025) di Jakarta.

Fenomena ini bahkan menarik perhatian media internasional. BBC, pada April 2025, melaporkan kisah sejumlah lulusan diploma dan sarjana baru di Indonesia yang terpaksa bekerja di sektor informal, seperti menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, dan pramukantor.

Pada saat yang sama, angkatan kerja baru alias yang belum bekerja juga sama sulitnya mendapatkan pekerjaan pertama di sektor formal. Tengoklah sejumlah bursa kerja di beberapa kota setahun terakhir begitu banyak pencari kerja yang datang. Saking banyaknya seolah di luar nalar.

Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 yang digelar Mei 2025 di President University Convention Center Jababeka, Cikarang, diserbu 25.000 pencari kerja. Saking padatnya oleh pencari kerja, di antara mereka sampai pingsan.  

Secara garis besar, susah mencari pekerjaan menjadi frase yang pas untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia setidaknya setahun terakhir. Saking sempitnya lapangan pekerjaan, banyak warga gusar dan menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan yang disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu, 21 Januari 2024.

Saat menjadi pembicara acara Meet the Leaders yang digelar Universitas Paramadina, Rabu (10/9/2025) malam, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengakui kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024 saja, kebutuhan lapangan kerja sudah mencapai 12,2 juta. Padahal, lapangan kerja baru yang tercipta hanya sekitar 4,4 juta. 

Dalam tujuh tahun ini, dia menyebutkan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), penyerapan tenaga kerja per tahun hanya berkisar 2,4 juta orang hingga 4,8 juta orang per tahun. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan yang berkisar 9,5 juta sampai 12,6 juta orang per tahun.

”Berdasarkan survei Apindo, lebih dari 50 persen anggota asosiasi menyebut telah mengurangi tenaga kerja dan diperkirakan masih terus melakukan pengurangan,” katanya. 

Mengutip satudata.kemnaker.go.id, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari- Agustus 2025 mencapai 44.306 orang. Jumlah ini sudah mencapai 56 persen dari total tenaga kerja ter-PHK pada Januari -Desember 2024 yang sebanyak 77.965 orang. 

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar memiliki pandangan senada dengan Shinta. Dia melihat sektor industri yang masuk ke kawasan industri semakin padat modal dan teknologi. Misalnya, sektor industri pusat data. Sektor seperti itu menyerap sedikit tenaga kerja.

Sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja justru tengah menghadapi tekanan besar, terutama oleh serbuan produk impor. Lemahnya kebijakan, infrastruktur, dan utilitas industri menyebabkan sejumlah perusahaan di sektor itu tidak mampu bersaing. 

Di antara mereka akhirnya memilih berhenti berproduksi sendiri dan beralih ke sistem maklon, yaitu memesan produksi ke perusahaan luar negeri atau langsung mengimpor produk jadi. Fenomena ini membuat industri nasional melemah karena rantai produksi dalam negeri terputus.

Peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teguh Dartanto, Selasa (21/10/2025), mengatakan, jika membandingkan data Sakernas BPS pada Agustus 2024 dan Februari 2025, terlihat penurunan jumlah orang yang bekerja di sektor manufaktur 410.000 orang. Sementara itu, di sektor konstruksi sekitar 770.000 orang.

Sebaliknya, ada beberapa sektor menciptakan lapangan pekerjaan, seperti pertanian 850.000 orang dan sektor perdagangan 740.000 orang. 

Dilihat dari data tersebut tampak bahwa penciptaan lapangan kerja berada di sektor yang rendah produktivitas dan bersifat informal dibandingkan pekerjaan di sektor manufaktur. Sesuai data Sakernas BPS juga, porsi pekerja informal pada Februari 2024 mencapai 59,17 persen, Agustus 2024 mencapai 57,95 persen, dan Februari 2025 sebesar 59,40 persen.

BPS, dalam paparan Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2025, menyebut, proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan selama Februari 2024 -Februari 2025 utamanya didorong meningkatnya pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap (0,95 juta orang) dan berusaha sendiri (0,88 juta orang).

”Angkatan kerja korban PHK atau pencari kerja tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, lari ke sektor pertanian sebagai buffer atau berwirausaha sendiri di sektor perdagangan untuk level subsisten. Jadi, letak persoalan bukanlah penciptaan lapangan kerja saja, melainkan penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas,” ucap Teguh. 

Laporan Bank Dunia bertajuk East Asia and Pacific Economic Update (awal Oktober 2025) menyebutkan, employment rate di kawasan Asia Timur dan Pasifik secara umum masih tinggi, tetapi kaum muda tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan. Secara khusus di China dan Indonesia, satu dari tujuh orang tidak memiliki pekerjaan saat usia muda. 

Mengutip Asia News Network, Bank Dunia dalam laporannya itu menyebut Indonesia termasuk di antara negara-negara yang belum mengalami transformasi struktural yang meningkatkan produktivitas. Ini tecermin dalam pangsa lapangan kerja manufaktur yang hampir tidak berubah selama tiga dekade terakhir.

Pemerintah telah mengupayakan reformasi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan mendorong hilirisasi industri dan Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi, keduanya memiliki dampak terbatas pada pasar kerja. 

Sementara itu, berdasarkan laporan Morgan Stanley berjudul ”The Viewpoint: Asia Faces Rising Youth Unemployment Challenge” (Oktober 2025), tingkat pengangguran usia muda di Indonesia tembus 17,3 persen. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran muda terburuk kedua di Asia. 

Sebagian lapangan pekerjaan yang tercipta pun dibayar dengan upah di bawah upah minimum. Mayoritas berada di sektor informal.

Dalam laporan itu, Morgan Stanley menyebut, kurangnya investasi sebagai salah satu penyebab masalah. Investasi di Indonesia sekarang berkisar 29 persen dari PDB atau berada di bawah tingkat pra-pandemi, yaitu 32 persen. 

”Apabila strategi pemerintah meningkatkan lapangan pekerjaan melalui program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, itu belum optimal jadi pengungkit dan menampung pencari kerja, begitu pula dengan Koperasi Merah Putih yang masih belum menjalankan usia produktif. Pemerintah seharusnya menguatkan industri manufaktur, serta hilirisasi produk-produk pertanian dan kelautan,” ucap Teguh.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, memandang, dengan kemampuan ataupun ketersediaan fiskal yang terbatas, pemerintah sebaiknya fokus pada penyediaan infrastruktur dasar, kepastian regulasi berusaha, menjaga iklim usaha, dan penegakan hukum. Faktor-faktor itu bisa mendorong pertumbuhan industri dan pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. 

Spesialis kebijakan ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja di Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Indonesia dan Timor Leste, Diego Rei, Rabu (22/10/2025), berpendapat, Pemerintah Indonesia semestinya bisa mengambil langkah dalam membuat kebijakan pelatihan seumur hidup yang berkelanjutan. Ini adalah investasi yang membantu angkatan kerja di berbagai kelompok usia tetap berada di lingkungan yang produktif dan siap menghadapi perubahan industri.

”Angkatan kerja muda yang bekerja sesuai jurusan pendidikan dan bisa bertahan jangka panjang semakin langka. Permintaan pekerja usia lebih tua melambat karena keterampilan mereka usang dan tidak sesuai dengan transformasi industri digital. Bisa jadi karena pelatihan terbatas,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, yang ditemui seusai melepas peserta magang nasional angkatan pertama pada Senin (20/10/2025), di Jakarta, mengatakan, berbicara soal pengangguran dan serapan tenaga kerja harus berdasarkan data resmi.

Acuan dia adalah Sakernas BPS. Dia masih menunggu rilis Sakernas BPS Agustus 2025 untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo. 

Dia memaparkan, beragam program pemerintah diarahkan untuk membuka peluang kerja, seperti program Makan Bergizi Gratis, pengembangan Koperasi Merah Putih, hilirisasi industri, dan bantuan perumahan. Semua inisiatif tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Target penciptaan 19 juta lebih lapangan kerja, Yassierli menekankan bahwa, prosesnya bertahap selama lima tahun.

”Saya optimistis. Ini kan baru satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Saya melihat ada tren penciptaan lapangan pekerjaan yang positif,” ujar Yassierli. Dia tidak mengelaborasi seperti apa tren yang positif itu.