Swasembada Pangan Bakal Digarap Keroyokan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertanian optimistis swasembada pangan, terutama beras, dapat tercapai 4-5 tahun ke depan. Salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto tersebut bakal digarap keroyokan sejumlah kementerian dan lembaga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Senin (28/10/2024), mengatakan, Presiden telah menugaskan Kementerian Pertanian (Kementan) dan sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan swasembada pangan. Kementerian Pekerjaan Umum akan menyiapkan dan membenahi irigasi dan badan usaha milik negara (BUMN) akan menyiapkan benih dan pupuk.

”Saya sudah bertemu Menteri Pekerjaan Umum. Dia akan menyiapkan irigasinya dalam kurun waktu dua tahun. Kalau irigasi siap dua tahun, saya yakin swasembada pangan bakal terwujud dalam kurun waktu empat tahun,” ujarnya di kantor Kementan, Jakarta.

Kalau irigasi siap dua tahun, saya yakin swasembada pangan bakal terwujud dalam kurun waktu empat tahun.

Pekan lalu, Amran bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah jajaran direksi BUMN kluster pangan. Dalam kesempatan itu, BUMN berkomitmen untuk menyediakan benih unggul melalui PT Syang Hyang Seri. BUMN melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) juga akan menjaga stok dan kelancaran distribusi pupuk, termasuk pupuk subsidi.

Amran menjelaskan, swasembada pangan itu akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi bakal ditempuh dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tanaman pangan yang sudah melalui pompanisasi.

Beberapa daerah yang disasar adalah lahan-lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, Kementan juga akan mengoptimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar.

Adapun ekstensifikasi lahan akan dilakukan dengan mencetak sawah baru seluas 3 juta hektar di beberapa daerah di luar Jawa. Di Merauke, Kementan menargetkan mencetak 1 juta hektar (ha) sawah.

Target di Kalimantan Tengah seluas 500.000 ha dan di Kalimantan Selatan seluas 300.000 ha. Sementara target di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Aceh seluas 200.000 ha.

”Para petani penggarapnya akan mendapat pasokan benih dan pupuk dari pemerintah. Mereka yang mengelola lahan nonirigasi akan mendapat bantuan pompa,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman meminta Kementan meningkatkan kerja sama dengan organisasi atau kelompok petani. Mereka dapat menjadi ujung tombak untuk mengembangkan lahan pertanian sekaligus mendampingi petani-petani di luar Jawa yang menggarap sawah-sawah baru.

KTNA, misalnya, telah dilibatkan untuk mengoptimalkan lahan rawa seluas 5.000 ha di Banyuasin, Sumatera Selatan, sejak akhir 2023. Targetnya adalah menjadikan sawah yang hanya bisa ditanami padi sekali setahun menjadi dua hingga tiga kali setahun.

”Pengoptimalan sawah itu juga didukung dengan rehabilitasi saluran, pembangunan saluran irigasi dan pintu air, dan penggunaan pompa. Saat ini, sawah itu sudah dua kali ditanami padi. Produksi gabah kering panen juga meningkat dari 4-5 ton per hektar menjadi 6-7 ton per hektar,” kata Zulharman.

Ia juga menambahkan, KTNA telah diminta untuk mendampingi pengoptimalan lahan tadah hujan dan rawa seluas sekitar 5.000 hektar di Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantar Barat. Saat ini, sawah-sawah tersebut sudah ditanami padi dua kali dan produksinya meningkat dari 4 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengingatkan agar upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi menerapkan praktik-praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan. Hal itu penting mengingat produksi dan produktivitas padi di Indonesia stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu faktornya adalah banyak lahan pertanian di Indonesia yang ”sakit” atau berkurang tingkat kesuburannya. Untuk itu, di tengah upaya mengejar swasembada pangan, praktik-praktik pertanian yang baik seperti mengistirahatkan lahan dengan jeda tanam atau tanaman dan menerapkan pertanian organik sangat diperlukan.

”Kunci utama meningkatkan produksi beras adalah meningkatkan luas panen dan produktivitas. Namun, keduanya perlu dibarengi dengan praktik-praktik pertanian yang baik,” kata Soetarto dalam diskusi daring ”Pertanian Organik Berkelanjutan Menuju Indonesia Lumbung Pangan 2024” yang digelar Propaktani, Senin (28/10/2024).

Dalam enam tahun terakhir, 2018-2023, produktivitas padi nasional berada dalam fase leveling off atau pertumbuhan mendatar sekitar 5 persen. Pada 2018-2021, produktivitas padi nasional masing-masing sebesar 5,2 ton per hektar; 5,11 ton per hektar; 5,13 ton per hektar; dan 5,23 ton per hektar.

Kemudian, pada 2022 dan 2023, produktivitas tersebut naik tipis masing-masing menjadi 5,24 ton per hektar dan 5,26 ton per hektar.