Syarat-syarat Israel untuk Menyetujui Gencatan Senjata

TEL AVIV, JUMAT — Pemerintah Israel menekankan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata harus memberikan jaminan keamanan bagi warga dan wilayahnya dalam jangka panjang. Jaminan itu termasuk memungkinkan militer Israel melakukan tindakan apa pun untuk menggagalkan ancaman dari Lebanon. Israel tidak akan menengok kembali isi semua perjanjian yang pernah ada sebelumnya, termasuk resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hal itu dikatakan Netanyahu ketika berbicara di akademi militer Israel di Gurun Negev, Kamis (31/10/2024), seusai bertemu dengan dua utusan Pemerintah Amerika Serikat, yakni Amos Hochstein dan Brett McGurk.

”Poin utama adalah kemampuan Israel untuk menjaga keamanan, menggagalkan serangan, dan bertindak menghadapi persenjataan musuh,” katanya, dikutip dari laman media Israel, Jerusalem Post. Dia menegaskan, Israel tetap pada pendiriannya, yakni tetap membuka opsi untuk menyerang kembali Lebanon selatan jika diperlukan, dan serangan udara terhadap seluruh infrastruktur milik kelompok Hizbullah.

Sejumlah sumber Reuters yang mengetahui pembicaraan Netanyahu dan kedua utusan Washington itu mengatakan, fokus para utusan adalah potensi 60 hari gencatan senjata yang dibutuhkan untuk menerapkan Resolusi DK PBB 1701. Resolusi yang sudah berusia lebih dari satu dekade itu mewajibkan Hizbullah menarik pasukannya dari selatan Sungai Litani di Lebanon selatan.

Menurut laporan media Israel, mengutip pernyataan sejumlah pejabat pemerintah, proposal itu membuat Hizbullah mundur 30 kilometer dari perbatasan ke arah utara. Posisi itu menjauh dari perbatasan Israel-Lebanon. Di sisi lain, pasukan Israel juga akan mundur dari Lebanon. Selanjutnya, wilayah itu akan diawasi oleh militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL.

Pemerintah Lebanon juga akan bertanggung jawab untuk mencegah Hizbullah mempersenjatai dirinya sendiri dengan memasukkan senjata dari luar. Israel, seperti pernyataan Netanyahu, akan mempertahankan haknya untuk bertindak membela diri.

”Kebijakan saya sederhana. Saya mengatakan, ya, jika memungkinkan, tetapi saya mengatakan tidak jika diperlukan,” katanya kepada para perwira yang sedang dilatih. Dia menambahkan, keinginannya adalah agar kelompok Hamas dilucuti dan tidak berkuasa lagi di Gaza serta Hizbullah tidak menetap di perbatasan utara Israel.

”Kami juga memblokir rantai pasokan senjata dari Iran ke Hizbullah melalui Suriah dan dari sana ke Lebanon,” katanya.

Pertemuan Hochstein dan McGurk tidak hanya diikuti oleh Netanyahu, tetapi juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Direktur Mossad David Barnea, serta sejumlah pejabat lembaga intelejen lainnya. Tidak hanya fokus pada proposal gencatan senjata di Lebanon, tetapi juga menilai proposal baru yang diajukan oleh para mediator guna membebaskan sandera Israel yang ditahan di Gaza.

Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi Hizbullah terkait dengan proposal gencatan senjata itu. Dalam pidato pertamanya sejak memimpin Hizbullah, Naim Qassem tidak secara eksplisit mengaitkan gencatan senjata di Lebanon dengan situasi di Jalur Gaza, Palestina.

”Jika Israel memutuskan bahwa mereka ingin menghentikan agresi, kami katakan kami terima, tetapi dengan syarat yang kami anggap pantas dan sesuai,” katanya.

Qassim Qassir, seorang analis Lebanon yang dekat dengan kelompok itu, mengatakan, gencatan senjata adalah prioritas bagi Hizbullah sehingga mereka dapat mengatur ulang barisannya.

Sejauh ini, kedua utusan Washington tidak memberikan keterangan mengenai hasil pembicaraannya dengan Netanyahu dan sejumlah anggota kabinet perangnya. Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut ada sejumlah kemajuan dalam persyaratan untuk menerapkan resolusi DK PBB 1701.

”Penting untuk memastikan kami memiliki kejelasan, baik dari Lebanon maupun dari Israel, tentang apa yang diperlukan berdasarkan Resolusi 1701 untuk mendapatkan implementasi yang efektif,” kata Blinken.

Tidak semua setuju dengan proposal gencatan senjata. Eitan Davidi, wali kota Margaliot di Israel utara, mengatakan, gencatan senjata sama dengan merehabilitasi keberadaan Hizbullah di dekat wilayah tempat tinggal mereka.

”Jika pemerintah Israel menyetujui kesepakatan yang dibawa oleh pemerintahan Biden, kami tidak akan menerimanya. Bagi kami, ini adalah merehabilitasi Hizbullah lagi di perbatasan kami,” kata Davidi.

Di tengah upaya mempercepat terwujudnya gencatan senjata, serangan yang dilakukan kedua belah pihak tidak kunjung berhenti. Dua serangan yang paling mematikan ke wilayah Israel terjadi di tengah pembicaraan Israel dan AS, Kamis (31/10/2024).

Serangan roket dari wilayah Lebanon menyasar ke area pertanian di Metula, kota paling utara Israel, menewaskan empat pekerja asing dan seorang petani Israel. Beberapa jam berselang, serangan lain menghantam kebun zaitun di pinggiran kota Haifa, Israel utara, menewaskan seorang laki-laki dan perempuan berusia 60 tahun. Serangan itu juga mengakibatkan dua orang terluka.

Warga Metula telah dievakuasi sejak Oktober 2023, menyisakan hanya personel militer Israel dan sejumlah pekerja pertanian. Hotline untuk Pengungsi dan Migran, sebuah organisasi Israel yang mengadvokasi pekerja asing mengatakan, pihak berwenang telah menempatkan mereka dalam bahaya dengan mengizinkan mereka bekerja di sepanjang perbatasan tanpa perlindungan yang layak.

Sebagai balasan, mengutip laman Times of Israel, tentara Israel telah memperingatkan warga Beirut selatan untuk segera meninggalkan wilayah tersebut, Jumat (1/11/2024). Melalui akunnya di X, Juru bicara tentara Israel melalui @AvichayAdraee mengatakan, beberapa bangunan di wilayah itu akan digempur jet tempur Israel. Bangunan itu diduga menjadi basis aktivitas kelompok Hizbullah.

Sebelumnya, serangan militer Israel pada Kamis (31/10/2024), menewaskan 45 warga Lebanon, termasuk 13 warga yang tinggal di Lembah Bekaa, bagian timur negara tersebut. Gelombang serangan membuat kepanikan dan mendorong warga untuk meninggalkan kota yang terkenal dengan sisa-sisa peninggalan Kekaisaran Romawi itu.

Jean Fakhry, seorang pejabat lokal di Deir al-Ahmar, Lembah Bekaa, mengatakan, serangan udara Israel ke wilayah itu menyebabkan jalan-jalan utama menjadi ”tempat parkir”. Banyak kendaraan tidak bisa bergerak lantaran lalu lintas sangat padat. Fakhry memperkirakan 12.000 warga pengungsi.

”Rumah-rumah kami hancur,” kata Zahraa Younis, dari desa dekat Baalbek. ”Kami datang tanpa apa-apa, tidak ada pakaian atau apa pun.” (AFP/Reuters)