Tak Ada Kader PDI-P di Kabinet Prabowo, Apakah Sinyal Oposisi?

Hingga pengucapan sumpah janji dan jabatan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden, hari ini, belum ada tanda-tanda kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Begitu pula pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang belum juga terwujud. Apakah artinya partai ini akan menjadi satu-satunya oposisi?

Dua hari pembekalan calon menteri/wakil menteri oleh Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu-Kamis lalu, sejumlah wajah baru terlihat. Wajah-wajah yang sebelumnya tak terlihat saat Prabowo memanggil para calon pembantunya ke kediamannya di Jakarta, Senin-Selasa (14-15/10/2024).

Namun, tak ada satu pun di antara wajah baru tersebut merupakan kader PDI-P. Memang, di antaranya ada mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Selama ini Budi Gunawan dikenal dekat dengan PDI-P dan lagi ia merupakan mantan ajudan Megawati saat masih menjabat Presiden pada 2001-2004. Hanya saja, PDI-P telah membantah Budi Gunawan merupakan utusan dari partai tersebut untuk masuk kabinet Prabowo-Gibran.

Rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati sebelum pelantikan presiden-wakil presiden juga tak terlihat. Padahal, rencana pertemuan telah berulang kali disampaikan, baik oleh elite di Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo maupun elite di PDI-P.

Elite dari kedua partai pun berulang menegaskan tak ada hambatan untuk pertemuan keduanya. Prabowo dan Megawati sama-sama disebut ingin bertemu. Apalagi, ikatan persahabatan di keduanya sudah lama terjalin. Di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, misalnya, Megawati dan Prabowo pernah berpasangan sebagai calon presiden-wakil presiden.

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati saat pengucapan sumpah janji dan jabatan Prabowo-Gibran di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pagi ini, juga urung terwujud. Ketua MPR Ahmad Muzani menuturkan, Megawati tengah sakit setelah lawatannya ke Uzbekistan dan Rusia, beberapa waktu lalu, sehingga tidak bisa hadir. Hal senada disampaikan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Sementara kabinet Prabowo-Gibran, menurut rencana, sudah akan diumumkan nanti malam atau setelah pelantikan Prabowo-Gibran pagi ini.

Meski demikian, Hasto Kristiyanto saat diwawancarai, Sabtu (19/10/2024) malam, kembali menegaskan tak adanya ganjalan dalam persahabatan pimpinannya dengan Prabowo. Menurut dia, hubungan komunikasi antara Megawati dan Prabowo sudah terbangun dan sangat baik.

”Ketika banyak orang yang datang ketika berkuasa, Ibu Mega menunjukkan karakter seorang sahabat yang di dalam sejarahnya banyak bekerja sama dengan Pak Prabowo, saling membantu di antara kedua pemimpin, sehingga komitmen terhadap bangsa dan negara bagi Ibu Mega itu merupakan suatu dedikasi secara total,” ujarnya.

Komunikasi di antara keduanya jelang pelantikan Prabowo-Gibran, hari ini, juga sudah ditempuh melalui berbagai utusan dari Prabowo dan Megawati. ”Komunikasi telah dilakukan melalui utusan beliau, dan dari Mas Pramono Anung (mantan Sekjen PDI-P) yang telah menyampaikan pesan-pesan secara khusus sehingga tidak ada hambatan di dalam kaitannya dengan komunikasi,” tambahnya.

Setelah pelantikan

Meski demikian, pertemuan belum bisa terwujud karena Megawati menghormati kesibukan dari Prabowo jelang pelantikan. Prabowo terutama sibuk menyiapkan kabinetnya.

”Kita hormati Pak Prabowo yang memang saat itu sedang mempersiapkan sesuatu susunan kabinet, bahkan kemudian telah dilakukan semacam introduction terhadap kebijakan-kebijakan strategis dari Pak Prabowo di Hambalang. Itu merupakan suatu proses yang dihormati oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kalau pertemuan di antara kedua pemimpin itu kan bisa dilakukan kemudian,” ujar Hasto.

Namun, apakah PDI-P akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo? Hasto mengatakan, keputusan terkait sikap politik PDI-P itu sepenuhnya ada di Megawati.

”Kalau terkait dengan sikap politik partai apakah berada di dalam pemerintahan atau menjadi penyeimbang, apakah ada kader PDI Perjuangan yang berada dalam atau di luar pemerintahan, itu kewenangan sepenuhnya dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah saat diwawancarai, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024), mengungkapkan, sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo sudah disampaikan lewat Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Namun, penyampaian secara terbuka ke publik bakal disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati, lanjut Basarah, akan mengungkapkan sikap PDI-P setelah bertemu dengan Prabowo. Saat ditanya kapan pertemuannya, Basarah menyebut akan terjadi setelah pelantikan kabinet.

”Mengenai kapan pertemuannya, setelah Pak Prabowo dilantik jadi presiden. Nanti Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Politik yang akan menindaklanjuti rencana silaturahmi dan pertemuan di antara dua tokoh bangsa yang saling bersahabat itu,” katanya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat, kecil kemungkinan bahwa PDI-P akan bergabung pada bulan-bulan awal, bahkan setahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, proses penyusunan kabinet sudah tuntas.

”PDI-P saya kira juga menyadari posisinya sebagai kompetitor Prabowo di Pilpres 2024 sehingga jika bergabung ke pemerintahan sejak awal bisa melukai perasaan para pemilih PDI-P,” ujarnya.

Meski tidak berada di pemerintahan, Arya memprediksi, PDI-P akan tetap terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah. Sama halnya dengan PKS dan Partai Nasdem yang juga mendukung pemerintah walau kadernya tidak menjadi menteri.

”Posisi PDI-P, PKS, dan Nasdem mungkin akan serupa walau tidak di pemerintahan, mereka bisa menjadi mitra dialog untuk pemerintah,” katanya.