Tak Buru-buru Gelar Kongres, PDI-P Tinggal Minta Kesediaan Megawati Jadi Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P tidak ingin terburu-buru menggelar kongres yang sebelumnya dijadwalkan pada April 2025. Ini karena Kongres VI diagendakan hanya untuk meminta kesediaan serta mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI-P.

PDI-P semula merencanakan menggelar Kongres VI pada April 2025. Namun, hingga memasuki pekan ketiga bulan April, tanggal dan tempat pelaksanaan forum tertinggi partai itu belum juga ditetapkan.

Juru Bicara PDI-P Guntur Romli saat dihubungi, Minggu (20/4/2025), menyampaikan, PDI-P tidak terlalu ambil pusing soal waktu pelaksanaan kongres partai. Sampai saat ini, DPP PDI-P juga belum menggelar rapat pleno untuk menentukan waktu kongres.

Namun, menurut Guntur, Kongres VI PDI-P wajib digelar pada 2025. Ini karena masa perpanjangan kepengurusan DPP PDI-P berakhir tahun 2025 ini.

”Karena belum ada keputusan rapat pleno DPP dan tahun 2025 masih panjang, ini baru bulan April. PDI Perjuangan tidak mau buru-buru kongres,” terangnya.

Guntur juga menampik adanya dinamika politik yang memicu DPP PDI-P belum menggelar rapat pleno. Hal yang pasti, seluruh pengurus PDI-P dari pusat hingga daerah telah meminta agar Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum.

Karena itu, Kongres VI nantinya dipastikan tinggal meminta kesediaan Megawati untuk kembali memimpin PDI-P. Jika Presiden ke-5 RI itu bersedia, kongres tinggal mengukuhkannya sebagai Ketua Umum PDI-P untuk lima tahun mendatang.

Sinyal mundur pelaksanaan kongres sempat disampaikan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, pertengahan April lalu. Menurut dia, Kongres VI PDI-P bisa saja digelar setelah April 2025. Struktur partai dianggap masih bisa bekerja, sehingga tak perlu terburu-buru menggelar kongres.

”Kongres belum ditentukan dan dilaksanakan karena melihat situasi dan kondisi yang ada. Tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru. Bisa saja mundur di bulan April, tetapi pastinya tidak lebih dari tahun 2025,” kata Puan.

Selain memilih kembali Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P, kongres bakal membahas soal perombakan struktur partai dan sikap partai terhadap pemerintahan. Artinya, PDI-P akan keluar dari zona abu-abu, bergabung dengan pemerintah atau menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah. Sebab, hingga kini, PDI-P menjadi satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Adapun posisi yang kemungkinan akan diganti adalah sekretaris jenderal yang saat ini diisi oleh Hasto Kristiyanto. Sebab, Hasto kini tengah menjalani persidangan terkait tuduhan pemberian suap dan perintangan penyidikan.

Saat ini, PDI-P belum mengangkat sekjen yang baru. Menurut Puan, perihal posisi sekjen itu akan dibahas dalam kongres.

”Nanti bahas sekjen, di kongres, kan, harus ada pembaruan struktur dari tingkat atas sampai bawah,” tutur Puan.