Tak Cukup UU Perampasan Aset, KPK Ingatkan Empat Delik Korupsi yang Belum Diatur

Untuk lebih memperkuat pemberantasan korupsi, KPK mengingatkan, ada empat delik dalam Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) yang belum diatur dalam sistem hukum RI.

19 Nov 2026 21:20 WIB · Politik & Hukum

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Oleh Samuel Leonardo Wilson

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung persetujuan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Meski demikian, lembaga antirasuah ini mengingatkan, penguatan pemberantasan korupsi tidak sebatas pada perampasan aset. Ada empat delik lain yang perlu dipertimbangkan untuk diatur dalam sistem hukum Indonesia.

”KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang dan tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditanya responsnya terkait persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo saat diwawancarai wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/2/2026).
Memuat artikel…

Kerabat Kerja

Penulis:

Samuel Leonardo Wilson
 | 

Editor:

A. Ponco Anggoro
 | 

Penyelaras Bahasa:

Nanik Dwiastuti